34 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia:

Siaran Pers Komnas Perempuan
34 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia:
Kurang Optimalnya Implementasi CEDAW dalam Penghapusan Kekerasan 
terhadap Perempuan

Jakarta, 24 Juli 2018

CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women) lahir dari pengalaman diskriminasi perempuan di berbagai 

belahan dunia dan perjuangan panjang untuk membangun komitmen global 

bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Konvensi ini 

menjabarkan tentang prinsip-prinsip hak asasi perempuan, norma-norma dan 

standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan 

segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia sudah 

meratifikasi melalui UU RI no 7 Tahun  1984. Konsekuensi meratifikasi 

konvensi CEDAW adalah membuat laporan pelaksanaannya kepada Komite CEDAW 

di PBB, Namun pemerintah Indonesia terakhir mengirimkan laporan pada 

tahun 2012 dan sesudah itu di tahun 2016 tidak membuat laporan, sehingga 

komite CEDAW tidak dapat me-review perkembangan pemajuan hak asasi 

perempuan di Indonesia maupun menyusun rekomendasi bagi Indonesia.

Beberapa concluding comment komite CEDAW yang penting untuk segera 

direspon dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2012 dan 

Rekomendasi Umum CEDAW antara lain namun tidak terbatas pada poin-poin 

berikut :

1.Meningkatkan kesadaran di masyarakat akan dampak negatif perkawinan 

anak bagi perempuan dengan tujuan menghapus praktik perkawinan anak;

2.Meningkatkan  kesadaran publik, kelompok agama dan para pemuka agama 

bahwa  segala bentuk pelukaan dan mutilasi genital perempuan sebagai 

praktik yang membahayakan dan melanggar HAM perempuan;

3.Melakukan revisi kebijakan tentang perkawinan: (i) Menetapkan usia 

perkawinan sebagai 18 tahun untuk perempuan dan laki laki; (ii) 

menghapuskan praktik poligami (iii) Menghilangkan perbedaan peran 

laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga (iv) Memberikan perlindungan 

untuk perempuan dalam perkawinan antar agama, (v) Menjamin hak waris 

yang setara bagi perempuan sebagai anak dan sebagai istri , antara lain 

melalui revisi UU No.1 tahun 1974;

4.Menghapus kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan di Aceh;

5.Menjalankan Rekomendasi Umum no 26 tentang perempuan pekerja migran, 

negara pihak perlu merumuskan kebijakan yang komprehensif dan peka 

gender untuk kebijakan penempatan dan perlindungan migrasi, mendapatkan 

peluang kerja yang aman, menghapus larangan atau pembatasan yang 

diskriminatif berbasis jenis kelamin, usia, perkawinan, status kehamilan 

atau persalinan, termasuk menghapus ketentuan minta izin suami atau wali 

laki-laki untuk mendapatkan paspor atau untuk bepergian;

Sebagai salah satu mekanisme HAM nasional, Komisi Nasional Anti 

Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) selalu membuat laporan 

kepada komite CEDAW tentang perkembangan implementasinya di Indonesia 

khususnya yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan sebagai 

dasar untuk memberikan rekomendasi pada pemerintah Indonesia.

Pada hari ini, memperingati 34 tahun Indonesia meratifikasi CEDAW, 

Komnas Perempuan memberikan beberapa catatan kekerasan terhadap 

perempuan sebagai berikut:

a.Kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung dan korban menemui 

kemandekan, minim respon dalam upaya penanganan maupun pemulihan diri 

dari dampak kekerasan yang mereka alami. Kasus –kasus demikian yang 

mayoritas dilaporkan ke Komnas Perempuan. Dalam kurun waktu 6 bulan, 

Januari-Juni 2018 kasus yang diterima Komnas Perempuan telah mencapai 

angka 538 kasus, dimana 88% (475 kasus) adalah kekerasan berbasis gender 

dan sebanyak 12% (63 kasus) adalah kasus yang tidak berbasis gender. 

Kasus kekerasan yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan didominasi oleh 

kekerasan dalam relasi personal yang mencapai 86% (409 kasus) dari total 

475 kasus. Kekerasan di komunitas mencapai angka 12% (58 kasus) dan 1% 

(8 kasus) adalah kekerasan yang dilakukan negara. 8 kasus tersebut 

antara lain konflik sumber daya alam (SDA), penggusuran, pelanggaran 

hak-hak pekerja migran perempuan dan kekerasan yang juga menonjol dalam 

dua tahun terakhir adalah kasus kejahatan siber (cyber crime). Dalam hal 

kebijakan, Komnas Perempuan mencatat hingga saat ini ada 421 kebijakan 

diskriminatif, yang ada di tingkat pusat dan daerah.

b.Perkawinan anak masih dikukuhkan oleh negara, dengan ditolaknya JR di 

Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan usia perkawinan usia anak dari 16 

menjadi 18 tahun. Data yang dicatat Komnas Perempuan perkawinan anak 

berjumlah 11.819 yang disahkan oleh Negara melalui Pengadilan Agama dan 

diatur dalam UU No.1 tahun 1974. Berbagai kajian menunjukkan bahwa hamil 

dan menikah pada usia belia berkontribusi pada tingginya angka kematian 

ibu melahirkan (AKI). Saat ini AKI Indonesia adalah 359/100.000 

kelahiran hidup.

c.Praktik-praktik membahayakan perempuan seperti pelukaan dan pemotongan 

genital (P2GP) masih terjadi di Indonesia. Pemantauan Komnas Perempuan 

tahun 2017 di 10 wilayah, menunjukkan masih dilakukan baik tenaga medis 

maupun dukun. Komnas Perempuan menemukan bahwa alat praktik P2GP yang 

digunakan tenaga non-kesehatan ini beragam antar wilayah antara lain 

pisau kecil/pisau lipat, gunting kuku, silet, koin berlubang hingga 

hanya menggunakan kunyit saja sebagai simbolisasi.  Pada beberapa kasus, 

di beberapa wilayah ditemui adanya dampak yang signifikan membahayakan 

kesehatan reproduksi dan seksual perempuan seperti  pendarahan, kematian 

dan tidak mengalami kepuasan dalam hubungan seksual.  Bahkan, beberapa 

wilayah kajian ini mengeluarkan Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan 

untuk Praktik P2GP.

d.Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Catatan Komnas Perempuan 

atas UU ini antara lain; 1) Masih mengabaikan sektor pekerja rumah 

tangga migran yang selama ini mendominasi penempatan dan pada saat yang 

sama menghadapi kerentanan khusus dalam setiap setiap proses migrasi; 2) 

Masih memuat prasyarat izin suami/ orang tua  yang berpotensi membatasi 

perempuan untuk menjadi pekerja migran dan membuka ruang penyalahgunaan; 

3) Kerangka hak asasi manusia dan semangat perlindungan yang tertuang 

dalam sejumlah pasal dalam undang undang tersebut masih samar karena 

aturan turunannya.

e.Isu-isu kebijakan diskriminatif terhadap perempuan di Aceh, hingga 

saat ini masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain pemberlakukan 

Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat yang menempatkan 

perempuan rentan dikriminalisasi karena pemberlakukan pasal-pasal yang 

multi tafsir dan tidak berbasis perlindungan substantif pada perempuan.

Kondisi diatas menunjukkan implementasi CEDAW yang belum optimal terkait 

pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan lemahnya optimalisasi 

undang- undang yang melindungi perempuan. Untuk memperingati hari 

Ratifikasi CEDAW ke 34 ini, Komnas Perempuan mengingatkan dan mendorong 

pemerintah serta mengajak semua pihak untuk menjalankan mandat CEDAW 

dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui:

1.Melakukan upaya korektif untuk mencabut dan memperbaiki kebijakan di 

tingkat nasional maupun daerah yang membatasi, mengontrol dan memicu 

diskriminasi maupun kriminalisasi terhadap perempuan;

2.Menghentikan praktik Pelukaan dan Pemotongan Genital Perempuan (P2GP) 

karena membahayakan perempuan serta melanggar hak reproduksi dan 

seksual. Untuk itu pemerintah Kabupaten/ Kota harus menjalankan mandat 

Permenkes No. 6 Tahun 2014;

3.Mendorong semua pihak untuk menghentikan praktik perkawinan usia anak 

maupun pola-pola perkawinan yang memicu kekerasan dan kerentanan 

terhadap perempuan baik perkawinan paksa, poligami, perkawinan yang 

tidak dicatatkan;

4.Memperbaiki sistem layanan dengan menyusun program maupun penganggaran 

  untuk perlindungan maupun pemulihan perempuan korban;

5.Menerbitkan aturan turunan UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia dan ratifikasi Konvensi ILO 189 mengenai kerja 

layak PRT.

Narasumber:

Sri Nurherwati, Komisioner (082210434703)

Thaufiek ZulbahAdriana Vennyary, Komisioner (0812-1934-205)

Adriana Venny, Komisioner (08561090619)