BMW enters Myanmar.

Yangon . BMW Group Asia today appoints Prestige Automobiles Co. Ltd. as its authorised importer of BMW automobiles in Myanmar.

“We are very pleased to be partnering Prestige Automobiles on this occasion. As a subsidiary of the established Octagon International Services in Myanmar, we are confident that our local partner will be able to deliver the BMW experience to our local customers. Through our partnership with Prestige Automobiles, we look forward to extending our renowned Sheer Driving Pleasure to customers in Myanmar via our extensive product and service portfolio,” said Mr Fiorentinos, Managing Director of BMW Group Asia.

Prestige Automobiles Co. Ltd. is a subsidiary of the Octagon International Services, which is a distributor of world-leading brands of machinery and transportation and is also responsible for providing aftersales service to these customers in Myanmar.

When asked for comments on the appointment, Mr Chan Mya, Managing Director of Prestige Automobiles Co. Ltd, said: “It is an honour for us to be selected as the authorised BMW importer in Myanmar, which is fast becoming a rising star in Southeast Asia in recent years. Amidst its booming economy, we see great potential in the demand for premium cars like BMW. As the authorised importer of BMW in Myanmar, we look forward to providing our local customers with not only exciting new models from BMW, but also the best possible customer service from our staff in the days to come.”

The first BMW showroom in Yangon will be opened in 2014.
 
BMW’s East Asia Expansion
The expansion move will effectively bring BMW Group Asia’s current portfolio up to 13 markets, with some of its key markets including; Singapore, Vietnam, Philippines and Indonesia.

“The expansion decision comes as part of an ongoing growth strategy of BMW Group Asia to constantly expand our footprint in the East Asia region. This will help us effectively address the increasing demand for premium cars in this region,” said Mr Fiorentinos, Managing Director of BMW Group Asia.
 
-

Appointment of Mr Sergio Solero as new Managing Director of BMW Group Asia.

LIPUTANSATU - Singapore. Mr Sergio Solero will take up the post of Managing Director of BMW Group Asia, with effect from 1 January 2014.

Mr Sergio Solero (42) has been working with the BMW Group for 16 years. Prior to his new appointment as the Managing Director of BMW Group Asia, Mr Solero has served in various functions, in Italy and Spain, covering areas of sales and marketing, aftersales, as well as dealer development – with his last held position as the Sales Director of BMW Italy.

Mr Neil Fiorentinos, the current Managing Director of BMW Group Asia, will take on a new position as the Managing Director of BMW Group Nederland based in The Hague, The Netherlands.

Announcing the change, Mr. Graeme Grieve, Vice President, BMW Group, Importer Markets, said: “We are pleased to appoint Sergio Solero as the new Head of BMW Group Asia. His multidisciplinary background will put him in good stead to extend and to strengthen our footprints to serve our customers in the East Asia region. I would also like to take this opportunity to thank Neil Fiorentinos for his great contribution over the past three years.”

BMW Group Asia reported a total sale of 10,096 units of BMW and MINI vehicles in 2012. As of November 2013, the East Asia region comprises of 13 markets, including; Singapore, Indonesia, Vietnam, Philippines, Sri Lanka,  Brunei, Bangladesh, Guam, Mongolia, New Caledonia, Tahiti, Cambodia and Laos.

Kemdikbud Tata Sistem Keguruan

LIPUTANSATU - Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) saat ini sedang menata sistem keguruan. Upaya ini dilakukan meningkatkan profesionalitas, distribusi, kesejahteraan, dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga pendidikan. 

"Ada beberapa upaya yang telah dan sedang kita lakukan yaitu yang pertama kita sedang melakukan penataan sistem keguruan termasuk pendidikan profesi guru dan pelatihan berkelanjutan," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2013 dan HUT PGRI ke-68 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, (27/11/2013). 

Upaya lain yang dilakukan, kata Mendikbud, adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang dinilai menghambat pengelolaan pendidikan. "Sebenarnya itu kewajiban kabupaten kota, tetapi kami tetap mengambil peran," katanya.

Terkait pendirian organisasi profesi guru, Mendikbud mendukung penuh agar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bisa menjadi organisasi profesi yang kuat dan kredibel. "Diharapkan, para guru bisa meningkatkan tanggungjawabnya menegakkan kode etik dan kinerjanya sejalan dengan peningkatan kesejahteraannya," katanya.

Ketua PB PGRI Sulistyo menyampaikan, perilaku yang ditampilkan oleh guru sebagai tenaga profesional harus berbasis pada kode etik, yang ditetapkan oleh organisasi profesi guru. Kode etik, kata dia, merupakan seperangkat nilai dan norma, yang harus dijunjung tinggi oleh guru. 

Penerapannya dilakukan ketika berinteraksi dengan peserta didik, masyarakat, pemerintah, kolega, atasan, organisasi profesi, dan status keprofesian. "Saat ini, Insya Allah PGRI telah memenuhi syarat sebagai organisasi profesi menurut perundang-undangan yang berlaku dan sudah siap dikukuhkan sebagai organisasi profesi guru Indonesia," katanya.

Mendikbud memberikan apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi kepada guru yang telah berdedikasi meningkatkan kecerdasan bangsa. "Suasana peringatan kali ini terasa sangat khusus, suasana perpisahan. Kami ingin mengakhirinya dengan khusnul khotimah," katanya kepada para pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadiri acara. 

Kepada para guru, Mendikbud berpesan, agar guru harus menjadi pembelajar sejati, harus adil tentang kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak boleh asal menjawab pertanyaan muridnya tanpa bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. "Kepada siapapun menerima pelajaran, bahkan dari muridnya. Semuanya dilandasi dengan cinta kasih sayang. Semoga kita bIsa meningkatkan kualitas pendidikan dan yang kita lakukan menjadi bagian amal kebajikan," katanya. (***)

__._,_.___

Kondisi Umum Birokrasi di Indonesia Ialah Pola Pikir Rule-Based

 

LIPUTANSATU - Salah satu kondisi umum birokrasi di Indonesia ialah pola pikir yang rule-based. Peraturan-peraturan yang menghambat kinerja birokrasi tidak segera diubah untuk  mempercepat dan meningkatkan penerapan kebijakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, yang tujuan dan programnya dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui terbentuknya pemerintahan yang bersih (clean government). 

Demikian antara lain intisari rapat kerja gabungan (rakergab) antara Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Panitia Khusus (Pansus) Guru DPD yang dipimpin oleh Ketua Komite I DPD Alirman Sori (senator asal Sumatera Barat), bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11). Menteri PAN-RB Azwar Abubakar yang juga Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) didampingi Sekretaris Kementerian PAN-RB Tasdik Kinanto, dan Kepala BKN Eko Soetrisno yang juga Ketua Pelaksana Panitia Seleksi Nasional CPNS 2013.

Dalam pengantarnya, Ketua DPD Irman Gusman (senator asal Sumatera Barat) mengakui persoalan menciptakan birokrasi yang baik dan bersih mempengaruhi pencapaian demokratisasi dan daya saing bangsa. Pelaksanaan reformasi birokrasi selama ini telah memberikan kontribusi yang positif bagi keberhasilan demokratisasi dan daya saing bangsa. “Birokrasi yang makin baik justru mempercepat keberhasilan demokrasi dan daya saing bangsa,” ujarnya.

Kementerian PAN-RB menganalisa kondisi umum birokrasi di Indonesia yang memiliki organisasi yang gemuk, peraturan perundang-undangan overlapping, sumberdaya manusia (SDM) aparatur tidak kompeten, kewenangan yang tumpang-tindih, pelayanan publik masih buruk, pola pikir rule-based, dan budaya kinerja belum terbentuk. “Dikasih otonomi, otonominya tak jelas, jadi berebut kewenangan antara pusat dan daerah. Ada yang kering, nggak mau urus, ada yang basah, rebutan urus.”

Mengenai pola pikir rule-based, Azwar Abubakar mengatakan, “Pokoknya bekerja sesuai dengan aturan. Mau bagus hasilnya, nggak bagus hasilnya, pokoknya bekerja sesuai dengan aturan. Nggak pernah mikirin untuk memperbaiki aturan. Budaya kinerja pun belum terbangun. Masih hasil, manfaat belum; masih output, outcome belum.”

Hakekatnya, reformasi birokrasi adalah proses pembaharuan dalam tubuh birokrasi yang bertahap dan berlanjut melalui langkah-langkah mendasar, komprehensif, dan sistemik sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Tujuan dan sasarannya ialah pemerintahan terbuka berbasis information technology (IT), pemerintahan partisipatif dan melayani, SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif, serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Muaranya: birokrasi yang bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), akuntabel dan berkinerja, serta pelayanan publik yang prima.

Azwar Abubakar menjelaskan, untuk mencapai tujuan dan sasaran itu Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, serta beberapa pedoman pelaksanaannya. “Strategi reformasi birokrasi nasional berdasarkan grand design reformasi birokrasi 2010-2025, road map reformasi birokrasi 2010-2014, dan beberapa pedoman pelaksanaannya.”

Strategi reformasi birokrasi pada tingkat nasional (makro) dan instansional (mikro). Makro menyangkut regulasi, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara, RUU Administrasi Pemerintahan, dan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah), serta 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi (penataan struktur organisasi pemerintah, penataan jumlah dan distribusi PNS, pengembangan sistem seleksi dan promosi terbuka, peningkatan profesionalisasi PNS, pengembangan sistem pemerintahan elektronik terintegrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, serta peningkatan efisiensi belanja aparatur). Sedangkan mikro menyangkut program/kegiatan “8 Area Perubahan”.

Fondasi hukum reformasi birokrasi ialah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, RUU Aparatur Sipil Negara, RUU Administrasi Pemerintah, dan RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.

Pemerintah pun melaksanakan transformasi pendekatan kebijakan dan managemen aparatur sipil negara [administrasi kepegawaian (2013), managemen SDM (2020), pengembangan potensi human capital (2025)]; dan transformasi sistem kebijakan dan managemen aparatur sipil negara [closed career system (2013), open career system (2015), open system (2025)].

Transformasi birokrasi tersebut hingga tahun 2025, yaitu mengubah rule-based bureaucracy sebagai ciri birokrasi era tahun 2013, menuju performance-based bureaucracy sebagai ciri birokrasi era tahun 2015, dan dynamic governance sebagai ciri birokrasi era tahun 2025. Rule-based bureaucracy menyangkut activity-based; performance-based bureaucracy menyangkut output-based dan outcome-based, sedangkan dynamic governance (sensitif terhadap perubahan, pemikiran 10 tahun). Targetnya ialah birokrasi yang memiliki capability, yaitu thinking ahead, thinking cross, dan thinking again.

“Sekarang ini masih rumit. Kenapa ada SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)? Peraturan. Manfaatnya apa? Nggak penting. Kenapa harus ada kartu kuning? Peraturan. Manfaatnya apa? Nggak jelas. Ke depan birokrasi harus performance-based bureaucracy, dan dynamic governance. Singapura sudah dynamic governance, mereka berpikir 10 tahun ke depan,” tukas Azwar Abubakar. 

Film "Terpenjara di Udara"

"Terpenjara di Udara" adalah film pendek berdurasi sekitar 13 menit, berlandaskan hasil riset dari CIPG, Manchester University dan HIVOS terkini tentang penyalahgunaan frekuensi radio/televisi oleh para pemilik media besar. Frekuensi yang sejatinya adalah milik publik, alih-alih digunakan untuk melayani hak masyarakat atas informasi yang berkualitas, justru dipakai oleh pemilik media untuk kepentingan bisnis maupun politik. Informasi yang kemudian disodorkan kepada masyarakat, lantas menjadi homogen. Regulasi dan kebijakan pemerintah, hanya macan ompong. Dikisahkan pula tentang komunitas Radio Komunitas, dengan kondisi yang kian terdesak, tetap berdjoeang sekuat tenaga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui informasi bernilai. Film ini diproduksi oleh: ICT Watch dan WatchdoC, 2013.

"Linimassa 3" adalah film dokumenter berdurasi sekitar 53 menit, yang merupakan kelanjutan dari Linimassa 1 (2011) dan Linimassa 2 (2012). Dalam keseluruhan seri film Linimassa, dikisahkan tentang masyarakat yang secara swadaya dan dalam keterbatasannya, berdjoeang menggunakan Internet dan media sosial untuk menjembatani dan/atau menginisiasi solusi atas problematika ekonomi, sosial dan budaya yang dihadapi/dialami sehari-hari. Khusus Dalam Linimassa 3 ini, latar belakang kisahnya beragam, dari isu lingkungan, kemanusiaan hingga kondisi pasca konflik. Sebelum resmi dirilis ke publik, Linimassa 3 akan diputar secara terbatas (screening) di beberapa kota/komunitas. Info tentang Linimassa, dapat diakses di http://linimassa.org. Film ini diproduksi oleh: ICT Watch dan WatchdoC, 2013.

Kompor dan lemari es Electrolux Kaleidoscope yang penuh warna

 

Filosofi sebuah dapur telah mengalami banyak perubahan. Dapur sekarang tidak lagi berhubungan dengan sumber asap, bau dan kotor, melainkan menjadi bagian terpenting dalam sebuah rumah. Secara fungsional, dapur tak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memasak, tetapi juga menjadi salah satu ruang bersosialisasi di dalam rumah, di mana setiap orang dapat berkumpul dan berinteraksi bersama.

 

Oleh sebab itu, dapur merupakan “jantung” dari sebuah rumah yang dapat diintegrasikan dengan ruang makan, ruang keluarga, dan lainnya baik secara desain maupun secara fungsional. Melihat perkembangan tersebut, desain dapur dan peralatannya pun telah disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup yang modern sehingga kegiatan di dapur tentunya akan menjadi lebih menyenangkan bila ditemani dengan peralatan dapur yang penuh warna.

 

Electrolux sebagai pemimpin global dalam perlengkapan rumah tangga memahami perkembangan tersebut dengan melengkapi rangkaian peralatan dapurnya melalui peluncuran produk terbaru yang terdiri dari rangkaian kompor dan lemari es Electrolux Kaleidoscope. Rangkaian produk terbaru ini hadir dengan pilihan warna dan desain yang menarik untuk menambah keceriaan dan suasana hangat di dapur.

 

 

Untuk informasi selengkapnya, berikut kami lampirkan berita pers tentang Electrolux Luncurkan Rangkaian Kompor dan Lemari Es Terbaru yang Penuh Warna.

__._,_.___

Attachment(s) from Arinditya Dwiromantika

10 of 10 Photo(s)

FRONT BLUE L-resize.jpg

GREEN TOP-resize.jpg

INSIDE W FOOD-resize.jpg

RED HANDLE-resize.jpg

ETG65EW.PNG

ETG65EB.PNG

ETG65EGR.PNG

ETG65EGY.PNG

ETG65ER.PNG

Final catalog-2.jpg

1 of 1 File(s)

In a meeting with Indonesia’s Parliament Speaker: President calls for Islamic world unity

President Hassan Rouhani described Iran and Indonesia relations good and developing, stressing that the Iran are ready to further strengthen relations with Indonesia in all areas of mutual interest.

news id: 72824 - Wednesday 20 November 2013 - 19:37

LIPUTANSATU- President Rouhani made the remarks in a meeting with Marzuki Alie, Indonesian parliament speaker on Wednesday.

President Rouhani said that Indonesia is a major and Islamic country , and Iran and Indonesia countries should try to have a close relations.

President noted the nice aspects of two countries’s cooperation at the international level, including the United Nations, the Organization of Islamic Cooperation and the NAM , said that two countries share identical view points and we should further develop the bilateral economic and cultural cooperation.
President stressed need for unity among Islamic countries, said that Unfortunately, some people are looking to create a division in the Muslim world.

Dr.Rouhani said that we should try to promote a true culture of Islam in the Muslim world and describe for other people that Muslims are not violent people and terrorists.
Indonesia’s Parliament Speaker expressing his satisfaction with his current visit to Iran, he hoped it would lead to expansion of long-lasting bilateral relations.

He added that during the our visit of Iran, we have come to this realization that Iran is an advanced and powerful country.

The Indonesian official further condoled Iran over the blasts in front of Iranian Embassy in Beirut, Lebanon, that killed many civilians including Iran’s cultural attaché.

Source:  http://www.president.ir/en/72824