Irman Gusman: Pemerintah Tidak Bisa Lepas Tangan
LIPUTASATU, JAKARTA-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman menyesalkan keputusan PT
Pertamina yang menaikkan harga gas elpiji tabung 12 kg secara mendadak dengan
kenaikan mencapai 65 persen. Selain memberatkan masyarakat, kebijakan ini juga
mempunyai dampak luas terhadap inflasi karena mempunyai implikasi yang luas
termasuk kepada industri makanan dan restoran.
Irman
Gusman juga mengatakan kebijakan Pertamina untuk menaikkan harga elpiji
non-subsidi kemasan 12 kg diawal tahun 2014 telah merusak momentum perayaan
Tahun Baru. ""Kenaikan harga elpiji adalah kado terburuk dari
Pertamina untuk rakyat Indonesia, momentumnya sekarang adalah perayaan tahun
baru yang seharusnya penuh dengan kabar gembira bukan kabar kenaikan harga",
ujar Irman Gusman di Jakarta, Kamis (02/01/2014).
Kenaikan
harga elpiji ini, lanjut Irman Gusman, dipastikan
akan diikuti kenaikan sejumlah kebutuhan masyarakat akan ikut-ikutan naik
harga.
"Saya
yakin ibu-ibu rumah tangga akan teriak dengan kenaikan ini, bahkan pengelola
rumah makan juga akan keberatan dengan kenaikan harga elpiji ini," ungkap
Irman Gusman.
Kebijakan
ini, kata Irman Gusman, menunjukkan PT Pertamina sebagai BUMN tidak memiliki
manajemen tata niaga yang baik. Untuk itu, sebaiknya Pemerintah meminta Pertamina
untuk menunda kenaikan harga elpiji, hingga masyarakat siap dengan kenaikan
harga tersebut.
Ditegaskan
Irman, pemerintah tidak bisa lepas tangan terhadap kebijakan PT Pertamina ini.
Dia mengakui, PT Pertamina adalah sebuah korporasi, namun sebagai BUMN diberi
hak monopoli untuk kepentingan masyarakat banyak dan bukan hanya untuk mencari
untung.
Irman
mendesak pemerintah segera turun tangan, karena keberadaan Pertamina sebagai
BUMN yang monopoli penguasaan negara di bidang minyak dan gas adalah untuk
menjalankan amanat konstitusi khususnya pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa
cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar