Pesan Ramadhan dari Menteri Luar Negeri Australia The Hon Julie Bishop MP

Menteri Luar Negeri Australia The Hon Julie Bishop

LIPUTANSATU, JAKARTA, 27 Juni 2014. Menteri Luar Negeri Australia The Hon Julie Bishop menyampaikan Salam Ramadhannya melalui kedutaan Besara Australi di Jakarta. Berikut sambutan resmi dari MP sang menlu.

Saya mengucapkan kepada umat Muslim di Australia, dan di seluruh dunia, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan, mulai minggu ini.

Ramadhan adalah saat untuk melakukan renungan, memperbanyak ibadah dan penyegaran iman. Keluarga Muslim di seluruh dunia berkumpul bulan ini untuk merayakan iman dan komunitas mereka. Dengan berpuasa dan melalui sedekah, umat Muslim juga ingat akan mereka yang kurang beruntung.

Di Australia, bulan ini merupakan kesempatan bagi kami untuk menghargai sumbangsih penting saudara-saudari Muslim kepada bangsa kami. Warga Muslim Australia telah membantu membangun negeri menjadi lebih majemuk, lebih produktif dan lebih makmur bagi kita semua.

Warga negara Muslim Australia mencakup lebih dari 60 kelompok etnis, yang menghubungkan Australia dengan sekitar 1,5 milyar Muslim di seluruh dunia. Hubungan ini mendukung perdagangan kami, hubungan yang bersahabat kami, dengan negara-negara Islam.

Saat Muslim Australia beribadah puasa, banyak di antara mereka akan memikirkan saudara-saudari mereka yang tercerabut dari tempat mereka, kerusuhan dan pertikaian di Timur Tengah dan di tempat lain. Kami ikut bersimpati dan sama-sama berharap datangnya perdamaian.

Ramadhan menawarkan pesan toleransi, simpati dan harapan - pesan universal yang setiap orang dapat berikan. Marhaban ya Ramadhan.

Pertanyaan Media:
Vicki Miller, Sekretaris Pertama (Kebudayaan) tel. (021) 2550 5260, hp. 0811 959 0304

Mengupas Mitos-Mitos FCTC AJI Jakarta – Komnas Pengendalian Tembakau

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) JAKARTA

 

No                          : 086/AJIJAK/VI/2014

Perihal                     : Undangan Diskusi

 

Kepada Yth.

Jurnalis Media Massa

di Jakarta

 

Dengan Hormat,

Melalui surat ini Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama Komnas Pengendalian Tembakau mengundang rekan-rekan jurnalis media massa di Jakarta untuk menghadiri diskusi yang akan mengupas tentang mitos-mitos FCTC (Framework Convention on Tobacco Control).

 

Diskusi akan membahas pandangan tentang pentingnya ratifikasi FCTC dari perspektif kesehatan masyarakat. Diskusi ini juga sekaligus menjawab kesalahpahaman dan mitos yang berkembang tentang dampak ratifikasi FCTC. Dan memberikan perkembangan terbaru tentang proses kebijakan ratifikasi FCTC di Indonesia.

Diskusi rencananya akan dilaksanakan pada:

Hari                      : Kamis

Tanggal                : 19 Juni 2014

Waktu                  : 11.00 WIB – selesai (diakhiri makan siang)

Tempat                 : Bakoel Koffie Cikini. Jl. Cikini Raya No. 25 Jakarta Pusat.

                    Telp. (021) 31936608.

Pembicara       : 1. Dina Kania (WHO Indonesia); Aksesi FCTC: Siapa yang Dirugikan?                                    

               2. Kartono Mohamad (Komnas Pengendalian Tembakau); Nasib Aksesi

                    FCTC di Indonesia Saat Ini

 Moderator      : Imam Prasodjo

 

Kami sangat mengharapkan kehadirannya. 

Demikian undangan ini kami sampaikan. Terima kasih.

 

Jakarta, 18 Juni 2014

Salam, 

Umar Idris                                                       Dian Yuliastuti

Ketua AJI Jakarta                                             Sekretaris AJI Jakarta

 

 

 

 

-----

Kerangka Acuan Diskusi

Mengupas Mitos-Mitos FCTC

AJI Jakarta – Komnas Pengendalian Tembakau

 

Latar Belakang

Indonesia sampai saat ini termasuk ke dalam negara yang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau.  FCTC yang telah diimplementasikan di 175 negara anggota WHO, yang meliputi 87,4% penduduk dunia dalam 7 tahun, telah terbukti menekan jumlah konsumsi rokok.

Di Indonesia, keengganan meratifikasi menjadi batu sandungan bagi upaya pengendalian rokok. Tak heran jika konsumsi rokok di dalam negeri terus meningkat. Peningkatan prevalensi perokok dewasa pada tahun 1995 mencapai 53,4% laki-laki dan 1,7% perempuan. Selama kurun waktu 15 tahun, perokok dewasa laki-laki meningkat menjadi 65,9% dan perempuan menjadi 4,2%.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2010 didapatkan kematian akibat penyakit yang terkait tembakau sebesar 190.260 jiwa yang merupakan 12,7% dari total kematian pada tahun yang sama. Penelitian yang sama menunjukkan total kerugian ekonomi akibat konsumsi tembakau sebesar Rp245,41 triliun yang terdiri dari biaya kesehatan dan total tahun produktif yang hilang karena kematian terkait konsumsi tembakau. Pengendalian tembakau merupakan upaya yang harus diambil untuk menurunkan konsumsi dan prevalensi perokok serta biaya kesehatan untuk penyakit akibat rokok.

Salah satu argumentasi yang kerap disampaikan para penentang ratifikasi adalah konvensi dapat merugikan petani dan buruh tembakau. Pasal 17 FCTC misalnya dituding sebagai ancaman petani tembakau. Pasal 17 FCTC mendukung negara penanda tangan saling bekerja sama untuk memperkenalkan usaha alternatif yang menguntungkan bagi petani tembakau jika diperlukan. Dari pasal ini tak tercantum kata atau kalimat yang bertujuan mematikan petani tembakau.

Riset Universitas Muhammadiyah Magelang mengenai tingkat kesejahteraan petani menunjukkan bahwa kesejahteraan petani tembakau bukan hanya semata-mata berasal dari dari pertanian tembakau. Para petani juga mengandalkan pada tanaman lain. Data lain menunjukkan pada 2005 hanya 1,7% petani yang menanam tembakau sebagai salah satu hasil panennya.

Produksi tembakau di Indonesia turun 33% dari 204.000 ton pada 2000 menjadi 136.000 ton pada 2010. Luas lahan tembakau juga berkurang 17% dari 261.000 hektare pada 2001 menjadi 216.000 pada 2010. Peningkatan konsumsi rokok tidak berbanding lurus dengan peningkatan hasil pertanian tembakau dari dalam negeri. Sebaliknya, impor tembakau justru meningkat dari 18% pada 1990 menjadi 52% pada 2010.

Upaya pengendalian tembakau merupakan kerja bersama, termasuk media. Diskusi mengenai FCTC, pentingnya ratifikasi, hambatan, dan permasalahan seputar tembakau akan memberikan gambaran yang lebih luas bagi jurnalis. Untuk itulah Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau menggelar diskusi mengenai perkembangan terbaru ratifikasi FCTC. Forum ini juga menjadi ajang penyerahan hadiah bagi para jurnalis pemenang lomba penulisan mengenai FCTC.

Sehubungan dengan pentingnya ratifikasi FCTC, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT) mengajak rekan-rekan media untuk menghadiri dan meliput materi diskusi ini. Diskusi ini merupakan bagian dari kerjasama strategis AJI Jakarta dalam memberi ruang kepada organisasi pengendalian yang selama ini kurang mendapat tempat di media untuk menyampaikan gagasannya ke publik.

 

 

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Diskusi ini akan diselenggarakan pada:

Hari                       : Kamis, 19 Juni 2014

Waktu                  : Pukul 11.00 – selesai (diakhiri dengan makan siang)

Tempat                : Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya No.25 Jakarta Pusat. Telp. 021- 31936608

 

 

Tujuan

1.    Menyampaikan pandangan tentang pentingnya ratifikasi FCTC dari perspektif kesehatan masyarakat. Diskusi ini juga sekaligus menjawab kesalahpahaman dan mitos yang berkembang tentang dampak ratifikasi FCTC.

2.    Memberikan perkembangan terbaru tentang proses kebijakan ratifikasi FCTC di Indonesia.

 

 

Partisipan

Jurnalis dari media massa nasional, cetak maupun online.

 

 

Materi dan narasumber

1.    Aksesi FCTC: Siapa yang Dirugikan? oleh Dina Kania

2.    Nasib Aksesi FCTC di Indonesia Saat Ini. oleh Kartono Muhammad

                                               

Moderator

AJI Jakarta

 

 

Penutup

Demikian kerangka acuan diskusi ini kami buat untuk menginformasikan arah diskusi yang akan kami laksanakan.

 

-------------------------------------------

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IVG No.10

Kalibata, Jakarta Selatan 12740

Telp./Faks. (021) 798 4105

Email: ajijak@cbn.net.id

t: @AJI_JAKARTA

http://www.ajijakarta.org

---------------

DPD Menyampaikan RUU Perimbangan Keuangan kepada DPR dan Pemerintah

LIPUTANSATU.COM - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta naskah akademiknya dan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada Panitia Khusus (Pansus) RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Pemerintah dalam rapat kerja (raker) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6). Agenda acaranya antara lain penjelasan Presiden atas RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pendapat DPD.

“Kami meyakini, RUU versi DPD ini komprehensif, mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat dan daerah dalam konteks hubungan keuangan pusat-daerah, sehingga bisa menjadi rujukan kita bersama, termasuk DPR dan Pemerintah, selama pembahasan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kami menangkap isyarat bahwa komunikasi harmonis akan senantiasa terjalin dalam rapat-rapat kerja proses legislasi model tripartit. Kiranya mekanisme itu defenitif sebagai kesepakatan bersama semata-mata demi kemajuan daerah, bangsa, dan negara,” Wakil Ketua Tim Kerja (Timja) RUU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Komite IV DPD Cholid Mahmud (senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta) menyatakannya.

Cholid menyerahkan draft RUU, naskah akademiknya, dan DIM kepada Ketua Pansus RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah DPR Muhammad Hatta, Menteri Keuangan (Menkeu) Muhamad Chatib Basri, serta perwakilan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Cholid menjelaskan, untuk melaksanakan amanat konstitusi dan memenuhi aspirasi masyarakat dan daerah, sejak DPD terbentuk tahun 2004, pihaknya menyiapkan RUU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai usul inisiatif yang merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui pembahasan yang lama dan dalam oleh Panitia Ad Hoc (PAH) IV DPD periode 2004-2009 dilanjutkan Komite IV DPD periode 2009-2014 serta Pansus Dana Bagi Hasil (DBH) DPD periode 2009-2014, Sidang Paripurna DPD tanggal 20 Desember 2013 memutuskannya menjadi RUU usul inisiatif.

“Ketua DPD menyampaikannya kepada DPR dan Presiden tanggal 24 Desember 2013. Substansinya sama sebelum RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disampaikan oleh Presiden kepada DPR dan DPD. Memenuhi undangan Pansus, kami menyampaikan RUU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai usul inisiatif. Catatan kami, penyampaian RUU versi DPD ini sebelum pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur antara lain dana desa, sehingga RUU versi DPD ini belum mengakomodasinya.”

Dalam pembukaannya, Muhammad Hatta menjelaskan bahwa DPR menerima surat Presiden R-24/Pres/04/2014 tanggal 29 April 2014. Selanjutnya, pembentukan Pansus RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah DPR berdasarkan keputusan rapat konsultasi Badan Musyawarah DPR tanggal 14 Mei 2014 dan Rapat Paripurna DPR tanggal 20 Mei 2014 melalui keputusannya nomor PW/03600/DPR/V/2014. 

Siaran pers ini dikeluarkan secara resmi oleh

Bidang Pemberitaan dan Media Visual

DPD RI

                           

Penanggungjawab:

Mahyu Darma

....
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

....
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Donor Darah dan Media Briefing Express Group

Percakapan sebelumnya [panah kiri]

Pada tahun 2013, Palang Merah Indonesia (PMI) merilis data yang menyebutkan bahwa stok darah di PMI Jakarta berkurang 60% dari hari normal pada H-7 dan H+7 Hari Raya Idul Fitri. Tak hanya itu, pada Mei 2014, jumlah stok darah yang kembali dirilis PMI sebanyak 5.073 kantong darah dimana jumlah tersebut masih jauh dari jumlah stok darah pada 2013 yang mencapai 10.000 kantong darah.
 
Berkaca dari data tersebut, Express Group terdorong untuk mendukung PMI dengan menggelar aksi sosial donor darah menjelang bulan Ramadhan kali ini sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan kemanusiaan kepada masyarakat.
 
Untuk membahas lebih jauh mengenai kegiatan sosial donor darah ini, Express Group mengundang rekan-rekan media untukberdonor darah dan Media Briefing yang akan dilaksanakan pada:
 
                Hari dan tanggal     :  Kamis, 12 Juni 2014
                Waktu                   :  10.00 – 12.00 WIB
                Tempat                  :  Pool Express Jagakarsa
                                                   Jl. Jagakarsa Raya No. 30
                                                  (dari Pasar Lenteng Agung arah Jagakarsa,
                                                  depan SD Al-Azhar)
 
Kami berharap rekan-rekan dapat meluangkan waktu dan hadir di kegiatan ini. Untuk mengkonfirmasikan kehadiran rekan-rekan, serta informasi lain yang dibutuhkan dapat menghubungi Acan 0812 8780 3324 di atau email ke acan@imogenpr.com
 
Besar harapan kami agar rekan-rekan media dapat hadir pada acara ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.
 

Hormat Kami,

Atas nama
PT Express Transindo Utama Tbk

__._,_.___

---

Posted by: Edwin Irvanus <ewink@jakartabeat.net>

---

Reply via web post

•

Reply to sender

•

Reply to group

•

Start a New Topic

•

Messages in this topic (1)

To Post a message, send it to:   WARTAWAN@eGroups.com
To Unsubscribe, send a blank message to: WARTAWAN-unsubscribe@eGroups.com

Visit Your Group

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

Balas, Balas Semua atau Teruskan | Lebih lanjut

Edwin Irvanus ewink@jakartabeat.net [warga] Jakarta, 11 Juni 2014 Kepada Yth. rekan-rekan media di tempat Undangan Donor Darah Express Group Rekan media yang terhormat, Pada tahun 2013, Palang Merah Indonesia (PMI) merilis data yang menyebutkan

Hari Ini pada 9:15 PM

Edwin Irvanus ewink@jakartabeat.net [wartawanindonesia] Jakarta, 11 Juni 2014 Kepada Yth. rekan-rekan media di tempat Undangan Donor Darah Express Group Rekan media yang terhormat, Pada tahun 2013, Palang Merah Indonesia (PMI) merilis data yang menyebutkan

Hari Ini pada 9:15 PM

Klik untuk membalas semua

....
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Open letter to President Obama from Pa Ousman Jarju, Minister of Environment of Gambia

IIED Press Office

Ke IIED Press Office

Jun5 pada 7:06 PM

Open letter to President Obama from Pa Ousman Jarju, Minister of Environment of Gambia and former chair and special envoy on climate change for the 48 Least Developed Countries

For immediate release

4 June 2014

Pa Ousman Jarju

Minister of Environment, Climate Change, Water Resources, Parks and Wildlife

GIEPA House

Kairaba Avenue

The Gambia

Dear President Obama:

As former chair of Least Developed Countries group in the United Nations climate change negotiations, and former Special Envoy for the group, I am speaking on behalf of LDCs who are already suffering from the devastating impacts of climate change.  

The latest IPCC report indicates that the evidence of human-caused climate-change impacts is unequivocal, and that increased warming likewise increases the likelihood of severe, pervasive, and irreversible impacts.

The research shows that these increases in temperature will be linked to increases in the level and the extent of poverty around the world, making more difficult our recovery from climate-related disasters. Both will set back decades of human development efforts and create new security risks for the world.    

Mr. President, the long-term consequences on our countries will be devastating.  The LDCs are already experiencing debilitating impacts on our agriculture, water supply, and floodplains.

Since 1980, more than one half of the deaths from climate-related disasters have occurred in our nations. However, the overall contribution to climate change by all the LDCs, constituting 12 per cent of the world’s population, is less than 1 per cent of global greenhouse gas emissions.

These asymmetrical impacts call for LDC priorities to be at the centre of current decisions and actions. As the poorest and most vulnerable to climate change, we are seeing the impacts first hand.

Mr. President, we welcome your initiative on climate change gases in coal-fired power plants announced this week: this action was overdue, and it is an important step in bringing the U.S. closer to the actions of the rest of the world, including those of developed and many developing countries.  

The scale of the problem requires such bold and sustained action. Mr. President, we request that you accept UN Secretary General Ban Ki Moon's invitation to the special Climate Summit in New York on 23rd September and engage proactively in the process. Your presence and bold pledges for further actions will not only demonstrate that the U.S. is taking climate change seriously, but it would set an example for other leaders around the world.

One of the reasons behind the failure to achieve success in Copenhagen in 2009 was that presidents and prime ministers only engaged at the last minute.  

This time, success by climate change negotiators in Lima in 2014 and Paris in 2015 will ultimately depend on presidents and prime ministers engaging early, by coming with high level political commitments to New York in September and directing their negotiators to work out the details.

2014 is the year of ambition on climate change: the twentieth Conference of the Parties in Lima is the penultimate COP before the adoption of 2015 Agreement. Mr. President your legacy to the US and the rest of the world will be marked by the level of commitment you show in the next months.

Sincerely,

Pa Ousman Jarju

Minister of Environment, Climate Change, Water Resources, Parks and Wildlife

The Gambia

-----

This is IIED’s inbox for all press and media enquiries. All enquiries coming through to this mailbox are checked regularly by the Communications team at IIED.  If you have an urgent press enquiry, please e-mail teresa.corcoran@iied.org or call +44 (0) 20 3463 7399

International Institute for Environment and Development (IIED)

80-86 Gray's Inn Road, London WC1X 8NH

www.iied.org | twitter: @iied| IIED newsletters:  www.iied.org/sign-up

....
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Well-established on the winner's rostrum: MINI Countryman once again successful at the 2014 "Off Road Award"

• 3 photos

The new MINI Countryman. (04/2014)

Well-established on the winner's rostrum: MINI Countryman once again successful at the 2014 "Off Road Award".

Like last year, the reader's vote conducted by "Off Road" magazine put the all-rounder all-wheel drive model in second place in the "Subcompact SUV" category.
Munich. It offers more interior space than any MINI before it, as well as new ways to experience hallmark brand driving fun with its optional all-wheel drive system ALL4. The MINI Countryman has become firmly established in its segment and is now also one of the top favourites among fans of all-wheel drive automobiles. This is again reflected very clearly in the results of the 2014 "Off Road Award". Like last year, readers of "Off Road" magazine voted the compact MINI all-rounder into second place in the category "Subcompact SUV".
The "Off Road Award" has been presented every year since 1982. This year there were 127 models in 13 categories for readers to vote for. The fact that the MINI Countryman was able to reiterate last year's success underscores its ongoing high level of popularity - not just in Germany. In 2012 and 2013, more than 100 000 units were sold of the first MINI with four doors, a large tailgate and optional all-wheel drive. The diversity of its qualities is also reflected in the broad range of awards it has won. For example, MINI Countryman received the "Good Design Award" just after being launched. A few months ago it was voted "Value Master 2014" - the MINI Cooper S Countryman was placed first in its segment in the "Auto Bild" magazine ranking showing car models on the German automobile market with the highest level of value retention.
The success story enters a new phase in July 2014 with the launch of the new MINI Countryman (combined fuel consumption: 7.1 - 4.2 l/100 km, combined CO2 emissions: 165 – 111 g/km). Detailed refinements in exterior and interior design, optimised fuel consumption and emission figures and increased performance for the MINI Cooper S Countryman hone the profile of this compact all-rounder. The model range comprises three petrol engine and three diesel variants, from the MINI One D Countryman with 66 kW/90 hp to the MINI Cooper S Countryman, now with an output of 140 kW/190 hp.
In addition to this, the extremely sporty MINI John Cooper Works Countryman (160 kW/218 hp) is also available: all-wheel drive comes as standard in this model variant. Meanwhile the ALL4 system is optionally available for the MINI Cooper S Countryman, the MINI Cooper Countryman, the MINI Cooper SD Countryman and the MINI Cooper D Countryman.
With the MINI Countryman, the British premium automobile manufacturer has successfully expanded its range to move into another market segment, thereby winning over additional target groups. Since last year, this advancement has been supported by the MINI Paceman - the first ever Sports Activity Coupé in the premium compact class. In this model, too, ALL4 can be optionally combined with four engines. The top athlete MINI John Cooper Works Paceman distributes its power to all four wheels as standard.
The ALL4 system was developed specially for MINI and uses an electromagnetic centre differential not only to enhance traction and driving stability in difficult weather and road conditions but also to increase agility when taking bends at speed. The ALL4 electronic management system is integrated directly in the Dynamic Stability Control (DSC) control unit, This means the system is able to respond with a high level of speed, precision and versatility when distributing drive torque between the front and rear wheels. In regular driving situations, 50 per cent of the drive torque is transmitted to the rear axle, while in extreme situations - for example on ice or snow - this can be increased to 100 per cent.
Needs-based adaptation occurs within a fraction of a section, ensuring that optimum road surface contact provides maximum driving fun at all times.

For any queries, please contact:
Corporate Communications
Andreas Lampka, Head of Communications MINI
Telephone: +49 89-382-23662, Fax: +49 89-382-26698
E-Mail: andreas.lampka@mini.com
Internet: www.press.bmwgroup.com
Markus Sagemann, Head of Product and Lifestyle Communications MINI, BMW Motorcycle
Telephone: +49 89-382-68796, Fax: +49 89-382-26698
E-Mail: markus.sagemann@bmw.de
Internet: www.press.bmwgroup.com
 
The BMW Group
With its three brands BMW, MINI and Rolls-Royce, the BMW Group is the world’s leading premium manufacturer of automobiles and motorcycles and also provides premium financial and mobility services. As a global company, the BMW Group operates 28 production and assembly facilities in 13 countries and has a global sales network in more than 140 countries.
In 2013, the BMW Group sold approximately 1.963 million cars and 115,215 motorcycles worldwide. The profit before tax for the financial year 2013 was € 7.91 billion on revenues amounting to approximately € 76.06 billion. As of 31 December 2013, the BMW Group had a workforce of 110,351 employees.
The success of the BMW Group has always been based on long-term thinking and responsible action. The company has therefore established ecological and social sustainability throughout the value chain, comprehensive product responsibility and a clear commitment to conserving resources as an integral part of its strategy.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

MINI

 

Documents for downloading:

• Well-established on the winner's rostrum: MINI Countryman once again... (PDF, EN , 154.93 KB)

The following AV media material regarding this press release was compiled for you. You can also find additional material using the navigation items "Photo", "Audio" and "Video and TV".

Compilation: 1 set with 3 photos. |  Show only portrait format 

Selection Settings

Set No. 1

Link to detailed page

 

Low High

Link to detailed page

 

Low High

Link to detailed page

 

Low High

If you have any questions regarding this press release, please contact:

BMW Group
Daniel Chan
Tel.: +65-6838-9639

Mendorong Lancarnya Desentralisasi : Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Perlindungan Sosial di Daerah

KerangkaAcuan

Lokakarya

Mendorong Lancarnya Desentralisasi :

Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Perlindungan Sosial

di Daerah

Jakarta, 4-5 Juni 2014

Hasil Kerjasama KementerianBappenas&

Universitas Paramadina (Program Pascasarjana)

Didukung oleh Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)

Perlindungan sosial di Indonesia selama ini dilaksanakan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan sosial, yang umumnya terdiri atas jaminan sosial dan bantuan sosial, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan, disamping mengatasi resiko guncangan akibat krisis dan bencana.

Penduduk miskin dan tidak mampu tidak selalu dapat mengakses berbagai layanan dasar dan program yang ditujukan bagi mereka. Penduduk miskin dan tidak mampu atau rentan memiliki resiko lebih tinggi untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga dan penghidupannya. Pada saat krisis dan guncangan, baik ekonomi, sosial, maupun lainnya, berbagai program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial juga tidak bisa dengan cepat membantu penduduk yang terkena dampak.Menyediakanperlindungansosial di tingkatdaerahsangatlahpentingdantujuaninidipahami di tingkatnasionalmaupundaerah.

Pemerintahdaerahsesungguhnyamemiliki tanggungjawabmenyelenggarakan program perlindungansosialbagiwarganya.Tetapidimanaruanguntukmelakukanhalitu? Bagaimanapotensidaninisiatifdaerah dalam mensinergikan kebijakannya dengan kebijakantingkatnasional?Apakahpemdamembutuhkanpayunghukumdaritingkatnasional?Bagaimanakelangsunganinisiatifdan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat?Apakahpadaakhirnyaakanterjadiperluasankepesertaanatau ini merupakan hal yang sulit dicapai?

Dalam workshop satusetengahhariini, perwakilanpemerintahpusatdankabupaten/kota, perwakilan DPRD II, besertapenggiatmasyarakat, akademisi, unsur media, dan pelakubisnisdiundanguntukbertukarpikirandanpengalamantentangapa yang merekainginkandanpernahupayakan agar kebutuhanmasyarakatterpenuhisekaligusterjadisinergidenganpemerintahpusatataupundaerah. Untukdiskusi yang tajam, parapesertadanpembicaradimintafokuspadadesain, tantangandanpotensisinergidalam 2 bidang: asuransikesehatandan program bantuansosial (misalnya: untukpendidikan, anak/perempuan, lansiadandisabilitas).

Dalamlokakaryaakandibahaspengalamandarikabupaten/kota yang dianggapsuksesdalammemperbaikiindekspembangunanmanusia, pelayananSatuPintu, daninovasi lain dalam mensinergikaninisiatifpusatdandaerah. Selainitu, akandibahas pula pengalamaninternasionaldarinegara-negara yang menerapkansistemdesentralisasidalampenyelenggaraanperlindungansosial. Sesiinidiharapkandapatmendorong pemikirantentangcara-carainovatif dalammenyikapitantanganpengelolaanperlindungansosial di Indonesia.Terakhir, akanadasesi dialog yang mengajakpesertamendalami pengelolaansistemperlindungansosialsupayasinergis, berdampakpositifdanberkelanjutan.

Sejumlahkerangkaperaturanakandibahasdalamlokakaryaini, antara lain UU No. 6/2014 tentangDesa, UU No. 13/2011 tentangFakirMiskin,UU No. 11/2009 tentangKesejahteraanSosial, UU No. 33/2004 tentangKeseimbanganFiskalantarapemdadanpemerintahpusat (revisi UU No. 25/1999), serta PP No. 38/2008 tentangPembagianUsuranPemerintahPusat, PemerintahPropinsidanPemerintahKabupaten/Kota.

Tujuan:

·         Mengenalidanmemahamiperbedaanperspektifdaerahdanpusatdalammenyikapikebutuhanakanperlindungansosial

·         Mencaripotensisolusiinovatifdalammenyikapiperbedaanperspektifantarapusatdandaerah.

·         Mendiskusikancara-cara yang potensialuntukmensinergikankegiatanpusatdandaerah

·         Memahamipentingnyasinergidankerjasamaantarapusatdandaerah

·         Mendiskusikankaitanantarakapasitasfiskaldankerangkaaturandalambidangasuransikesehatandanbantuansosial; bagaimanakeduanyadapatdikelolatanpamengorbankankreatifitasinisiatiflokal

Tempat&WaktuAcara:

Lokakarya akan dilaksanakan pada Hari Rabu-Kamis, 4-5 Juni, bertempat di Hotel Shangri La, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat.

Target Peserta:

·         Perwakilan Kementerian/Lembaga Pusat terkait.

·         BappedasertaperwakilanDinas terkaitdarisejumlahkabupaten/kota di Jawa dan Sumatra

·         Perwakilan DPRD II

·         Perwakilanakademisi, media massa, LSM, organisasipekerjapenggiatperlindungansosial, asosiasipengusahadanorganisasipelayankesehatan.

Agenda Lokakarya

MendorongLancarnyaDesentralisasi :

TantangandanPeluangPelaksanaanPerlindunganSosial

di Daerah

Jakarta, 4-5 Juni 2014

Sesi	Waktu	Sesi	Pembicara
HARI PERTAMA
Registrasi	08.30 – 09.00	Registrasi	Universitas Paramadina
Pembukaan	09.00 – 09.10	Pembukaan	DinnaWisnu, Ph.D (Universitas Paramadina)
Upacara Pembukaan	09.10 – 09.40	Upacara Pembukaan	·   Sambutan dari Bappenas, Ibu Dr ViviYulaswati, DirekturPerlindungandanKesejahteraanMasyarakat ·   Sambutan dari Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Mrs Lisa Hannigan
Istirahat	09.40 – 09.50	BREAK
Sesi 1 (Hari Pertama)	09.50 – 10.20	“Definisi perlindungan sosial dan peran yang diharapkan dari pemerintah pusat dan daerah”	John Rook (PRSF) Fasilitator: DinnaWisnu, Ph.D (Universitas Paramadina)
Sesi 2	10.20 – 12.20	“Pengalaman dan Perspektif Daerah:  Pelajaran dari Model yang Relatif Baik di Indonesia”	·     Bupati/Walikota Surabaya (Ir. Tri Rismaharini, MT) ·     UPTPK Kab. Sragen (Agus Tri Lastomo M.Si) ·     Dr. Elfindri (Univ Andalas) Fasilitator: Syarif Hidayat, Ph.D (LIPI)
Ishoma	12.20 – 13.20	ISHOMA
Sesi 3	13.20 – 15.20	Memberikan Model Sinergi Pelaksanaan Perlindungan Sosial	·     Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan (Dr. Tono Rustiano) ·     Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/ Bappenas (Drs. Wariki Sutikno, MCP): “One Stop Service” ·     AsistenKetuaPokja Tim NasionalPercepatanPenanggulanganKemiskinan (Bp. ArdiAdji): “PeranPemerintah Daerah dalamPengentasanKemiskinan” Fasilitator: Dr. HandiRisza  (Universitas Paramadina)
Istirahat	15.20 – 15.40	Istirahat (coffee break) dan solat
Sesi 4	15.40 – 17.30	“Pengalaman Internasional dalam Desentralisasi: Cara Mengelola Tantangan secara Produktif?”	·     Dr.Tarcisio Castaneda (Brazil): International Experience with Integrated Social Assistance ·     Luiza Fernandez (World Bank): Challenges and Opportunities of Life Cycle Approach for Responsive Social Protection Fasilitator: Abdul Malik Gismar, PhD (Universitas Paramadina)
Penutupan (Hari Pertama)	17.30 – 17.40	Penutupan dan Kesimpulan	Fasilitator:DinnaWisnu, Ph.D (Universitas Paramadina)
HARI KEDUA
Registrasi (Hari Kedua)	08.00 – 08.30	Registrasi	Univ. Paramadina
Sesi 5	08.30 – 08.40	Review Singkat	DinnaWisnu, Ph.D (Universitas Paramadina)
Sesi 6	08.40 – 09.10	Unified Data System (updating Basis Data Terpadu) 1.  Presentasi (15 menit) 2.  Diskusi (15 menit)	•                DirekturPerlindungandanKesejahteraanMasyarakat, Kementerian PPN/ Bappenas (Dr. ViviYulaswati, Msc) : “RencanaPengembanganSistemRujukanTerpadu” Fasilitator: Fasilitator: Dr. HandiRisza  (Universitas Paramadina)
Sesi 7	09.10 – 12.00	Dialog desentralisasi dan pengelolaan perlindungan sosial 3.  Presentasi (30  menit) 4.  Diskusi Kelompok (60 menit) 5.  Pleno (30 menit)	·     Abdul Malik Gismar, Ph.D(Universitas Paramadina) ·     SyarifHidayat, Ph.D (LIPI)
Sesi 8	12.00 – 12.10	Review	DinnaWisnu, Ph.D (Universitas Paramadina)
Penutupan	12.10 – 12.20	Penutupan Lokakarya	Bappenas
Makan Siang	12.20 – 13.20	MAKAN SIANG

LINK VIDEO Ms Lisa Hannigan/DFAT Canberra: http://www.youtube.com/watch?v=jmiWim-wrsc