JAKARTA, LIPUTANSATU -
Menjelang berakhir masa Jabatan Presiden RI Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan Pidato kenegaraannya. Berikut Pidato Presiden di Gedung DPR RI yang sekaligus berpamitan kepada Pimpinan dan Anggota DPR/DPD/MPR dan undangan yang.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Mengawali
pidato ini, saya mengajak hadirin sekalian, untuk sekali lagi,
memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT,
karena atas rahmat dan karunia-Nya,kepada kita masih diberi kesempatan,
kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita,
karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa
dan negara tercinta.
Kita juga bersyukur, pada hari yang istimewa
ini, kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam
rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia. Masih dalam suasana Idul Fitri, pada kesempatan yang
membahagiakan ini, saya ingin menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1
Syawal 1435 Hijriyah kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah
air. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf atas segala
kekhilafan dalam mengemban amanat rakyat selama ini.
Sebagaimana
tahun-tahun sebelumnya, pidato kenegaraan kali ini akan dilanjutkan
siang nanti, dengan Pidato Pengantar RAPBN Tahun Anggaran 2015 beserta
Nota Keuangannya.
Kedua pidato yang saya sampaikan di depan para
wakil rakyat dan wakil daerah hari ini, sesungguhnya juga saya tujukan
kepada seluruh rakyat Indonesia di mana pun berada.
Saudara-saudara,
Sebentar
lagi, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, akan dengan
penuh suka cita merayakan proklamasi ke-merdekaan bangsa Indonesia,
sebuah peristiwa yang amat ber-sejarah. Melalui proklamasi yang
sederhana dan singkat, dari Jalan Pegangsaan, para pendiri bangsa
mengobarkan suatu revolusi kemerdekaan yang menginspirasi bangsa-bangsa
lain, melahirkan Republik besar di Asia, dan membuka sejarah Indonesia
modern.
Sepanjang masa, Generasi-45 akan dikenang sebagai
generasi emas yang mengubah nasib bangsa dengan semangat perjuangan,
pengabdian dan pengorbanan yang luar biasa. Etos inilah yang harus
selalu kita dan semua anak cucu kita tauladani bersama.
Setelah 69
tahun merdeka, saya yakin para pendiri bangsa akan bersyukur dan
bergembira melihat transformasi bangsa Indonesia di abad-21.
Dari
bangsa yang sewaktu merdeka sebagian besar penduduk-nya buta huruf,
rakyat Indonesia kini mempunyai sistem pendidikan yang kuat dan luas,
yang mencakup lebih dari 200 ribu sekolah, 3 juta guru dan 50 juta
siswa.
Dari bangsa yang tadinya terbelakang di Asia, Indonesia telah
naik menjadi middle-income country, menempati posisi ekonomi ke-16
terbesar dunia, dan bahkan menurut Bank Dunia telah masuk dalam 10 besar
ekonomi dunia jika dihitung dari purchasing power parity.
Dari
bangsa yang seluruh penduduknya miskin di tahun 1945, Indonesia di abad
ke-21 mempunyai kelas menengah terbesar di Asia Tenggara? dan salah satu
negara dengan pertumbuhan kelas menengah yang tercepat di Asia.
Dari
bangsa yang kerap jatuh bangun diterpa badai politik dan ekonomi, kita
telah berhasil mengkonsolidasikan diri menjadi demokrasi ketiga terbesar
di dunia.
Pendek kata, setelah hampir 7 dekade merdeka,
Indonesia di abad ke-21 terus tumbuh menjadi bangsa yang semakin
bersatu, semakin damai, semakin makmur, dan semakin demokratis.
Kita
mengatakan semua capaian ini tidak untuk berpuas diri atau menepuk dada.
Kita mengatakan ini untuk mengingatkan diri bahwa semua ini berawal
dari revolusi 1945 yang dirintis para pendiri republik. Perjalanan kita
sebagai bangsa sudah cukup panjang, dan terlepas dari berbagai
permasalahan yang masih ada, serta segala kekurangan kita, sejarah
menunjukkan bahwa perjuangan dan kerja keras bangsa Indonesia selama ini
telah mengangkat derajat bangsa kita ke tingkat yang lebih tinggi.
Semua
hal yang kita capai sebagai bangsa sebenarnya bukan monopoli siapapun.
Semua itu adalah kulminasi gabungan dari sumbangsih dan kerja keras
seluruh generasi, dari era Presiden Soekarno, era Presiden Suharto, era
Presiden B.J. Habibie, era Presiden Abdurrachman Wahid, era Presiden
Megawati Soekarno-putri, hingga era saya saat ini. Insya Allah, ke
depan, akan dilanjutkan di era Presiden Indonesia ke-7 dan
Presiden-Presiden berikutnya.
Sebagai bangsa yang menghargai apa
yang telah dilakukan oleh para pendahulunya, kita jangan sekali-kali
menganggap remeh capaian bangsa ini. Kita bisa melihat sendiri
penderitaan luar biasa yang dialami saudara-saudara kita di Gaza
sekarang dan banyak negara di Timur Tengah. Tragedi Palestina yang masih
berlangsung hingga detik ini mengingatkan bangsa kita betapa mahalnya
harga kemerdekaan, persatuan dan perdamaian.
Saudara-saudara,
Masih
segar dalam ingatan saya, lima tahun lalu, tepat pada tanggal 20
Oktober 2009, saya menyampaikan kebijakan dasar dan program pemerintahan
lima tahun ke depan yang dititik beratkan pada tiga agenda utama, yakni
pembangunan demokrasi, penegakan keadilan dan peningkatan kesejahteraan
rakyat.
Tiga agenda besar ini tidak bisa dipisahkan satu sama
lain, dan justru saling mendukung. Demokrasi tanpa keadilan adalah
sesat. Keadilan tanpa kesejahteraan adalah semu. Kesejahteraan tanpa
demokrasi adalah timpang.
Alhamdulillah, dengan ridho Allah SWT,
dan dengan kerja keras kita semua, pembangunan demokrasi kita berjalan
relatif baik. Dalam 15 tahun terakhir, kita telah 4 kali melakukan
pemilu secara teratur dan damai. Dan dalam 15 tahun terakhir, kita telah
4 kali mengalami pergantian Pemerintah secara konstitusional dan damai
pula.
Generasi kita juga telah mengukir sejarah dalam beberapa
tahun ini, untuk pertama kalinya, seluruh pemimpin daerah dari gubernur,
bupati, walikota dan anggota DPRD telah dipilih langsung oleh rakyat.
Ini telah mengubah total budaya dan dinamika politik Indonesia. Kita
bersyukur, transformasi besar ini dapat kita capai secara damai tanpa
gejolak politik yang sangat mengganggu.
Komisi Pemilihan Umum
telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai calon Presiden
dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak. Saat ini, kita masih
menunggu proses akhir dari gugatan yang diajukan oleh pasangan
Prabowo-Hatta kepada Mahkamah Konstitusi. Yang penting, marilah kita
semua bekerja sama untuk terus mengawal proses ini agar berlangsung
secara konstitusional dan damai, serta selalu mengedepankan kepentingan
dan masa depan rakyat Indonesia. Sama seperti sebelumnya, proses pemilu
2014 ini harus benar-benar menyuarakan nurani rakyat, dan bukan semata
pertarungan elit politik. Saya yakin inilah yang paling diharapkan oleh
rakyat kita pada saat ini.
Perjalanan bangsa Indonesia kini
ditandai oleh politik yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang relatif
tinggi, dan persatuan nasional yang semakin kokoh. Marilah kita terus
jaga modal besar ini, agar dapat terus dinikmati generasi penerus.
Dalam
kehidupan bernegara, satu hal yang perlu terus kita pelihara adalah
kualitas demokrasi. Disini perlu kita bedakan antara demokrasi
prosedural dan demokrasi substantif. Sekalipun berbeda namun keduanya
sama pentingnya. Memang, demokrasi prosedural ? dalam arti pembentukan
partai politik, pelaksanaan pemilu dan pembentukan pemerintah dan
parlemen tidak otomatis menjamin demokrasi yang berkualitas.
Indikasi
terkuat dari demokrasi yang berkualitas adalah sema-kin tumbuhnya
kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap sistem demokrasi dan
terhadap para pemimpinnya. Semua ini, jika bisa kita capai, akan
menjadikan demokrasi Indonesia lebih dari sekedar proses penghitungan
suara atau transaksi politik. Melainkan suatu kekuatan sejarah riil yang
akan membuat bangsa Indonesia menjadi kuat, jaya dan makmur.
Saudara-saudara,
Penegakan
hukum adalah kunci dari upaya pemberantasan korupsi yang menjadi musuh
reformasi dan juga merugikan kepen-tingan rakyat. Kini, korupsi telah
kita perlakukan sebagai kejahatan luar biasa, yang penanganannya harus
dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.
Berulang kali
saya tegaskan, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini, dan tidak ada
tebang pilih kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Karena
itulah, sebagai Presiden, pada periode 2004 - 2012, saya telah
menandatangani 176 izin pemeriksaan bagi kepala daerah dan pejabat yang
dicurigai melakukan kasus korupsi dan tindak pidana lainnya, tanpa
sedikitpun melihat apa jabatannya, apa partai politiknya, dan siapa
koneksinya.
Karenanya, Pemerintah terus mendukung dan memberikan
ruang gerak yang luas bagi KPK untuk memberantas korupsi. Saya juga
memberikan apresiasi kepada KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga
peradilan yang telah bekerja bersama-sama melakukan penegakan hukum,
walaupun diakui bahwa hal ini tidak selalu mudah dilaksanakan di
lapangan.
Pemerintah juga giat melakukan pemberantasan mafia
peradilan. Tahun 2009 sampai 2011, misalnya, saya telah membentuk Satgas
Pemberantasan Mafia Hukum. Tugas Satgas ini adalah men-cegah agar
jangan sampai hukum diperjualbelikan layaknya suatu komoditi untuk
memperkaya oknum-oknum penegak hukum dan pemerintah, dan untuk pula
melindungi pelaku kejahatan.
Kita juga telah melahirkan
Undang-undang no. 16 tahun 2011 yang bertujuan memberi bantuan hukum
bagi masyarakat yang tidak mampu menyewa pengacara untuk menghadapi
pengadilan. Saya masih mendengar adanya sejumlah keluhan mengenai
pelaksanaan undang-undang ini, dan karenanya saya mengusulkan untuk
menambah dana bantuan hukum ini secara signifikan, serta mempermudah
proses penarikan dana bagi mereka yang membutuhkannya.
Saya akui,
reformasi hukum memang merupakan tantangan yang paling berat. Dan saya
berharap agenda reformasi hukum ini akan terus menjadi prioritas utama
dalam kehidupan bernegara Indonesia di masa mendatang.
Saudara-saudara,
Demokrasi
dan keadilan akan hampa tanpa kesejahteraan rakyat. Karenanya, dalam
sepuluh tahun terakhir, pemerintah terus gigih mendorong kebijakan
pembangunan yang pro-rakyat. Suatu kebijakan pembangunan yang secara
bersamaan dapat mendorong pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan,
menciptakan lapangan kerja, dan menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam
hal ini, alhamdulillah, kita dapat terus memacu momentum pemulihan
ekonomi, yang sejak krisis moneter telah dirintis oleh para pendahulu,
baik Presiden B.J. Habibie, almarhum Presiden Abdurrahman Wahid maupun
Presiden Megawati Soekarnoputri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar