Seminar Nasional “Mewujudkan Wilayah Perbatasan Menjadi Halaman Depan Negara RI”
Hari, tanggal : Kamis, 1 Maret 2012
Pukul : 09.00-17.00 WIB
Tempat : Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen
Acara :
- 09.15-09.45 WIB Keynote speech Ketua DPD Irman Gusman
-
10.20-11.15 WIB paparan-paparan Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur
Riau, Gubernur Maluku, dan Gubernur Sulawesi Utara tentang wilayah
perbatasan di daerahnya
- Ishoma
- 13.30-16.45 WIB paparan-paparan Menteri Dalam Negeri
selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Menteri
Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Kesehatan tentang masalah di
wilayah perbatasan negara
- 16.45-17.00 WIB Closing remarks Ketua Komite I DPD Dani Anwar
Bidang Pemberitaan dan Media Visual
Pusat Data dan Informasi
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Telp +021 5789 7346, Faks +021 5789 7323
Pemerintah dan masyarakat Indonesia, rata-rata setiap tahun harus
mengeluarkan biaya sekitar Rp186 triliun untuk mengobati dan menangani
berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat dampak rokok.
"Jumlah tersebut tiga kali lipat dari pendapatan cukai rokok resmi sebesar Rp62 triliun yang diperoleh pemerintah tiap tahunnya," kata Dr Rohani Budi Prihatin dari Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam pertemuan "Pembangunan Komitmen Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok" dengan tokoh-tokoh masyarakat Bali dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
"Berdasarkan data terakhir survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan BPS, setiap tahun ada 265 miliar batang rokok resmi yang diproduksi pabrik rokok di Indonesia," kata Budi.
Dari total produksi tersebut, kata Budi, tiap tahun uang yang beredar dari industri rokok sekitar Rp250 triliun. Namun, yang menjadi pendapatan negara dari cukai rokok hanya Rp62 triliun.
"Sayangnya, biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dan masyarakat untuk mengobati penyakit sebagai dampak konsumsi rokok justru lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh," ucapnya.
Budi mengatakan, dana sebesar Rp186 triliun itu merupakan akumulasi dari dana jaminan kesehatan masyarakat yang dikeluarkan pemerintah ditambah dana dari "kantong" pribadi masyarakat.
"Pengobatan penyakit paru-paru, jantung, stroke dan kanker serta beberapa penyakit lain yang diakibatkan oleh resiko penggunaan rokok itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit," ujarnya. (roh)
SUMBER: http://www.menkokesra.go.id/content/rokok-keruk-rp-186-truliun
"Jumlah tersebut tiga kali lipat dari pendapatan cukai rokok resmi sebesar Rp62 triliun yang diperoleh pemerintah tiap tahunnya," kata Dr Rohani Budi Prihatin dari Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam pertemuan "Pembangunan Komitmen Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok" dengan tokoh-tokoh masyarakat Bali dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
"Berdasarkan data terakhir survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan BPS, setiap tahun ada 265 miliar batang rokok resmi yang diproduksi pabrik rokok di Indonesia," kata Budi.
Dari total produksi tersebut, kata Budi, tiap tahun uang yang beredar dari industri rokok sekitar Rp250 triliun. Namun, yang menjadi pendapatan negara dari cukai rokok hanya Rp62 triliun.
"Sayangnya, biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dan masyarakat untuk mengobati penyakit sebagai dampak konsumsi rokok justru lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh," ucapnya.
Budi mengatakan, dana sebesar Rp186 triliun itu merupakan akumulasi dari dana jaminan kesehatan masyarakat yang dikeluarkan pemerintah ditambah dana dari "kantong" pribadi masyarakat.
"Pengobatan penyakit paru-paru, jantung, stroke dan kanker serta beberapa penyakit lain yang diakibatkan oleh resiko penggunaan rokok itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit," ujarnya. (roh)
SUMBER: http://www.menkokesra.go.id/content/rokok-keruk-rp-186-truliun
