Kemdikbud Tata Sistem Keguruan

LIPUTANSATU - Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) saat ini sedang menata sistem keguruan. Upaya ini dilakukan meningkatkan profesionalitas, distribusi, kesejahteraan, dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga pendidikan. 

"Ada beberapa upaya yang telah dan sedang kita lakukan yaitu yang pertama kita sedang melakukan penataan sistem keguruan termasuk pendidikan profesi guru dan pelatihan berkelanjutan," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2013 dan HUT PGRI ke-68 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, (27/11/2013). 

Upaya lain yang dilakukan, kata Mendikbud, adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang dinilai menghambat pengelolaan pendidikan. "Sebenarnya itu kewajiban kabupaten kota, tetapi kami tetap mengambil peran," katanya.

Terkait pendirian organisasi profesi guru, Mendikbud mendukung penuh agar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bisa menjadi organisasi profesi yang kuat dan kredibel. "Diharapkan, para guru bisa meningkatkan tanggungjawabnya menegakkan kode etik dan kinerjanya sejalan dengan peningkatan kesejahteraannya," katanya.

Ketua PB PGRI Sulistyo menyampaikan, perilaku yang ditampilkan oleh guru sebagai tenaga profesional harus berbasis pada kode etik, yang ditetapkan oleh organisasi profesi guru. Kode etik, kata dia, merupakan seperangkat nilai dan norma, yang harus dijunjung tinggi oleh guru. 

Penerapannya dilakukan ketika berinteraksi dengan peserta didik, masyarakat, pemerintah, kolega, atasan, organisasi profesi, dan status keprofesian. "Saat ini, Insya Allah PGRI telah memenuhi syarat sebagai organisasi profesi menurut perundang-undangan yang berlaku dan sudah siap dikukuhkan sebagai organisasi profesi guru Indonesia," katanya.

Mendikbud memberikan apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi kepada guru yang telah berdedikasi meningkatkan kecerdasan bangsa. "Suasana peringatan kali ini terasa sangat khusus, suasana perpisahan. Kami ingin mengakhirinya dengan khusnul khotimah," katanya kepada para pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadiri acara. 

Kepada para guru, Mendikbud berpesan, agar guru harus menjadi pembelajar sejati, harus adil tentang kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak boleh asal menjawab pertanyaan muridnya tanpa bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. "Kepada siapapun menerima pelajaran, bahkan dari muridnya. Semuanya dilandasi dengan cinta kasih sayang. Semoga kita bIsa meningkatkan kualitas pendidikan dan yang kita lakukan menjadi bagian amal kebajikan," katanya. (***)

__._,_.___

Kondisi Umum Birokrasi di Indonesia Ialah Pola Pikir Rule-Based

 

LIPUTANSATU - Salah satu kondisi umum birokrasi di Indonesia ialah pola pikir yang rule-based. Peraturan-peraturan yang menghambat kinerja birokrasi tidak segera diubah untuk  mempercepat dan meningkatkan penerapan kebijakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, yang tujuan dan programnya dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui terbentuknya pemerintahan yang bersih (clean government). 

Demikian antara lain intisari rapat kerja gabungan (rakergab) antara Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Panitia Khusus (Pansus) Guru DPD yang dipimpin oleh Ketua Komite I DPD Alirman Sori (senator asal Sumatera Barat), bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11). Menteri PAN-RB Azwar Abubakar yang juga Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) didampingi Sekretaris Kementerian PAN-RB Tasdik Kinanto, dan Kepala BKN Eko Soetrisno yang juga Ketua Pelaksana Panitia Seleksi Nasional CPNS 2013.

Dalam pengantarnya, Ketua DPD Irman Gusman (senator asal Sumatera Barat) mengakui persoalan menciptakan birokrasi yang baik dan bersih mempengaruhi pencapaian demokratisasi dan daya saing bangsa. Pelaksanaan reformasi birokrasi selama ini telah memberikan kontribusi yang positif bagi keberhasilan demokratisasi dan daya saing bangsa. “Birokrasi yang makin baik justru mempercepat keberhasilan demokrasi dan daya saing bangsa,” ujarnya.

Kementerian PAN-RB menganalisa kondisi umum birokrasi di Indonesia yang memiliki organisasi yang gemuk, peraturan perundang-undangan overlapping, sumberdaya manusia (SDM) aparatur tidak kompeten, kewenangan yang tumpang-tindih, pelayanan publik masih buruk, pola pikir rule-based, dan budaya kinerja belum terbentuk. “Dikasih otonomi, otonominya tak jelas, jadi berebut kewenangan antara pusat dan daerah. Ada yang kering, nggak mau urus, ada yang basah, rebutan urus.”

Mengenai pola pikir rule-based, Azwar Abubakar mengatakan, “Pokoknya bekerja sesuai dengan aturan. Mau bagus hasilnya, nggak bagus hasilnya, pokoknya bekerja sesuai dengan aturan. Nggak pernah mikirin untuk memperbaiki aturan. Budaya kinerja pun belum terbangun. Masih hasil, manfaat belum; masih output, outcome belum.”

Hakekatnya, reformasi birokrasi adalah proses pembaharuan dalam tubuh birokrasi yang bertahap dan berlanjut melalui langkah-langkah mendasar, komprehensif, dan sistemik sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Tujuan dan sasarannya ialah pemerintahan terbuka berbasis information technology (IT), pemerintahan partisipatif dan melayani, SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif, serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Muaranya: birokrasi yang bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), akuntabel dan berkinerja, serta pelayanan publik yang prima.

Azwar Abubakar menjelaskan, untuk mencapai tujuan dan sasaran itu Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, serta beberapa pedoman pelaksanaannya. “Strategi reformasi birokrasi nasional berdasarkan grand design reformasi birokrasi 2010-2025, road map reformasi birokrasi 2010-2014, dan beberapa pedoman pelaksanaannya.”

Strategi reformasi birokrasi pada tingkat nasional (makro) dan instansional (mikro). Makro menyangkut regulasi, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara, RUU Administrasi Pemerintahan, dan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah), serta 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi (penataan struktur organisasi pemerintah, penataan jumlah dan distribusi PNS, pengembangan sistem seleksi dan promosi terbuka, peningkatan profesionalisasi PNS, pengembangan sistem pemerintahan elektronik terintegrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, serta peningkatan efisiensi belanja aparatur). Sedangkan mikro menyangkut program/kegiatan “8 Area Perubahan”.

Fondasi hukum reformasi birokrasi ialah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, RUU Aparatur Sipil Negara, RUU Administrasi Pemerintah, dan RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.

Pemerintah pun melaksanakan transformasi pendekatan kebijakan dan managemen aparatur sipil negara [administrasi kepegawaian (2013), managemen SDM (2020), pengembangan potensi human capital (2025)]; dan transformasi sistem kebijakan dan managemen aparatur sipil negara [closed career system (2013), open career system (2015), open system (2025)].

Transformasi birokrasi tersebut hingga tahun 2025, yaitu mengubah rule-based bureaucracy sebagai ciri birokrasi era tahun 2013, menuju performance-based bureaucracy sebagai ciri birokrasi era tahun 2015, dan dynamic governance sebagai ciri birokrasi era tahun 2025. Rule-based bureaucracy menyangkut activity-based; performance-based bureaucracy menyangkut output-based dan outcome-based, sedangkan dynamic governance (sensitif terhadap perubahan, pemikiran 10 tahun). Targetnya ialah birokrasi yang memiliki capability, yaitu thinking ahead, thinking cross, dan thinking again.

“Sekarang ini masih rumit. Kenapa ada SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)? Peraturan. Manfaatnya apa? Nggak penting. Kenapa harus ada kartu kuning? Peraturan. Manfaatnya apa? Nggak jelas. Ke depan birokrasi harus performance-based bureaucracy, dan dynamic governance. Singapura sudah dynamic governance, mereka berpikir 10 tahun ke depan,” tukas Azwar Abubakar. 

Film "Terpenjara di Udara"

"Terpenjara di Udara" adalah film pendek berdurasi sekitar 13 menit, berlandaskan hasil riset dari CIPG, Manchester University dan HIVOS terkini tentang penyalahgunaan frekuensi radio/televisi oleh para pemilik media besar. Frekuensi yang sejatinya adalah milik publik, alih-alih digunakan untuk melayani hak masyarakat atas informasi yang berkualitas, justru dipakai oleh pemilik media untuk kepentingan bisnis maupun politik. Informasi yang kemudian disodorkan kepada masyarakat, lantas menjadi homogen. Regulasi dan kebijakan pemerintah, hanya macan ompong. Dikisahkan pula tentang komunitas Radio Komunitas, dengan kondisi yang kian terdesak, tetap berdjoeang sekuat tenaga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui informasi bernilai. Film ini diproduksi oleh: ICT Watch dan WatchdoC, 2013.

"Linimassa 3" adalah film dokumenter berdurasi sekitar 53 menit, yang merupakan kelanjutan dari Linimassa 1 (2011) dan Linimassa 2 (2012). Dalam keseluruhan seri film Linimassa, dikisahkan tentang masyarakat yang secara swadaya dan dalam keterbatasannya, berdjoeang menggunakan Internet dan media sosial untuk menjembatani dan/atau menginisiasi solusi atas problematika ekonomi, sosial dan budaya yang dihadapi/dialami sehari-hari. Khusus Dalam Linimassa 3 ini, latar belakang kisahnya beragam, dari isu lingkungan, kemanusiaan hingga kondisi pasca konflik. Sebelum resmi dirilis ke publik, Linimassa 3 akan diputar secara terbatas (screening) di beberapa kota/komunitas. Info tentang Linimassa, dapat diakses di http://linimassa.org. Film ini diproduksi oleh: ICT Watch dan WatchdoC, 2013.

Kompor dan lemari es Electrolux Kaleidoscope yang penuh warna

 

Filosofi sebuah dapur telah mengalami banyak perubahan. Dapur sekarang tidak lagi berhubungan dengan sumber asap, bau dan kotor, melainkan menjadi bagian terpenting dalam sebuah rumah. Secara fungsional, dapur tak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memasak, tetapi juga menjadi salah satu ruang bersosialisasi di dalam rumah, di mana setiap orang dapat berkumpul dan berinteraksi bersama.

 

Oleh sebab itu, dapur merupakan “jantung” dari sebuah rumah yang dapat diintegrasikan dengan ruang makan, ruang keluarga, dan lainnya baik secara desain maupun secara fungsional. Melihat perkembangan tersebut, desain dapur dan peralatannya pun telah disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup yang modern sehingga kegiatan di dapur tentunya akan menjadi lebih menyenangkan bila ditemani dengan peralatan dapur yang penuh warna.

 

Electrolux sebagai pemimpin global dalam perlengkapan rumah tangga memahami perkembangan tersebut dengan melengkapi rangkaian peralatan dapurnya melalui peluncuran produk terbaru yang terdiri dari rangkaian kompor dan lemari es Electrolux Kaleidoscope. Rangkaian produk terbaru ini hadir dengan pilihan warna dan desain yang menarik untuk menambah keceriaan dan suasana hangat di dapur.

 

 

Untuk informasi selengkapnya, berikut kami lampirkan berita pers tentang Electrolux Luncurkan Rangkaian Kompor dan Lemari Es Terbaru yang Penuh Warna.

__._,_.___

Attachment(s) from Arinditya Dwiromantika

10 of 10 Photo(s)

FRONT BLUE L-resize.jpg

GREEN TOP-resize.jpg

INSIDE W FOOD-resize.jpg

RED HANDLE-resize.jpg

ETG65EW.PNG

ETG65EB.PNG

ETG65EGR.PNG

ETG65EGY.PNG

ETG65ER.PNG

Final catalog-2.jpg

1 of 1 File(s)

In a meeting with Indonesia’s Parliament Speaker: President calls for Islamic world unity

President Hassan Rouhani described Iran and Indonesia relations good and developing, stressing that the Iran are ready to further strengthen relations with Indonesia in all areas of mutual interest.

news id: 72824 - Wednesday 20 November 2013 - 19:37

LIPUTANSATU- President Rouhani made the remarks in a meeting with Marzuki Alie, Indonesian parliament speaker on Wednesday.

President Rouhani said that Indonesia is a major and Islamic country , and Iran and Indonesia countries should try to have a close relations.

President noted the nice aspects of two countries’s cooperation at the international level, including the United Nations, the Organization of Islamic Cooperation and the NAM , said that two countries share identical view points and we should further develop the bilateral economic and cultural cooperation.
President stressed need for unity among Islamic countries, said that Unfortunately, some people are looking to create a division in the Muslim world.

Dr.Rouhani said that we should try to promote a true culture of Islam in the Muslim world and describe for other people that Muslims are not violent people and terrorists.
Indonesia’s Parliament Speaker expressing his satisfaction with his current visit to Iran, he hoped it would lead to expansion of long-lasting bilateral relations.

He added that during the our visit of Iran, we have come to this realization that Iran is an advanced and powerful country.

The Indonesian official further condoled Iran over the blasts in front of Iranian Embassy in Beirut, Lebanon, that killed many civilians including Iran’s cultural attaché.

Source:  http://www.president.ir/en/72824

Press Release PB POGI, PB IDI

Kita Semua terkejut mendengar kabar di tahannya Sejawat kita oleh Kejaksaan Agung yang sampai saat ini masih ramai diberitakan dimedia massa, telah timbul berbagai macam penafsiran baik yang benar maupun yang tidak benar tentang kasus tersebut. Apalagi dengan kalimat-kalimat "dokter Malpraktek" ditakutkan akan menyebabkan salah persepsi didalam masyarakat tentang profesi kedokteran. Didalam hubungan dokter dengan pasien berlaku hubungan kerjasama dan tidak pernah menjanjikan hasil, tetapi suatu upaya dengan kaedah-kaedah profesional.

Untuk itu PB POGI merasa perlu untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya tentang profesi kedokteran tersebut, khususnya bidang kebidanan dan kandungan. Selain itu masyarakat juga perlu tahu bagaimana sebenarnya duduk perkara yang menimpa sejawat kita tersebut. Pada tanggal 11 November 2013 Jam 15.00 WIB telah dilangsungkan Conferensi Pers yang Alhamdulilah juga dihadiri oleh Ketua PB IDi dan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Anggota.

Dari PB IDI dihadiri oleh :

1. Ketua PB IDI dr. Zainal Abidin,M.H
2. Ketua Divisi Pembelaan Anggota Biro Hukum / Pembinaan dan Pembelaan Anggota : dr. H. N. Nazar, SpB.M.H

dari PB POGI dihadiri oleh :

1. Ketua PB POGI : dr. Nurdadi Saleh, SpOG
2. Sekretaris Jenderal : dr. Ari Kusuma, SpOG
3. Ketua Bidang Ilmiah : dr. Andon Hestiantoro, SpOG (K)
4. Ketua P2KB Pusat dan Koordinator Website : dr. Irsyad Bustamam, SpOG

Juga dihadiri oleh Ketua Dep. Obgyn Manado  RS. Kandau : dr. Freedy, SpOG.

dari Media massa dihadiri lebih kurang 20 Media Massa.
Dalam Acara itu dilakukan diskusi dan tanya jawab yang ditanggapi sangat antusias oleh media massa.

Kronologi Kasus yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

Pesien Ny. SM 26 Tahun hamil anak ke dua masuk rumah sakit atas rujukan pukesmas.Pada waktu masuk di diagnosis sebagai anak kedua dan sudah dalam persalinan kala  satu, direncanakan persalinan secara alamiah. Delapan jam kemudian pasien masuk pada tahap persalinan, kemudian di pimpin meneran . Tiga puluh menit kemudian pesalinan tidak ada kemajuan dan timbul tanda-tanda gawat janin di putuskan untuk melakukan bedah Sesar emergensi.

Pada waktu sayatan dimulai keluar darah kehitaman(tanda  ibu dalam keadaan kekurangan Ogsigen), bayi berhasil di lahirkan dan sampai saat ini telah menjadi anak yang sehat. Pasca Operasi pasien memburuk,dua puluh menit kemudian pasien meninggal.

Tim dokter ( dr. Ayu, dr. Hendry,dr. Hendi ) dituntut JPU hukuman 10 bulan penjara. Pengadilan Negeri Manado menyatakan ke tiga terdakwa tidak bersalah      ( bebas murni ), karena salah satu alat bukti yaitu bedah mayat menyatakan bahwa sebab kematian karena Emboli udara (gelembung udara) yang ada di bilik kanan jantung jenazah,yang tidak bisa di prediksi dan di cegah.

Jaksa megajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung, Kasasi di kabulkan.

PB POGI keberatan atas keputusan ini  dengan melayangkan surat ke Mahkamah Agung. Jawaban MA agar di ajukan upaya Peninjauan Kembali (PK).

PB POGI juga melayangkan surat ke Jaksaan Agung untuk melakukan penangguhan penahanan ke tiga dokter tersebut.

Dan seperti yang kita ketahui pada hari jum’at tanggal 08/11/2013 telah di tahan oleh ke Jaksaan.

Penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut :

• Pasien Ny. SM 26 tahun G 2 P 1 A 0
• Masuk di RS atas rujukan puskesmas karena  riwayat vacum
• Pada waktu masuk didiagnosis sebagai : Hamil anak kedua  40 – 41 minggu, dalam persalinan kala pertama, Janin tunggal hidup letak kepala, Rencana  :  Persalinan secara alamiah (Partus per vaginam)
• 8 Jam kemudian : Pasien ingin mengejan, Diagnosis  persalinan kala II, Sikap :  pimpin meneran 
• 30 Menit kemudian :   Pada pemeriksaan  tidak ada kemajuan dan tampak tanda gawat janin (nekonium), Kesan : Partus tak maju  dan gawat janin, Sikap :  Seksio Cesaria Cito
•  2 Jam kemudian : Operasi dimulai,Saat insisi keluar darah kehitaman,Lahir bayi wanita 4100 gr, NA 1 dan 4,Pasca operasi pasien terus memburuk,20 Menit kemudian pasca operasi pasien meninggal

Tim dokter :  dr. Dewa Ayu Sasiary, SpOG,

                  dr. Hendy Siagian, SpOG

                  dr. Hendry Simanjuntak, SpOG

                  oleh JPU dituntut hukuman selama 10 (sepuluh) bulan penjara

Putusan Pengadilan Negeri Manado

No. 90/PID.B/2011/PNMDO menyatakan  : 

Ketiga terdakwa (3 dokter) bebas dari semua dakwaan (vriysprak)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung no. 365/ K/Pid/ 2012 mengabulkan permohonan kasasi JPU.

PB POGI mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung menyatakan keberatan atas keputusan kasasi tersebut berdasarkan :

1. Yang bersangkutan dinyatakan bebas murni oleh Pengadilan negeri Manado
2. Hasil analisis oleh MKEK Manado dinyatakan bahwa tidak ada kesalahan prosedur.
3. Saksi Ahli menyatakan Seksio Sesaria telah dilakukan sesuai dengan standard yang berlaku.
4. Yang terpenting hasil otopsi menyatakan bahwa  pasien meninggal karena Emboli udara. Yang sangat jarang, tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dicegah.

Jawaban Mahkamah Agung no.  491/PAN/HK.01/IV/2013 tanggal 14 April 2013 menyatakan agar yang bersangkut an mengajukan upaya hukum selanjutnya, yaitu Peninjauan Kembali (PK).
PB POGI no. 015/KU/VIII/13 tanggal 31 Juli 2013 juga mengajukan surat kepada Kejagung RI untuk Permohonan Penangguhan Penahanan.

Adapun Press Realese sbb :

1. Menyatakan adanya penangkapan dokter spesialis kebidanan (dr. A, SpOG) di balikpapan oleh Satgas Kejagung di RS Permata Hati, di Jl. Imam Bonjol No. 1 Balikpapan Kaltim, Jum’at jam 11:00.
2. PB POGI dan anggota POGI akan tetap mematuhi aturan  hukum yang berlaku.
3. PB POGI saat ini sedang berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, untuk melakukan pendampingan terhadap anggotanya (dr. A, SpOG) untuk tidak tergiring pada opini yang salah pada pihak – pihak yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung.
4. PB POGI tetap berupaya melalui jalur hukum untuk melakukan pembelaan terhadap anggotanya, dengan menjunjung tinggi nilai- nilai kebenaran dan hukum yang berlaku.

PB POGI / POGI Cabang Manado bersama PB IDi telah melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam penyelesaian kasusu ini.
Marilah kita sama-sama berdoa agar permasalahan yang menimpa sejawat kita ini dapat segera diselesaikan. dan sejawat kita bisa kembali berkumpul dengan keluarganya.
Selain itu marilah kita semua berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik sebagai salah satu cita-cita luhur dari profesi kita ini.


Salam Sejahtera.
Ketua PB POGI

dr. Nurdadi Saleh, SpOG

Film King of Rock City resmi tayang reguler di Bioskop Blitz mulai tanggal 27 November 2013

LATAR BELAKANG KING OF ROCK CITY

Generasi muda adalah Insan yang diharapkan untuk menumbuhkan suatu perubahan positif

karena padanya terkandung potensi usia untuk melanjutkan kehidupan di masa depan,

kemampuan berpikir untuk melahirkan beragam gagasan baru, dan kebugaran fisik

untuk bertindak & menghasilkan karya nyata – sementara fakta kekinian menunjukkan

kehidupan & keseharian yang tak menentu, baik dalam lingkup lingkungan sekitar

sampai dengan lingkup sebagai warga negara &/ bangsa; penyebab mendasar terjadinya fakta

yang jauh dari ke-ideal-an tersebut adalah kurang, bahkan tidak adanya kepedulian

pada apa yang terjadi di sekitar & dengan sesama.

“King Of Rock City”, sebuah film persembahan Putaar Production & CinePrime Pictures

yang menggabungkan beragam unsur (inspirasi dari realita, laga, dan komedi satir)

adalah karya yang berupaya mengingatkan kita pada fakta kekinian lewat cerita kehidupan

yang (dengan mudah) dapat menghilangkan nyawa seseorang hanya salah satu fakta

di Ibukota dari sisi yang „gelap‟ - tindak kekerasan yang terjadi di depan mata

yang diceritakan dalam “King Of Rock City”..

Siapa yang harus bertanggungjawab untuk mencegah terus terjadinya konflik keseharian

yang melelahkan seperti yang diceritakan dalam“King Of Rock City”?

SINOPSIS

Cerita dalam film terjadi di kawasan sub-urban Ibukota dimana para tokohnya yaitu Dey, Ba’on, dan Sabun yang ‘diasuh’ oleh Prof  tinggal berdekatan dengan pasangan Ayah Iwa & Bu Yamin – para tokoh tersebut hidup di lingkungan yang sehari-harinya diwarnai kekerasan & perdagangan barang-barang terlarang.

Konflik mulai timbul saat Ba’on menyelamatkan seorang gadis cantik bernama Mel dari penjambretan yang dilakukan oleh Boris (Roy Cunonk) – ternyata Boris bukan mengincar barang berharga Mel, melainkan karena Mel punya informasi penting yang dibutuhkan oleh Bu Yamin.

Mel yang diselamatkan oleh Ba’on kemudian bertemu dengan Sabun, pertemuan yang memunculkan konflik yang lain lagi; ditambah dengan kehadiran Togar (John ‘Sweet Martabak’), supir angkot sekaligus kurir Prof, konflik semakin memanas sampai terjadi tawuran antara kelompok Togar melawan kelompok Boris yang mengharuskan ketua geng setempat (Erick ‘Black Kumuh’)  turun tangan bersama anak buahnya (diperankan oleh BenHil City Rockers) untuk menyelesaikan pertikaian tersebut.

Apakah penyebab konflik -yang juga melibatkan Ayah Iwa- tersebut?

Lalu bagaimanakah nasib Dey, Ba’on, dan Sabun selanjutnya?

Bagaimana pula nasib Mel di tengah konflik yang berbuah kekerasan tersebut?

Saksikan “King Of Rock City” mulai 27 November 2013 di BLITZ Megaplex

Grand Indonesia Jakarta, Bekasi Cyber Park, BSD Teraskota, dan Paris van Java Bandung.

Dibintangi oleh Dallas Pratama, Norman Akyuwen, Mathias Muchus. Serta HipHoper Indonesia: Iwa K, Sania, Derry (Neo), Saykoji, John Parapat (Sweet Martabak), Udjo dan Yossi Project Pop, Reggie Gvoiz (Trigger), Jaydee Soul ID dan Tya Arifin.

Ketua DPD Mengharapkan Sesjen DPD yang Baru Mengerahkan Keahlian dan Pengalaman

Bentangkan/Ciutkan

LIPUTANSATU - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengharapkan Sekretaris Jenderal (Sesjen) DPD yang baru, Sudarsono Hardjosoekarto, mengerahkan keahlian dan pengalamannya sebagai birokrat dan akademisi untuk membantu mewujudkan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang kuat serta efektif dan efisien. Keahlian dan pengalaman, berikut dukungan keilmuannya, bersinggungan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPD, serta penguatan peran DPD dalam tata negara dan tata pemerintahan.

“Saya meminta Sekretaris Jenderal DPD yang baru untuk membantu mewujudkan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang kuat serta efektif dan efisien dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah,” ujar Ketua DPD dalam sambutannya seusai melantik Sudarsono sebagai Sesjen DPD di Ruangan Pustakaloka Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11). “Amanah mulia ini sangat penting, dan merupakan amanah negara yang menuntut tanggung jawab yang tinggi.”

Sebagai lembaga perwakilan daerah, dukungan keahlian dan pengalaman ini juga dilandasi oleh pemahamannya terhadap aspek kedaerahan sebagai mozaik Nusantara yang kaya dan aneka. “Saya yakin, bahwa pengalaman Saudara sebagai birokrat, yang sudah lama berkecimpung dalam dunia birokrasi, dikombinasikan dengan pengalaman sebagai akademisi, dapat memberikan kontribusi yang tinggi kepada kinerja sekretariat jenderal, dalam mendukung fungsi, tugas, dan wewenang DPD,” sambungnya, seraya menekankan seluruh rangkaian pengusulan, penetapan, serta pelantikan merupakan satu kesatuan.

Irman mengharapkan keberhasilan penyelenggaraan dukungan administratif dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD. “Sebagai salah satu lembaga negara, apapun peran DPD dalam setiap penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenangnya, akan dicatat sebagai bagian sejarah bangsa Indonesia. Keberhasilan DPD dalam melakukan perannya juga akan ditentukan oleh keberhasilan Sekretariat Jenderal DPD yang menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian.”

Sudarsono Hardjosoekarto kelahiran Sragen, tanggal 25 November 1957. Dia meraih gelar doktor (Dr) di Universitas Tokyo; master (MA) juga di Universitas Tokyo, serta sarjana (insinyur) di Institut Pertanian Bogor (IPB). Konsentrasinya di bidang political economy, organizational economic, sosiologi ekonomi, dan public policy (policy analysis). Dia adalah staf pengajar atau guru besar (profesor) Departemen Sosiologi FISIP UI sekaligus Ketua Departemen Sosiologi FISIP UI.

Istrinya bernama Evy Adiningrum. Mereka dikaruniai tiga orang anak, yakni Hiroanto Allifriadi, lulusan master University of Leeds dan asisten dosen Universitas Gadjah Mada (UGM); Harubimo Equin, lulusan master Monash University dan peneliti Komite Ekonomi Nasional (KEN); serta Nori Hesviandani, mahasiswi Universitas Indonesia (UI).

Sudarsono meraih gelar doktor (Dr) di Universitas Tokyo; master (MA) juga di Universitas Tokyo, serta sarjana (insinyur) di Institut Pertanian Bogor (IPB). Konsentrasinya di bidang political economy, organizational economic, sosiologi ekonomi, dan public policy (policy analysis). Dia adalah staf pengajar atau guru besar (profesor) Departemen Sosiologi FISIP UI sekaligus Ketua Departemen Sosiologi FISIP UI. Keputusan Presiden memang tidak menyebut gelar guru besar itu karena gelar akademik itu diperoleh Sudarsono di tengah proses pengusulan dan penetapan.

Di jajaran birokrasi, Sudarsono adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Sekolah Staf Pimpinan Administrasi Nasional (Sespanas) Lembaga Administrasi Negara (LAN) (1996-1999), Direktur Jenderal (Dirjen) Pemerintahan Umum dan Daerah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) (2000-2001), Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Depdagri Otda) (2001-2002), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Depdagri (2002-2005), Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Depdagri (2004-2005), pejabat Gubernur Jambi (2005), dan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Depdagri.

Pengerahan keahlian dan pengalaman Sudarsono untuk membantu mewujudkan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang kuat serta efektif dan efisien itu mempertimbangkan tuntutan perkembangan DPD pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal konstitusionalitas hak dan/atau kewenangan legislasi DPD tanggal 27 Maret 2013. Menindaklanjutinya antara lain melalui perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), juga penyesuaian antara Peraturan Tata Tertib DPD dan Peraturan Tata Tertib DPR.

Irman juga mengharapkan keberhasilan penyelenggaraan support system keparlemenan yang sesuai dengan ciri atau karakter wilayah Indonesia. “Dalam hampir 10 tahun terakhir ini, sudah banyak dilakukan usaha pengembangan sistem pendukung administrasi dan teknis persidangan, penyerapan aspirasi, serta komunikasi politik. Namun masih harus banyak dilakukan upaya pengembangan metode dan peningkatan subtansinya. Demikian juga hubungan medianya.” Maksud dan tujuannya, agar setiap kerja politik yang dilakukan oleh pimpinan DPD dan anggota DPD harus jelas diketahui oleh masyarakat dan daerah, dan bahkan mendapat umpan balik yang terus menerus.

Ihwal kantor DPD di ibukota provinsi, ia meminta Sekretaris Jenderal DPD yang baru untuk memperhatikannya sungguh-sungguh. Kehadiran kantor DPD di ibukota provinsi itu bermanfaat sebagai lokasi menyalurkan aspirasi masyarakat dan daerah sekaligus mengakomodir tuntutan mereka terhadap wakil-wakilnya di DPD. “Tuntutan masyarakat dan daerah terhadap wakil-wakilnya dalam menyalurkan aspirasi mutlak harus diakomodir, mengingat kehadiran para senator di Senayan ini adalah atas pilihan konstituen.” Pengalaman Sudarsono sebagai mantan Dirjen Pemerintahan Umum, Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Kesbangpol, serta pejabat Gubernur Jambi tentu saja dapat ditransformasikan dalam mengelola hubungan antara DPD dan mitra-mitra kerja, baik di pusat maupun di daerah.

Menjelang penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2014, tak ketinggalan, Irman mengingingatkan semua pihak agar tetap melaksanakan tugas. “Tahun depan sering disebut tahun politik, saya mengingatkan kita agar tetap melaksanakan tugas. Meskipun masa sidang ini (2013-2014) singkat, ditambah dengan pesta demokrasi yang akan kita jalankan tahun depan, kita harus tetap melaksanakan amanat dan memelihara kepercayaan. Kita masih mendengar berbagai kritik atas kinerja DPD, dan bahkan masyarakat dan daerah menginginkan DPD dapat lebih eksis dalam legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tentu saja, hanya dengan kerja keras kita semua, kita dapat memenuhi harapan yang tinggi itu.”

Siaran pers ini dikeluarkan secara resmi oleh

Bidang Pemberitaan dan Media Visual

DPD RI

                           

Verifiably sustainable: ISO certificate for environmental footprint of the BMW

Verifiably sustainable: ISO certificate for environmental footprint of the BMW i3.

The TÜV SÜD Technical Inspectorate confirms that the total life cycle potential of the BMW i3 for emitting greenhouse gases is around 30 to 50 percent less than in comparable conventional vehicles.

Munich. The BMW i3 hits the road – with the sheer driving pleasure typical of the brand and an officially confirmed environmental footprint. A few days prior to the market launch on 16 November 2013, the first thoroughbred electric model from the BMW Group with an ISO certificate 14040/14044 for the environmental footprint provided by independent inspectors is now being launched. This certifies that the BMW i3 complies entirely with the demanding targets defined during development for the environmental impacts generated during sourcing, production, usage and subsequent recycling. The Declaration of Validation for the product-related environmental footprint of the BMW i3 issued by the Technical Inspectorate TÜV SÜD confirmed the methods and the results of the relevant analyses. By comparison with conventional automobiles of its size and performance, the BMW i3 has greenhouse potential reduced by values between 30 and over 50 percent.

The certificate in conformity with the ISO standard is not simply a quality seal for the BMW i3 but also provides a confirmation of the holistic approach of the new BMW i brand for sustainable, individual mobility. “For the first time in the history of the BMW Group, we already defined sustainable targets for a newly designed vehicle over the entire value chain during the early strategic phase,” explained Ulrich Kranz, Senior Vice President BMW i. “The inspection looked at the entire life cycle from extraction of raw materials and manufacture, through usage to recycling, in order to take account of all environmental aspects. The fact that this approach and its results are now being verified by a neutral agency demonstrates that we have adopted a pioneering roadmap,” commented Kranz.

The certification procedure carried out by TÜV SÜD Management Service GmbH included a detailed review of the data used for the environmental footprint study implemented on the BMW i3, the production process and the results obtained from analysis based on clearly defined criteria.

The experts stated in their conclusion that all the requirements of the ISO standard 14040/44 were complied with when the environmental footprint study was carried out and that the methods applied were compliant with the most advanced engineering standards. The accuracy of all the input data and the environmental information was also confirmed. This result confirms that the environmental footprint of the BMW i3 also meets the most stringent international standards.

The electric drive naturally provides the most important feature in the environmental footprint of the BMW i3. The engine’s efficiency is significantly higher than in petrol or diesel engines. If generation of the electricity supplied to the high-voltage battery is also taken into account, there is further scope for optimising the environmental friendliness. The high share of recycled materials and the energy efficient production process are reducing the environmental impact of the BMW i3 even further. A greenhouse potential reduced by around 30 percent is already achieved by using energy from the EU 25 electricity mix, which takes account of all electricity generation in the European Union. A value improved by more than 50 percent compared with conventional automobiles results as soon as the BMW i3 is powered exclusively by energy generated from renewables, for example, wind or solar power.

The reduction of the greenhouse or CO2 footprint documented in the environmental footprint of the BMW i3 also resulted from a large number of individual measures which had never been implemented with comparable consistency, as was explained by Ulrich Kranz: “The sustainability targets defined for BMW i automobiles have attained the same status as cost or weight criteria in the course of the development process. Every single component and each individual process stage has been accurately reviewed and analysed by us from the perspective of sustainability. This road route took us to a lot of innovative and pioneering solutions.” This approach will be transferred also to other model lines in order to further intensify the BMW Group long term strategic commitment towards ecological, economical and social sustainability.

The innovations realised in the BMW i3 range from the unique LifeDrive architecture with a passenger cell manufactured from carbon fibre-reinforced plastic (CFRP) and an aluminium chassis for mounting the engine, chassis, high-voltage battery and crash structures, and an exceptional array of materials used in the interior.

Leather tanned with olive-leaf extract, environmentally refined wood from certified cultivation in Europe and the tangible use of natural fibres in the instrument panel and the door panels mean that users are actually able to experience the premium character defined by sustainability. 25 percent by weight of each of the plastics used in the interior and the thermoplastics in the exterior have been derived from recycled material or renewable raw materials.

A maximally high proportion of raw materials capable of recycling and energy-efficient manufacturing procedures also plays a role in the application of aluminium and CFRP to optimise the environmental footprint. Most of the lightweight alloy components of the BMW i3 are made up of so-called secondary aluminium. This is not obtained from aluminium ore but from melted production scrap and can be produced using up to 95 percent less energy. Furthermore, primary aluminium also makes a contribution to the sustainability of the BMW i3 since it is produced using energy generated from renewable resources.

The BMW Group makes use of its unique expertise in the area of industrial CFRP production to manufacture the Life Module. The aim is to adopt a multidisciplinary approach to creating maximally sustainable manufacturing processes. Around ten percent of the CFRP used in the passenger cell is made of recycled materials. For example, offcuts from the manufacture of CFRP components can be returned to the production stages in a process specially developed for BMW i automobiles. This reduces the need for raw materials from the carbon-fibre plant located at Moses Lake (USA). The facility produces the raw material for all the components manufactured from CFRP in the BMW i3. 100 percent of the energy required to manufacture the carbon fibres is produced from locally generated hydropower. The electricity for production of BMW i automobiles at the Leipzig plant also comes exclusively from renewable energy sources.

This is the first time that wind turbines have been used at the plant of an automobile manufacturer in Germany to supply electricity directly for production purposes on site.

The BMW Group
The BMW Group is the leading premium manufacturer of automobiles and motorcycles in the world with its BMW, MINI and Rolls-Royce brands. As a global company, the BMW Group operates 28 production and assembly facilities in 13 countries and has a global sales network in more than 140 countries.
In 2012, the BMW Group sold about 1.85 million cars and more than 117,000 motorcycles worldwide. The profit before tax for the financial year 2012 was euro 7.82 billion on revenues amounting to euro 76.85 billion. At 31 December 2012, the BMW Group had a workforce of 105,876 employees.
The success of the BMW Group has always been built on long-term thinking and responsible action. The company has therefore established ecological and social sustainability throughout the value chain, comprehensive product responsibility and a clear commitment to conserving resources as an integral part of its strategy.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

Documents for downloading:

• Verifiably sustainable: ISO certificate for environmental footprint of... (PDF, EN , 164.58 KB)

The following AV media material regarding this press release was compiled for you. You can also find additional material using the navigation items "Photo", "Audio" and "Video and TV".

Compilation: 1 set with 3 photos. |  Show only portrait format 

Selection Settings

Set No. 1

• Link to detailed page
  Low

  High
• Link to detailed page
  Low

  High
•  

JEPANG DAN INDONESIA MENGGELAR PAMERAN AKBAR DALAM MEMPERINGATI 55 TAHUN HUBUNGAN DIPLOMATIK

Indonesia Jepang Expo 2013: Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas dan Inspiratif Melalui Pameran Teknologi Ramah Lingkungan, Pendidikan,  Kebudayaan, Pariwisata  dan Pembangunan Infrastruktur

Dari kiri ke kanan : Mr. Katsunishi (PPIJ), Bpk. Himawan Basuki (Ketua Panitia IJE 2013), Mr. Yanagitani (Nikkan Kogyoo Shimbun), Bapak. Ernst K. Remboen (Radyatama)

LIPUTANSATU, Jakarta - Hubungan Indonesia-Jepang yang dimulai sejak tahun 1958 telah menjadikan Jepang sebagai negara yang menduduki posisi strategis bagi Indonesia, karena perannya di berbagai bidang. Sebaliknya, Indonesia juga memiliki peran penting untuk menunjang berbagai aspek kehidupan ekonomi Jepang. Indonesia merupakan tujuan investasi dan sumber bahan baku bagi industri Jepang. Sementara Jepang merupakan salah satu pasar tujuan ekspor Indonesia dengan nilai yang cukup signifikan. Saat ini lebih dari 1.200 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia dan menyediakan lebih dari  300.000 lapangan pekerjaan.  Kurang lebih 14.000 orang warga negara Jepang tinggal di Indonesia.

Ditengah perjalanan hubungan diplomatik yang semakin harmonis, salah satu organisasi yang menjadi motor hubungan persahabatan Indonesia-Jepang,  yakni “Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang” (PPIJ), bekerja sama dengan “The Nikkan Kogyoo Shimbun Ltd.”, sebuah grup media terkemuka di Jepang, mengambil inisiatif untuk menggagas acara bertajuk “INDONESIA-JAPAN EXPO (IJE) 2013 - Smart Community in Indonesia”, yang akan digelar di arena Pekan Raya Jakarta – PRJ (Jakarta International Expo) Kemayoran, pada tanggal 19 – 22 Desember  2013. Acara ini akan menjadi puncak dari rangkaian kegiatan peringatan “55 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia dan Jepang”, setelah sebelumnya digelar berbagai kegiatan yang dilakukan baik di Jepang maupun di Indonesia, diantaranya :  Festival Tari Bali di Osaka, Festival Film Indonesia di Jepang, Turnamen Sumo di Jakarta,  The World Police Band Concert di Jakarta, Jak-Japan Matsuri di Jakarta, pemutaran Japan Film Week Festival di Kompas TV, Peluncuran Film TV (FTV) dengan judul “Aishiteru” di Jakarta, dll.

“Jepang telah berdiri di sisi Indonesia sejak tahun 1958, jauh sebelum negara-negara lain membuka kerja sama bilateral dengan Indonesia.  Hingga sekarang, Jepang selalu ingin menunjukkan komitmennya terhadap Indonesia, tidak sekadar hubungan bisnis belaka (pocket to pocket), namun juga hubungan yang lebih dekat, dari hati ke hati (heart to heart)”,    kata Rachmat Gobel, Ketua Umum PPIJ.

Acara ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah, institusi/lembaga, maupun kalangan dunia usaha di kedua negara. Dukungan ini tercermin dari keikutsertaan sekitar 150 perusahaan, institusi/lembaga, pemerintah daerah dan komunitas dalam IJE 2013 nanti. Selain itu, acara yang di-organize oleh Radyatama (PT Kerabat Dyan Utama) ini akan dibuat dengan skala cukup besar, yang terdiri dari berbagai kegiatan mulai dari pameran, seminar dan diskusi hingga pergelaran seni dan budaya serta pertemuan berbagai komunitas.

Terkait kegiatan ini, lebih lanjut Rachmat Gobel, mengatakan : “Expo ini diharapkan menjadi sarana berbagi informasi tentang cara cerdas mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan, baik yang sedang direncanakan maupun yang telah sukses dilaksanakan, baik di Indonesia maupun Jepang”.

Peserta pameran selain dari kalangan perusahaan yang sudah lama beroperasi di Indonesia, juga perusahaan yang belum beraktifitas di Indonesia, tetapi berminat melakukan kerjasama bisnis dengan pihak Indonesia. Bagi para pelaku ekonomi, ilmuwan, pengamat atau pemerhati berbagai kajian strategis, inilah momentum yang tepat untuk melakukan kajian evaluatif  dan perencanaan kerjasama lain,  agar hubungan  kedua negara ini menjadi lebih baik lagi. Berbagai rangkaian seminar dan simposium akan digelar untuk meninjau hubungan kedua negara di bidang diplomatik, ekonomi, budaya, baik hubungan masa lalu, saat ini, maupun masa yang akan datang. Sedikitnya ada lima seminar yang akan digelar dalam IJE 2013 nanti, yakni seminar tentang Monozukuri, Green Investment; Innovation-Productivity, New Energy Development, Smart City, dan Smart Campus.

Tidak kalah menarik, dalam IJE 2013 ini panitia mengusung tema “Smart Community Indonesia”, yakni sebuah konsep  yang terintegrasi dalam sebuah masyarakat yang dicita-citakan untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Pada ajang ini akan diperkenalkan dan disosialisasikan pengembangan energi baru terbarukan, langkah-langkah penghematan energi, penerapan teknologi ramah lingkungan  yang berfokus pada pemanfaatan udara, sinar matahari dan air, serta sumber daya lainnya secara berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat optimal bagi kesejahteraan umat.

Untuk membuat perhelatan IJE 2013 menjadi sebuah arena pameran dan hiburan yang sempurna, sehingga memberikan kepuasan maksimal bagi para pengunjung, telah dirancang berbagai kegiatan hiburan dan ekspresi seni budaya yang terintegrasi serta mewakili kehidupan dan gaya hidup masyarakat di kedua negara. Ada beberapa acara hiburan yang dikemas menghibur seperti Harajuku Styling Competition, Cosplay Cabaret, festival band, lomba lukis atau Manga. Ada juga pertunjukan seni Taiko, Angklung, Dakon, teater Kabuki, klinik Origami dan Ikebana, hingga pertunjukan tradisional Indonesia, seperti Reog Ponorogo.

Tentu saja, ajang Indonesia Japan Expo 2013 akan lebih semarak, karena diprediksi ribuan  pengunjung (termasuk masyarakat Jepang yang tinggal di Indonesia)   akan turut ambil bagian  dalam  berbagai acara hiburan seperti festival seni dan kebudayaan yang digelar secara interaktif dengan melibatkan partisipasi langsung para pengunjung. Pengunjung dapat mengikuti dan merasakan beragam seni tradisional, pemainan, dan juga hadiah-hadiah langsung yang menarik di acara yang digelar bersamaan dengan IJE 2013 ini.

Dengan menghadiri pergelaran IJE 2013, diharapkan para pengunjung bisa mendapatkan pengetahuan dan hiburan secara menyeluruh tentang segala aspek yang berkaitan dengan kerjasama Indonesia  dan Jepang selama 55 tahun. Untuk informasi lengkap tentang IJE 2013 dan day-to-day update bisa diakses melalui website : http://www.indonesiajapanexpo.com (***)

Sekilas mengenai PERHIMPUNAN PERSAHABATAN INDONESIA JEPANG  (PPIJ) :

PPIJ didirikan pada  September 1958, dengan nama awal : Lembaga Persahabatan Indonesia-Jepang, yang kemudian pada 1981 berubah menjadi PPIJ. PPIJ merupakan organisasi yang mengedepankan hubungan persahabatan dan saling pengertian antara kedua bangsa. Tujuannya  menjembatani  pertukaran  informasi, pengetahuan dan pengalaman, di bidang : Kebudayaan, Olah Raga, Pendidikan,Tekhnologi, serta Aktivitas Sosial dan Ekonomi.