Ditjen Pajak Optimis Mencapai Target Penerimaan Rp 1.296 Triliun

Kamis, 12 Maret 2015 - 13:38

DPR telah mengesahkan RUU APBN Perubahan 2015 dengan menetapkan target penerimaan pajak di luar pendapatan Bea dan Cukai sebesar Rp. 1.295.642,8 miliar atau sekitar Rp. 1.296 triliun.
Meskipun sepanjang tahun 2014 belum terjadi pemulihan perekonomian global secara signifikan namun IMF memproyeksikan kinerja perekonomian global pada tahun 2015 akan membaik. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2015 bisa mencapai 5,8% atau lebih baik daripada perkiraan pertumbuhan ekonomi di Amerika 3%, Eropa 1,5%, Jepang 1,1%, Negara-Negara Maju umumnya 2,4%, Negara-Negara Berkembang Umumnya 5,2%, ASEAN 5,6% dan pertumbuhan ekonomi global dunia yang diperkirakan hanya tumbuh sebesar 4,0%.
Selain itu, dari data-data BPS, Kemen PPN/Bappenas dan Kemenkeu, diperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional untuk 2015 dari sisi pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 5,2%, Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) 7%, Konsumsi Pemerintah 4,2%, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 8,1%, Ekspor 2,1% dan Impor 1,5%. Melihat data-data ekonomi makro tersebut, maka target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.296 triliun cukup realistis jika didukung oleh extra effort melalui peningkatan kegiatan di bidang pengawasan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, penyidikan, dan ekstensifikasi wajib pajak baru.
Dalam APBN-P 2015 telah disepakati bahwa pendapatan PPh Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp. 50.918,9 miliar sehingga jika di-break-down lagi maka target penerimaan pajak non-PPh Migas adalah Rp. 1.244,7 triliun. Target tersebut diharapkan dapat tercapai melalui kegiatan pelayanan dan kehumasan perpajakan dan kegitan extra effort.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan target penerimaan pajak melalui kegiatan pelayanan dan kehumasan perpajakan sebesar Rp. 854,5 triliun melalui kegiatan extra effort sebesar Rp. 390,2 triliun yang diperoleh melalui tindakan pengawasan maupun tindakan penegakan hukum wajib pajak.
Target extra effort melalui tindakan pengawasan ditetapkan sebesar Rp. 367,7 triliun dan melalui tindakan penegakan hukum sebesar Rp. 22,5 triliun. Target penerimaan pajak melalui kegiatan extra effort pengawasan itu diperoleh dari target pemeriksaan sebanyak Rp. 73.5 triliun, target ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Rp. 40 triliun dan target  ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak Badan sebesar Rp. 254,2 triliun.
Upaya-upaya yang DJP lakukan untuk mencapai target-target tersebut adalah melalui upaya-upaya penguatan di 5 (lima) bidang, yaitu: penguatan Sumber Daya Manusia, penguatan teknologi informasi, penguatan organisasi, penguatan anggaran dan penguatan proses bisnis.
Upaya-upaya penguatan diperlukan mengingat jika penerimaan pajak bertambah idealnya diikuti dengan penambahan pegawai, penambahan kantor operasional, penambahan anggaran untuk lebih menjangkau wajib pajak. Saat ini perbandingan jumlah wajib pajak terhadap pegawai pajak adalah adalah 26 juta (24 juta Orang Pribadi dan 2 juta Badan) berbanding 32 ribu pegawai. Dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia, jumlah yang wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kurang lebih 46 juta orang, namun yang ber-NPWP baru 24 juta alias 22 juta belum ber-NPWP. Setiap tahun direncanakan penambahan pegawai kurang lebih 4 ribu pegawai agar dapat menjangkau dan melayani semua wajib pajak dengan lebih baik.
Terkait penguatan organisasi, DJP menambah kantor sebanyak 12 kantor meliputi 2 Kantor Wilayah (Kanwil) yaitu Kanwil Jakarta Selatan II dan Kanwil Jawa Barat III, serta 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu: KPP Padang Dua, KPP Batam Selatan, KPP Kebayoran Baru Empat, KPP Pesanggrahan, KPP Setiabudi Empat, KPP Cikupa, KPP Pondok Aren, KPP Bekasi Barat, KPP Pondok Gede, KPP Depok Cimanggis dan KPP Depok Sawangan.
Melihat tantangan-tantangan ekonomi makro dan target-target penerimaan pajak yang telah ditetapkan di atas maka wajar jika Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak dan bahwa target Rp. 1.296 triliun adalah cukup realistis jika didukung dengan penguatan di 5 bidang. Dalam wawancara dengan salahsatu media nasional, Dirjen Pajak mengungkapkan bahwa secara teoritis ia optimis  target penerimaan pajak tercapai dengan proyeksi realisasi penerimaan akan berkisar antara kurang dari 20% (80%) dan lebih dari 10% (110%) dari target yang ditetapkan. Tax ratio Indonesia sekarang adalah 12%. Dengan tambahan Rp. 400 T maka tax ratio akan menjadi 14%.
Dirjen Pajak dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa tahun 2015 adalah juga Tahun Kebangkitan DJP karena pada tahun ini DJP mengumpulkan pajak bukan karena ditentukan oleh pemerintah tapi karena kesadaran sendiri bahwa DJP merasa mampu untuk mengumpulkan tambahan Rp. 400 triliun sebagaimana telah disampaikan kepada Presiden RI, Jokowi, pada saat para jajaran pimpinan DJP dipanggil untuk memaparkan data-data potensi perpajakan 2015 di Istana Negara.
Tentunya, semua langkah-langkah penguatan yang dijalankan oleh DJP untuk mencapai target penerimaan pajak tidak akan maksimal jika tanpa dukungan masyarakat khususnya wajib pajak untuk turut serta secara proaktif melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan taat, penuh kesadaran dan sukarela. Sehingga melalui tindakan-tindakan nyata tersebut dapat mengajak dan mengingatkan warga masyarakat lainnya agar lebih taat dan sadar pajak.
Dirjen Pajak menyatakan bahwa para wajib pajak adalah mitra DJP dan pahlawan bangsa. Dirjen Pajak juga menekankan bahwa dengan berbagai kemajuan teknologi informasi yang dimiliki DJP, didukung dengan komitmen pihak ketiga, maka data mengenai omset, aset maupun pengeluaran wajib pajak dapat dengan mudah diperoleh. Hal ini sudah seringkali disampaikan kepada wajib pajak melalui berbagai sosialisasi perpajakan.
Dirjen Pajak berulang kali menyampaikan bahwa sebenarnya wajib pajak mengetahui bahwa DJP dapat dengan mudah mengecek kebenaran SPT Tahunan yang dilaporkannya. Oleh karena itu dengan semangat kesadaran dan kebersamaan, Dirjen Pajak mencanangkan tahun 2015 ini adalah Tahun Pembinaan Wajib Pajak.
Kepada seluruh wajib pajak yang merasa masih belum menyampaikan SPT-nya dengan benar dan jujur, agar melakukan pembetulan SPT di tahun 2015 ini. Dengan demikian target penerimaan pajak Rp 1.296 triliun dapat dicapai dengan semangat kejujuran dan keikhlasan antara Wajib Pajak dengan DJP. Bersama kita bisa, bangga bayar pajak!

Rt Hon John Key: Good afternoon Ruslan Andy Chandra

Rt Hon John Key <newsletters@national.org.nz>
           

Tomorrow a number of important government policies come into effect that will benefit New Zealand families and children. From tomorrow, our new HomeStart programme


Good afternoon Ruslan Andy Chandra

Tomorrow a number of important government policies come into effect that will benefit New Zealand families and children.

From tomorrow, our new HomeStart programme will help an estimated 90,000 low and middle income first home buyers into their own home over the next five years.

This programme means New Zealanders will be able to withdraw more money from their KiwiSaver to put towards a deposit to buy their first home. We are also increasing the amount and eligibility for government grants - couples are now eligible to apply for up to $20,000 to put towards a deposit to buy a house.

Other changes that take effect tomorrow include:

    Paid parental leave increases by two weeks to 16 weeks – and will increase again by another two weeks from 1 April next year. Parental tax credits also increase.
    New Zealand Superannuation increases by another 2.07 per cent – meaning it has increased by 31 per cent since 2008 – double the rate of inflation.
    Average ACC levies paid by employers and self-employed people will fall from 95 cents per $100 of liable earnings to 90 cents. More cuts to ACC levies come into effect on 1 July.
    The adult minimum wage will increase by 3.5 per cent – up from $14.25 to $14.75. This increase strikes the right balance between supporting our lowest-paid workers and ensuring that wages are affordable for small businesses. It will increase wages throughout the economy by around $60 million per year.

It is only through a strong, growing economy that we are able to deliver important policies like these that will benefit New Zealand families. A strong economy also leads to more jobs and better wages.

To view a short video about the 1 April changes click here.

Kind regards,

Rt Hon John Key

Authorised by John Key MP, Executive Wing, Parliament, Molesworth Street, Wellington.
   

Teori Tungku Mental

Bulan Oktober hingga November 2008 saya menyelenggarakan 2 (dua) kelas pelatihan 100 jam sertifikasi hipnoterapis. Satu di Jakarta dan satu lagi di Surabaya. Dari sekian banyak teori dan teknik yang akan diajarkan, satu yang sangat penting adalah Teori Tungku Mental.

Teori ini saya bangun berdasar informasi dan pengetahuan yang saya dapatkan dari berbagai literatur yang saya pelajari ditambah dengan pengalaman praktik saya. Teori inilah yang sebenarnya mendasari Quantum Hypnotherapeutic Procedure yang diajarkan di Quantum Hypnosis Indonesia.

Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai Teori Tungku Mental, saya akan bercerita sedikit mengenai kasus yang saya pelajari melalui berbagai literatur dan kasus yang pernah saya tangani.

Dalam artikel ini saya hanya akan memberikan satu contoh kasus yang bersumber dari literatur. Dalam buku Trance & Treatment : Clinical Use of Hypnosis, David Speigel menceritakan satu kasus yang sangat menarik yang pernah ia tangani. Ada seorang veteran perang Vietnam. Veteran ini setelah menjalani tugas dengan track record yang sangat baik selama 15 tahun tiba-tiba berubah dan akhirnya mengalami “gangguan” dan akhirnya harus dimasukan ke rumah sakit jiwa. Veteran ini, sebelum ditangani oleh Davied Spiegel, seorang psikiater yang mendalami da
... baca selengkapnya di Teori Tungku Mental Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Audit Teknologi Informasi dan kemampuan dasar sertifikasi Certified Information Systems Auditor (CISA).

Yth. Bapak/Ibu Perwakilan
Akademi/Perguruan Tinggi/Institusi/Perusahaan
Di tempat

Dengan hormat,

Guna terus meningkatkan kemampuan profesional Sistem Informasi di Indonesia, bersama ini kami, Association for Information Systems - Indonesia chapter (AISINDO), bekerja sama dengan Jurusan Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)– mengundang perwakilan dari institusi Bapak/Ibu untuk berpartisipasi menjadi peserta dalam program Program Pelatihan Intensif 2 Hari Persiapan Sertifikasi Auditor Sistem Informasi, yang akan dilaksanakan di Kampus ITS Surabaya pada tanggal 28 – 29 Maret 2015.

Pelatihan ini bertujuan memberikan wawasan mengenai Audit Teknologi Informasi dan kemampuan dasar sertifikasi Certified Information Systems Auditor (CISA). Dengan mengikuti program pelatihan ini Bapak/Ibu dan institusi Bapak/Ibu akan memperoleh manfaat strategis, diantaranya:

• Terdapat paparan mengenai sertifikasi profesi Auditor CISA dipandu langsung oleh pakar Auditor TI Perbankan Bapak Anton Sudharma, CISSP, CFE, AAJI, CFOA, CISA dan Ibu Dayu Nawang Murbani, ST, CISA, CRISC, SCF – yang akan membuka wawasan mengenai profesi Auditor, dan membekali kemampuan dasar sertifikasi profesi CISA.
• Dengan tergabung menjadi member AISINDO, dapat menambah KUM bagi dosen karena tergabung dengan asosiasi profesi, sekaligus meningkatkan akreditasi departemen maupun institusi Bapak/Ibu.

Program pelatihan ini akan diadakan pada:
Hari/Tanggal : Sabtu – Minggu, 28-29 Maret 2015 pukul 08.00-17.00 WIB
Lokasi Pelatihan : IT Training Center Laboratory, Jurusan Sistem Informasi, lantai 1, Kampus ITS Surabaya Sukolilo, Surabaya 60111 (Flyer acara terlampir)

Pelatihan ini khusus untuk member AISINDO (mendaftar anggota AISINDO klik http://aisindo.org/aisindo-member/ ) dan terbatas untuk 20 pendaftar*.

(*mohon maaf apabila batas maksimal kelas tercapai maka pendaftaran batch ini ditutup, namun karena sangat tingginya minat calon pendaftar, mohon bagi Bapak/Ibu yang tidak kebagian batch ini dapat meninggalkan data Nama, Nomor hp/WA, dan email di staf pendaftaran kami untuk kami hubungi dan prioritaskan di kesempatan batch training berikutnya) 

Untuk memanfaatkan kesempatan ini, Bapak/Ibu kami persilahkan mendaftarkan dengan mengirimkan informasi berikut:
PROGRAM PELATIHAN 2 HARI PERSIAPAN SERTIFIKASI CISA, Nama Lengkap, Instansi, Nomor HP, Email, Personal/Utusan Instansi, Tanggal Transfer
via SMS/WA +6285731861163, atau
via email bukti pembayaran beserta informasi di atas ke anisah@aisindo.org, subject: Konfirmasi Pendaftaran Program Pelatihan CISA
Investasi : Rp 4.500.000,- hanya Rp 1.500.000,- (harga khusus Member AISINDO)
Transfer ke Bank BNI a.n. YAYASAN AISINDO No Rek : 6868688687 (Paling lambat 23 Maret 2015)

Fasilitas: Modul training, sertifikat training dari AISINDO, lunch dan 2x coffee break selama 2 hari.

Informasi mengenai modul pelatihan terlampir dalam flyer info ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang training, pilihan akomodasi, transportasi, dan permintaan surat undangan resmi ke instansi Bapak/Ibu kami persilahkan menghubungi Anisah Herdiyanti, S.Kom, M.Sc,ITIL di nomor hp/WA +6281230858626, email anisah@aisindo.org atau mengunjungi website http://aisindo.org.
Untuk informasi pendaftaran member AISINDO dapat menghubungi staf kami, Rini Ekowati di nomor telepon/WA +6285731861163, email: rini.riniekowati@gmail.com atau klik http://aisindo.org/aisindo-member/
Sekali lagi peserta kami batasi 20 orang saja*.
Demikianlah undangan ini kami sampaikan, kami menantikan partisipasi Bapak/Ibu atau perwakilan institusi Bapak/Ibu.

Hormat kami,
President of AISINDO
Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D., ITIL
NIP. 19751211 200812 1001

www.aisindo.org

(*mohon maaf apabila batas maksimal kelas tercapai maka pendaftaran batch ini ditutup, namun karena sangat tingginya minat calon pendaftar, mohon bagi Bapak/Ibu yang tidak kebagian batch ini dapat meninggalkan data Nama, Nomor hp/WA, dan email di staf pendaftaran kami untuk kami hubungi dan prioritaskan di kesempatan batch training berikutnya. Update terus www.aisindo.org untuk info training/event profesional berikutnya. AISINDO berkomitmen melayani & menyediakan training-training profesional dengan biaya murah hingga gratis untuk anggota AISINDO & profesional SI Indonesia)

Sengkarut Konflik Parpol

Oleh: Refly Harun

Jakarta - Partai politik di negeri ini seperti istana pasir. Sedikit angin menerpa, partai sudah pecah. Tak peduli partai muda atau partai paling tua, semua terbelah.

Partai Demokrasi Indonesia – kini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan -- pernah pecah. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga pecah. Partai Golongan Karya (Golkar) pun ikut pecah. Hukum kerap tak mampu merestorasi mesin partai yang sudah terbelah.

PPP dan Golkar kini tertatih-tatih menanti penyelesaian konflik. Sebagian nasib mereka ditentukan campur tangan pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Menkumham punya stempel negara yang bisa mengesahkan salah satu kubu yang bertikai. Tidak untungnya, sang menteri berasal dari partai seberang, yang sangat mungkin punya agenda berbeda.

Mahkamah Partai

Pembentuk UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) paham betul bagaimana pentingnya menyelesaikan sengketa parpol, terutama sengketa kepengurusan. Itulah sebabnya diintroduksi mahkamah parpol untuk menyelesaikan segala rupa sengketa parpol secara internal, termasuk sengketa kepengurusan.

Mekanisme penyelesaian mahkamah parpol menggeser mekanisme sebelumnya yang diatur dalam UU 2/2008. Mekanisme terdahulu menyatakan bahwa penyelesaian sengketa parpol dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Bila tidak tercapai, tersedia dua pilihan penyelesaian, melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Jalan pengadilan ditempuh dengan mengajukan perkara kepada pengadilan negeri, yang harus memutus dalam jangka waktu 60 hari. Bila tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri, hanya tersedia upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). MA harus menyelesaikan dalam tenggat waktu 30 hari. Alhasil, dalam rentang 90 hari (3 bulan) perkara sudah akan selesai.

Jalan di luar pengadilan dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu rekonsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Rekonsiliasi adalah cara penyelesaian yang mengandalkan kesadaran para pihak yang berselisih untuk merekatkan kembali perbedaan-perbedaan yang timbul sehingga menyatu kembali. Jalan ini tidak mudah karena semata-mata mengandalkan kesadaran pihak yang berperkara. Itulah sebabnya dikenalkan juga jalan mediasi.

Penyelesaian dengan cara mediasi mengandalkan peran seorang penengah (mediator). Mediator sekaligus menjadi seorang negosiator, yang menegosiasikan jalan pemecahan kepada kedua belah pihak. Keputusan akhir tetap berada pada masing-masing pihak yang bertikai. Tanpa penerimaan kedua belah pihak terhadap jalan penyelesaian yang ditawarkan, tak akan ada islah.

Menyadari kelemahan tersebut, UU 2/2008 mengenalkan pula pola arbitrase. Dalam pola ini, kesepakatan para pihak berada di awal, yaitu ketika bersepakat menunjuk seorang arbiter (pengadil). Setelah ditunjuk atas kesepakatan kedua belah pihak yang bertikai, arbiter akan bertindak sebagai hakim untuk memproses dan memutuskan kasus. Apa pun putusan arbiter seyogianya ditaati karena sang arbiter telah ditunjuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Faktanya, di bawah rezim UU 2/2008, konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berlarut-larut hingga hampir menggagalkan kepesertaan partai tersebut dalam Pemilu 2009. Hal ini karena konflik terbuka antara kubu Muhaimin Iskandar dan Yenny Wahid terjadi menjelang Pemilu 2009. Hingga pendaftaran dan pengundian nomor urut partai, belum ada putusan pengadilan atau kesepakatan dari dua kubu yang berselisih.

Hanya ‘kebaikan’ Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebabkan PKB bisa ikut Pemilu 2009 meski mendaftar dengan kepengurusan terbelah. Saat itu, sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebelum ada keputusan atas konflik kepengurusan, yang diakui adalah yang tercatat di Kemenkumham. Yang tercatat di Kemenkumham kebetulan Muhaimin Iskandar dan Yenny Wahid. Muhaimin sebagai Ketua Umum dan Yenny sebagai Sekretaris Jenderal.

Ujung dari kemelut PKB tersebut, sebagaimana kita ketahui bersama, adalah kemenangan kubu Muhaimin melalui jalan pengadilan. Muncul juga suara tak sedap saat itu bahwa kemenangan kubu Muhaimin karena intervensi istana. Kebetulan kubu Muhaimin mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Konflik PKB yang berlarut-larut itulah yang menggerakkan perubahan parsial UU 2/2008 menjadi UU 2/2011 dengan mengintroduksi keberadaan mahkamah partai. Mahkamah partai diharapkan menjadi jalur cepat untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan parpol, yang sudah menjadi bahaya laten bagi partai apa pun. Tak peduli partai besar, menengah, ataupun partai yang baru berdiri.

Jalan mahkamah berbeda dengan jalan rekonsiliasi, mediasi, dan arbitrase yang lebih mengandalkan kesepakatan pihak-pihak yang bertikai. Jalan mahkamah adalah jalan ‘pemaksaan’. Suka atau tidak, pihak yang berselisih harus melalui jalan mahkamah. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas konflik Golkar, yang menitahkan jalan mahkamah terlebih dulu dalam penyelesaian sengketa internal, sudah sangat benar. Mahkamah parpol dibayangkan sebagai jalan akhir sehingga putusannya dikatakan 'final dan mengikat'.

Nyatanya, saat dua konflik terjadi, dalam internal PPP dan Golkar, mahkamah parpol tak mampu menyelesaikan misi sucinya. Sebagian karena campur tangan kekuasaan, yang menyebabkan konflik harus menempuh jalan panjang berliku untuk sampai pada penyelesaian akhir. Sebagian lagi karena problem mahkamah partai itu sendiri.

Tanpa Mayoritas

Dalam sengketa Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono, putusan mahkamah partai mencuatkan interpretasi berbeda justru dari para anggota mahkamah sendiri. Profesor Muladi, sang ketua mahkamah partai, menyatakan tidak ada putusan yang memenangkan salah satu kubu. Bersama Muladi, ikut pula mantan hakim konstitusi, HAS Natabaya. Dua anggota mahkamah partai lainnya, Andi Matalatta dan Djasrin Marin, bersikukuh bahwa putusan mahkamah partai memenangkan kubu Agung Laksono.

Saya mencoba membaca putusan Mahkamah Partai Golkar. Sungguh, putusan tidak jelas, tidak lazim. Tidak ada pendapat mayoritas dalam putusan tersebut. Empat hakim terbelah dua. Dua memenangkan kubu Agung Laksono (Andi Matalatta dan Djasrin Marin). Dua orang lagi (Muladi dan HAS Natabaya) tidak memenangkan kubu Agung Laksono, tetapi tidak pula kubu Aburizal Bakrie.

Pada titik ini, interpretasi atas putusan pun bisa terbelah. Mereka yang mendukung Aburizal Bakrie akan dengan cepat mengatakan tak ada putusan yang dibuat mahkamah partai. Dengan demikian, penyelesaian konflik akan disandarkan pada proses di pengadilan negeri (tingkat pertama) dan MA (tingkat kasasi). Untuk itu kubu Aburizal telah mengajukan gugatan ke pengadilan pascaputusan mahkamah partai.

Bagi yang pro terhadap Agung Laksono, akan dengan cepat pula menyatakan bahwa putusan mahkamah partai telah memenangkan Agung Laksono. Setidaknya, skor pertandingan menjadi dua untuk Agung Laksono, nol untuk Aburizal, dan dua tidak untuk keduanya (abstain). Pendapat ini diperkuat dengan argumen sahih bahwa mahkamah partai harus sampai pada putusan, seberat apa pun itu. Tidak mungkin sebuah mahkamah tidak memutuskan.

Argumentasi bahwa mahkamah parpol harus dapat memutuskan tersebut memang dapat dibenarkan. Lazimnya dalam putusan sebuah mahkamah, perkara bisa dinyatakan tidak dapat diterima (karena syarat-syarat permohonan tidak terpenuhi), ditolak (karena dalil pemohon tidak terbukti), atau dikabulkan (karena dalil pemohon dibenarkan). Soalnya, mana yang mau dijadikan putusan, karena tidak ada suara mayoritas.

Tidak heran bila pendukung Aburizal dan Agung Laksono terus ribut soal ‘cara benar’ memahami putusan mahkamah partai. Keributan bertambah-tambah karena Menkumham Yasonna Laoly sudah memberikan lampu hijau kepada kubu Agung Laksono.

Pesan moral dari semua ini adalah, percekcokan, sengketa, konflik, atau apa pun namanya yang melanda suatu parpol sebaiknya diselesaikan oleh parpol itu sendiri. Dibutuhkan jiwa besar untuk mau mengalah demi kemenangan bersama. Bila tidak, jangan salahkan pihak lain yang berkepentingan mengintervensi penyelesaian konflik internal tersebut. Politik sering bukan soal benar dan salah, tetapi menang dan kalah.

DETIK, 24 Maret 2015

Refly Harun, Ahli Hukum Tatanegara

--

http://harian-oftheday.blogspot.com/

 

Marwan: Dana Desa Rp 1 Miliar Turun Secara Bertahap Dalam 3 Tahun

Oleh: Desk Informasi ; Diposkan pada: 23 Mar 2015 ; 463 Views Kategori: Nusantara


Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far saat bertemu warga Lamongan, Jatim, Minggu (22/3)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja’far saat bertemu warga Lamongan, Jatim, Minggu (22/3)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menyatakan, dana dari pemerintah pusat senilai Rp1 miliar per desa akan turun secara bertahap dalam waktu tiga tahun ke depan.

“Jika dirata-rata setiap desa akan menerima Rp240 juta, tergantung kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis desa, dan InsyaAllah secara bertahap hingga tiga tahun ke depan akan kami upayakan bisa satu desa Rp1 miliar, sesuai amanat undang-undang,” kata Marwan,  di Lamongan, Jatim, Minggu (22/3).

Menurut Marwan, awalnya dana desa hanya ada anggaran senilai Rp9 triliun, namun ditambah Rp11 triliun yang berasal dari kompensasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah, sehingga bertambah menjadi Rp20 triliun.

Dengan bertambahnya jatah Dana Desa, lanjut Marwan, setiap desa juga harus menyiapkan diri untuk mengelola dana tersebut dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes), dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan mengelola dana desa dari pemerintah.

“Saya berkunjung ke Lamongan juga untuk melihat kesiapan sejumlah desa di Lamongan dalam menerima dana itu, dan kami dari pemerintah juga siap menyediakan pendampingan bagi tiap desa dalam pengelolaan dana itu,” kata Marwan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu menilai, sejumlah desa di Lamongan sudah siap dalam pengelolaan dana desa, seperti Desa Tawangrejo Kecamatan Turi yang juga memiliki pusat peternakan bebek terpadu.

“Anggaran dana desa bisa dialokasikan untuk BUMDes melalui musyawarah desa, sehingga potensi desa yang ada akan maksimal. Ini saya kira sejalan dengan Program Gemerlap yang digagas Bupati Lamongan Fadeli,” ujar Marwan.

Sementara Fadeli menyebutkan, Program Gemerlap bertujuan mendorong tumbuhnya potensi desa, melalui sejumlah kelompok yang ada.

“Dalam program itu setiap kelompok desa diberikan dana yang bersumber dari pusat dan APBD Lamongan,” kata Fadeli. (*/WID/ES)

Bedah Buku karya Dr. Satrio Arismunandar yang berjudul “Mereka Yang Takluk Di Hadapan Korupsi”.

 

No.  : 048/06.BBI-03/BEMFISIPUI/III/2015                                          
                                                                                                Depok, 23 Maret 2015

Hal   : Undangan     

Yth.

Di Tempat

Bapak/Ibu/saudara

Dengan Hormat,

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu/Saudara/I senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Tuhan Yang MahaEsa.

Sehubungan dengan adanya isu mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, kami Departemen Keilmuan BEM FISIP UI 2015 merasa penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mahasiswa mengenai isu tersebut dari sudut pandang keilmuan.

Oleh karena itu, Departemen Keilmuan bermaksud untuk menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku karya Dr. Satrio Arismunandar yang berjudul “Mereka Yang Takluk Di Hadapan Korupsi”.

Adapun kegiatan Bedah Buku tersebut akan diselenggarakan pada,

hari, tanggal              : Kamis, 26 Maret 2015

pukul                        : 09.00-13.00 WIB

tempat                     : Auditorium Gedung Komunikasi FISIP UI Depok

Pembahas                : Abdullah Hehamahua (Mantan Penasihat KPK)

                                  Dr. Manneke Budiman (Dosen Sastra FIB-UI)

                                  Agus R. Sarjono (penyair, Pemimpin Umum Jurnal Sajak)

Sehubungan dengan hal, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir pada kegiatan tersebut. Atas perhatian dan kerjasama saudara/i, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Panitia Bedah Buku BEM FISIP UI 2015

Ketua Pelaksana, Dea Amalia Andhika NPM. 1406541594

Sekretaris, Nadia Yunita NPM. 1406542161

Menyetujui,

Ketua BEM FISIP UI 2015,

Faris Muhammad Hanif

NPM.1206275162

Samsat Perlu Saling Belajar

inBagikan

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengapresiasi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang lalu lintas, yang menjadi tugas dan fungsi dari Korps Lalu Lintas Kepolisian RI. Namun dia mengimbau agar Samsat dapat saling belajar satu sama lain.

Dikatakan, ada Samsat yang sangat modern, yang memberikan fasilitas-fasilitas berbasis teknologi informasi (TI) sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat.  Keuntungannya, mengefisienkan waktu dan memutus mata rantai birokrasi yang berkepanjangan. Di sisi lain ada juga samsat yang masih menyelenggarakan pelayanan publik secara manual. “Maka, diperlukan transfer teknologi dan pengalaman dari samsat yang sudah lebih maju,” ujarnya  ketika membuka Rapat Koordinasi Pembina Samsat di Korlantas POLRI, Rabu (25/03).

Yuddy menilai, Korlantas POLRI tidak hanya berhasil meningkatkan kedisiplinan pengendara kendaraan bermotor, tetapi juga mengurangi kecelakaan lalu lintas dengan melibatkan banyak stakeholder. “Korlantas Polri telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, terutama dengan bantuan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar sampai ke masyarakat,” ujar Menteri.

Dia juga mengungkapkan bahwa secara umum Kepolisian cukup berhasil melaksanakan roadmap reformasi birokrasi dan cepat mempelajari permasalahan yang ada di lapangan. Instansi ini juga dinilai cepat merespon kritik masyarakat, terutama yang bersifat konstruktif ke arah yang profesionalitas, khususnya di Korps Lalu Lintas. 

Menurut Menteri, banyak improvement  di bidang pelayanan publik dengan respon tanggap cepat di tanah air ini. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi untuk mengubah mindset sudah dijiwai oleh polisi. “Mereka memiliki semangat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap waktu dan setiap saat di seluruh tanah air,” imbuh Yuddy. (bby/HUMAS MENPANRB)


 http://www.menpan.go.id/berita-terkini/3161-samsat-perlu-saling-belajar

Inilah Organisasi Baru Kementerian Kesehatan Sesuai Perpres No. 35 Tahun 2015

Sehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Maret 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan.

Menurut Perpres ini, Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Susunan organisasi Kementerian Kesehatan sesuai Perpres No. 35 Tahun 2015 adalah: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; c. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; d. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; e. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; f. Inspektorat Jenderal.

Selanjutnya g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; i. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan; j. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi; Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan; dan l. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan.

Dibandingkan dengan struktur sebelumnya, terjadi perubahan nama-nama Direktorat Jenderal dan Staf Ahli. Pada struktur periode sebelumnya Direktorat Jenderal di Kementerian Kesehatan adalah: a. Direktorat Jenderal Bina Usaha Kesehatan; b. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; c. Direktorat Jenderal Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak; dan d. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Sedangkan jumlah Staf Ahli pada periode sebelumnya ada 5 (lima), yaitu: a. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi; b. Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat; c. Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan; d. Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi; dan e. Staf Ahli Bidang Mediko Legal.

“Di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 31 Perpres No. 35 Tahun 2015 itu.

Sementara untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kesehatan, juga dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis, yang dipimpin oleh Kepala.

“Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Menteri (Kesehatan, red) setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara,” bunyi Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 itu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisadi, dan tata kerja Kementerian Kesehatan, menurut Perpres ini, ditetapkan oleh Menteri (Kesehatan, red) setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Perpres ini juga menegaskan, bahwa semua ketentuan mengenai Kementerian Kesehatan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja sepanjang mengatur mengenai Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 18 Maret 2015 itu. (Pusdatin/ES)

Sumber: http://setkab.go.id/inilah-organisasi-baru-kementerian-kesehatan-sesuai-perpres-no-35-tahun-2015/

Profile Singkat Drs.Andrinof Chaniago M.Si.

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia ke-11
Mulai menjabat 27 Oktober 2014
Presiden	Joko Widodo
Didahului oleh	Armida Alisjahbana
Informasi pribadi
Lahir	3 November 1962 (umur 52) Padang, Sumatera Barat
Kebangsaan	Indonesia
Suami/istri	Yultifani
Alma mater	Universitas Indonesia Fu Hsing Kang College
Profesi	Ilmuwan Akademisi
Agama	Islam

Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si. (lahir di Padang, Sumatera Barat, 3 November 1962; umur 52 tahun) adalah seorang akademisi, peneliti, dan pengamat kebijakan publik asal Indonesia. Sejak 27 Oktober 2014, ia resmi menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.^[1].
Andrinof merupakan ketua umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia^[2] dan pendiri sekaligus direktur eksekutif Cirus Surveyors Group. Selain itu ia juga seorang penggagas Visi Indonesia 2033, yang menawarkan konsep pembangunan Indonesia menuju negara maju pada tahun 2033 mendatang.^[3] Ia juga seorang dosen ilmu politik FISIP Universitas Indonesia.

Riwayat Pendidikan

• S-1; Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
• S-2; Master Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia
• S-3; Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia
• Fu Hsing Kang College, Taipei, Taiwan

Karya

• Dampak Kenaikan Harga BBM pada Kelompok Masyarakat Near Poor Komuter di Bodetabek, 2006
• Upaya Inovasi Sistem Rekrutmen CPNS Pasca-Orde Baru, 2006
• Profesionalitas dan Netralitas Birokrasi : Menuju Daya Saing Ekonomi Daerah, 2007
• Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru, 2012

Referensi

1. ^ Artikel:"Sosok Pengganti Armida Alisjahbana di Bappenas" di Okezone.com
2. ^ Indopos Online Andrinof A. Chaniago: Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia
3. ^ Mediaindonesia.com Visi Indonesia 2033 Jalan Menuju Kemakmuran.

Kabinet Kerja (2014–2019) Presiden: Joko Widodo | Wakil Presiden: Muhammad Jusuf Kalla Kementerian di bawah Menko Polhukam: Tedjo Edhy Purdijatno Mendagri: Tjahjo Kumolo Menlu: Retno Marsudi Menhan: Ryamizard Ryacudu Menkumham: Yasonna Laoly Menkominfo: Rudiantara Menteri PANRB: Yuddy Chrisnandi Kementerian di bawah Menko Perekonomian: Sofyan Djalil Menkeu: Bambang Brodjonegoro Menperin: Saleh Husin Mendag: Rachmat Gobel Mentan: Amran Sulaiman Menaker: Hanif Dhakiri Menkop UKM: Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga Menteri BUMN: Rini Soemarno Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono Menteri ATR/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan Menteri LHK: Siti Nurbaya Bakar Kementerian di bawah Menko Kemaritiman: Indroyono Soesilo Menhub: Ignasius Jonan Menteri KP: Susi Pudjiastuti Menpar: Arief Yahya Menteri ESDM: Sudirman Said Kementerian di bawah Menko PMK: Puan Maharani Menkes: Nila Moeloek Mensos: Khofifah Indar Parawansa Menag: Lukman Hakim Saifuddin Menteri PPPA: Yohana Yembise Menteri DPDTT: Marwan Ja'far Menpora: Imam Nahrawi Menbud & Dikdasmen: Anies Baswedan Menristek & Dikti: Muhammad Nasir Pejabat setingkat menteri: Mensesneg: Pratikno Menteri PPN/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago Jaksa Agung: Andhi Nirwanto (Plt.), Muhammad Prasetyo Panglima TNI: Moeldoko Kapolri: Sutarman, Badrodin Haiti (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan: Luhut Binsar Panjaitan

ANDRINOF CHANIAGO: Tata Kelola Buruk, Banyak Kota Indonesia Warisan Kolonial‏

http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/139615-andrinof-chaniago-tata-kelola-buruk,-banyak-kota-indonesia-warisan-kolonial%E2%80%8F.html

Menteri Andrinov Chaniago (GATRAnews/Rifki Irsyad)

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago mengatakan banyak tata kelola kota besar di Indonesia tidak memenuhi standar kelayakan hidup masyarakat. Warisan sistem yang ketinggalan zaman tersebut berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup masyarakatnya. "Kota yang Indonesia warisi adalah kota kolonial. Kota tersebut seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan," kata Andrinof saat dijumpai dalam Peluncuran Indeks Kota Cerdas Indonesia, Selasa (23/3).

Sistem tata kelola kota tersebut tidak dilakukan perencanaan dengan baik oleh pemerintah kota tersebut. "Sehingga perkembangannya sudah besar dan sulit untuk di tata ulang," Andrinof menambahkan. Ia mengatakan Indonesia sejak memerdekakan diri 70 tahun silam hingga saat ini belum pernah menciptakan kota baru.

Menurutnya, kota baru tersebut perlu diciptakan sebagai upaya memperbaiki tata kelola kota-kota di Indonesia dengan baik. "Belum pernah Indonesia membangun kota. Semuanya warisan kolonial. Tantangan pertama pemerintah adalah membangun kota baru," kata Andrinof.

Menurutnya, pemerintah akan memfokuskan pembangunan kota baru tersebut di luar pulau Jawa. "Yang sudah direncanakan saat ini adalah Tanjung Selor di Kaltara (Kalimantan Utara). Nanti akan ada kota-kota baru lagi yang lainnya. Pembangunan kota baru harus di luar Jawa karena sudah padat," kata Andrinof.

Selain itu, pembangunan kota baru juga dapat mendorong perekonomian masyarakatnya. Menurtnya, pembangunan kota selama ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir kelompok masyarakat saja. "Jadi, kualitas hidup masyarakatnya yang diutamakan bukan hany kepentingan individu saja," kata Andrinof.

---

Reporter: Januar Rizki

Editor: Nur Hidayat

Menteri PANRB Buka Kongres APLIC ke-15

inBagikan

DENPASAR - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi membuka Asia Pasific Life Insurane Congres (APLIC) ke - 15 di Nusa Dua Bali, Selasa (24/3) pagi. Acara yang dihadiri lebih dari 4.000 peserta dari 11 negara Asia Pasific ini merupakan pertama kalinya dilangsungkan di Indonesia.

Dalam kesempatan itu Menteri Yuddy mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting, karena bisa menjadi salah satu media pembelajaran bagi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Yuddy menilai Bahwa Bali sangat tepat dijadikan lokasi kegiatan internasional seperti ini. "Kami mengucapkan selamat datang di Indonesia, dan selamat menikmati keindahan wisata Pulau Dewata," ujar Yuddy.

Ditambahkan, saat ini Indonesia tengah gencar menata birokrasi, dari birokrasi priyayi menjadi melayani. Karena itu birokrasi juga perlu belajar dari sistem pelayanan di dunia asuransi. Yuddy juga mengatakan pentingnya pemerintah terus memupuk pemahaman perasuransian di tanah air. Apalagi kini pemerintah tengah menyiapkan peraturan mengenai pensiun bagi PNS, agar nantinya pensiun tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi PNS seperti dewasa ini, imbuhnya. (ags/HUMAS MENPANRB)

 http://menpan.go.id/berita-terkini/3152-menteri-panrb-buka-kongres-aplic-ke-15

SAPTA DWIKARDANA, Phd (MASTER GRAPHO), WORKSHOP CERTIFIED GRAPHOLOGY & BEHAVIOR ANALYST, JAKARTA 7, 8-9 APRIL 2015

SAPTA DWIKARDANA Ph.D – CERTIFIED GRAPHOLOGY
Jakarta, 8-9 April 2015 (Hotel Akmani)

Graphology adalah teknik untuk menganalisa kepribadian seseorang melalui tulisan tangan. Tulisan tangan berasal dari otak ketika gambaran mental dari huruf dan kata terbentuk.
Untuk INDIVIDUAL :
Seorang analyst tulisan tangan atau yang biasa disebut graphologist, memiliki keterampilan untuk melihat tulisan tangan tidak semata-mata sebuah tulisan yang tanpa arti melainkan seperti melihat ‘jendela seseorang’.
Tulisan tangan terdiri dari ratusan not yang dapat kita baca tetapi seorang graphologist harus mampu membaca not sebagai sebuah lagu mengenai diri penulisnya.
Untuk PERUSAHAAN :
Investasi yang dikeluarkan oleh organisasi untuk karyawan mereka, ditentukan keberhasilannya dalam beberapa indikator, antara lain: rendahnya turnover terutama untuk posisi inti, kinerja karyawan yang baik, tersedianya kader dengan kompetensi yang baik dan jumlah yang memadai, dan kepuasan kerja karyawan pun baik.
Untuk dapat membantu organisasi dalam mengalokasikan investasi dengan baik kepada karyawan yang dimiliki, perlu dimulai dengan menyeleksi orang-orang yang tepat dan juga memilih karyawan ‘super’ yang disiapkan sebagai kader.
Salah satu instrumen yang dapat digunakan sejak awal dan terintegrasi dengan program HR lainnya adalah Graphology, dimana Graphology dapat digunakan mulai dari penentuan kriteria/persyaratan jabatan sampai proses job matching untuk seleksi, mutasi, promosi dan penentuan jenjang karir, dengan cara yang mudah dan akurat
Ikuti workshop ini untuk memiliki ketrampilan sebagai graphologist dan temukan keunikan-keunikan diri anda atau orang lain di sekitar anda.

SAPTA DWIKARDANA Ph.D – CERTIFIED BEHAVIOR ANALYST
Jakarta, 7 April 2015 (Hotel Akmani)

Apakah anda pernah mengalami kesulitan dalam:
Perusahaan/organisasi :
·      Menyeleksi kandidat terbaik
·      Melakukan penempatan karyawan ke dalam posisi baru
·      Menyusun team kerja yang efektif
·      Mendapatkan mitra kerja yang cocok dan dapat diandalkan

Keluarga dan Lingkungan sosial :
·      Memberikan saran kepada putra-putri kita dalam menentukan minat, bakat dan pemilihan bidang studi di perguruan tinggi
·      Memahami perilaku dan karakter orang-orang yang berada di sekitar anda, sehingga seringkali terjadi mis-komunikasi bahkan konflik yang sebenarnya tidak perlu.

Workshop yang dirancang dengan seksama untuk memberikan kompetensi khusus dimana para pesertanya akan mampu melakukan analisis perilaku serta kepribadian orang lain dengan menggunakan metoda dan instrumen mutakhir dan dalam waktu yang sangat cepat.
Dengan mengikuti workshop ini, anda akan mampu untuk:
·      Mengetahui perilaku dasar dari orang yang berinteraksi dengan anda, dalam waktu yang sangat cepat (karyawan, anak, pasangan, klien, pasien ataupun rekan kerja).
·      Mengetahui ‘topeng’ perilaku orang lain dalam lingkungan sosial
·      Mengetahui ‘topeng’ perilaku orang lain dalam situasi yang menekan, seperti: ada masalah atau target kerja bulanan. Misalnya: menjadi lebih pasif atau lebih ‘agresif’,
·      Mengetahui apakah ada potensi stress dari orang di sekitar anda, termasuk sumber stress yang memicu.
·      Mengetahui cara berkomunikasi yang efektif
·      Mengetahui cara untuk memperbaiki perilaku yang perlu ditingkatkan
·      Mengetahui jurusan atau bidang pekerjaan yang sesuai

Dapatkan harga EARLY BIRD untuk workshop sertifikasi ini :
 EARLY BIRD : PENDAFTARAN PALING LAMBAT TGL 25 MARET 2015
WORKSHOP
   
1 PESERTA
   
> = 2 PESERTA
CERTIFIED BEHAVIOR PROFILING ASSESSOR
   
         2.250.000
   
        2.000.000
HANDWRITING ANALYSIS
   
         4.250.000
   
         4.000.000
CERTIFIED BEHAVIOR & HANDWRITING ANALYSIS
   
         6.000.000
   
         5.500.000


 HARGA NORMAL : PENDAFTARAN SETELAH TGL 25 MARET 2015
WORKSHOP
   
1 PESERTA
   
> = 2 PESERTA
CERTIFIED BEHAVIOR PROFILING ASSESSOR
   
         2.500.000
   
        2.250.000
HANDWRITING ANALYSIS
   
         4.500.000
   
         4.250.000
CERTIFIED BEHAVIOR & HANDWRITING ANALYSIS
   
         6.500.000
   
         6.000.000

informasi lebih lanjut tentang kedua workshop tersebut :
Bee3 Consulting :
·      Lita Bakhtiar, 082217090327/08156225121, Pin BBM 24F34B2F, email litabakhtiar@yahoo.co.uk
·      Oktamia Tridayanti, 08122308642, email tridayantioktamia@yahoo.co.id