Sekretaris Jenderal
(Sesjen) DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto
“Dalam beberapa pertemuan pimpinan DPD RI dengan para dubes, seperti dubes Korea, Jepang, dan India, mereka mengusulkan diplomatic gathering, lalu DPD RI menggagas acaranya. Dubes India, misalnya, menginformasikan bahwa berbagai industri di India, termasuk industri film Bollywood, menyebarkan investasinya ke negara lain. Shooting film mereka bukan di India lagi, melainkan di berbagai negara, termasuk Asia Tenggara kecuali Indonesia. Padahal, menurut Dubes India, daerah-daerah kita memiliki potensi yang besar. Jadi, diplomatic gathering akan mempertemukan dubes dengan anggota DPD RI masing-masing provinsi bersama gubernur,” Sekretaris Jenderal (Sesjen) DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto menyatakannya dalam rapat persiapan diplomatic gathering bersama jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3). Dia menyinggung pertemuan pimpinan DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Kyonggi-do, pusat teknologi informasi di Korea Selatan, yang melahirkan kerjasama antarprovinsi (sister province) antara Indonesia dan Korea Selatan. Dalam kesempatan itu, Gubernur Provinsi Kyonggi-do, Nam Kyung Pil, menyebutkan Indonesia sebagai land of opportunity dan land of the future sebagai gambaran prospek ekonomi daerah-daerah di Indonesia. Rencananya, tahun 2015 Gubernur Nam akan mengajak para pebisnis di Provinsi Kyonggi-do berkunjung ke Indonesia, dan mereka akan berjumpa dengan para gubernur. “Momen ini akan kami kembangkan dalam acara nanti,” peraih gelar doktor (Dr) dan master (MA) di Universitas Tokyo, serta sarjana (Ir) di Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyambung.
Dia melanjutkan, DPD RI telah menginformasikan jadwal acara tersebut kepada para gubernur, termasuk Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Dalam pekan ini DPD RI akan terus mengkonfirmasi kehadiran para dubes, kecuali Brasil karena persoalan diplomatik hukuman mati terpidana narkoba warga negara mereka. “Waktunya tanggal 26 Maret 2015, bentuknya roundtable dinner. Undangan kami sampaikan kepada gubernur, dan dubes. Walaupun protes, Perancis kami kirim undangan, Australia juga. Brasil tidak kami kirim undangan. Intinya adalah perkenalan intensif antara dubes dengan anggota DPD RI masing-masing provinsi bersama gubernur. Jangka menengah dan panjang, acara ini akan mengembangkan peluang kerjasama investasi dan non-investasi. Di mediasi anggota DPD RI masing-masing provinsi, kami harapkan para gubernur berkomunikasi dengan para dubes.”
Kerangka acuan diplomatic gathering menyebut bahwa agenda internasional seperti Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang merupakan komitmen mempercepat pembangunan manusia; food security, energy security, human trafficking, dan climate change memiliki relevansi dengan program pembangunan daerah-daerah di Indonesia, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Posisi DPD RI adalah mewakili kepentingan daerah-daerah di Indonesia tersebut sekaligus menjaga keseimbangan antardaerah serta antara pusat dan daerah.
Merujuk fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan representasi konstitusionalnya, maka DPD RI mendorong kerjasama antara daerah-daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan daerah-daerah di negara sahabat. Formulasinya antara lain kerjasama investasi antara daerah-daerah di Indonesia dan daerah-daerah di negara sahabat melalui DPD RI dan kedutaannya di Jakarta.
Siaran pers ini dikeluarkan secara resmi oleh
Bidang Pemberitaan dan Media Visual
DPD RI
Penanggungjawab:
Mahyu Darma
Tidak ada komentar:
Posting Komentar