Jakarta, 29 Maret 2012
Wakil Ketua DPD GKR Hemas: “DPD menolak rencana kenaikan harga BBM”
Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu Hemas menolak rencana kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM) dan mendesak Pemerintah fokus membahas opsi lain. ”Kenaikan harga
BBM harus dibatalkan demi rakyat. Pemerintah jangan memaksakan kehendak.”
Menurutnya, masih ada
cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran. ”Kreativitas
sangat dibutuhkan. Kuncinya adalah menghentikan penghamburan uang dan
sumberdaya. Beberapa penghematan memang diperlukan tanpa mengorbankan
kepentingan rakyat.”
DPD mengamati bahwa
penentangan rakyat murni didasari tekanan ekonomi yang kelewatan. ”Pemerintah
tak dapat mengabaikan begitu saja, terutama karena masih terdapat opsi lain
yang memungkinkan. Sangat disayangkan bila Pemerintah ngotot hanya menyodorkan
opsi kenaikan harga BBM sedangkan opsi lain dikesampingkan. Pertanyaan kami, apa
tujuan utama drama ini?”
”Kenaikan harga BBM
jelas memicu kenaikan harga bahan pokok. Muaranya
peningkatan beban bagi rakyat. Bagaimana mungkin pemerintah dapat berdalih
bahwa tujuannya demi kesejahteraan rakyat?” Hemas menjelaskannya di Gedung DPD,
Senayan, Jakarta, Kamis (29/3)
Bila bukan untuk kesejahteraan rakyat, DPD mempertanyakan tujuan kenaikan
harga BBM. ”Pihak yang berpotensi mendapat keuntungan adalah peritel bensin asing
atau SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) yang menjamur di Jakarta. Kenaikan
harga bensin memberi kesempatan bagi mereka bersaing menjajakan bensin dengan
harga setara.”
”Margin harga yang setara memberi ruang yang luas dan menjadi insentif
peritel asing berekspansi ke daerah-daerah untuk mengalahkan Pertamina dan SPBU
yang berafiliasi. Margin keuntungan dari ekspansi ini akan sangat besar
mengalir ke luar negeri. Sedangkan Pertamina tidak lagi tuan di negerinya
sendiri.”
Dikatakan, Pemerintah saatnya mendengar dan mengabulkan suara rakyat. Makin
sering rakyat diabaikan makin berbahaya situasi negeri ini. ”Pemerintah sudah
terlalu sering mengecewakan rakyat.”
Sidang Paripurna DPD tanggal 15 Maret 2012 yang lalu menolak rencana
kenaikan harga BBM. DPD menyampaikan resmi hasil kajian yang memungkinkan Pemerintah
mengatasi defisit anggaran tanpa menaikkan harga BBM. ”Seluruh anggota DPD meminta
Pemerintah membatalkan rencana itu. Namun Pemerintah tidak antusias
menanggapinya. Pemerintah lebih bersemangat menaikkan.”
Siaran pers ini dikeluarkan secara
resmi oleh
Bidang Pemberitaan dan Media Visual
Sekretariat Jenderal DPD
Penanggungjawab:
M Linda Wahyuningrum