Jakarta, LIPUTAN SATU, 7 Desember 2012. Pada acara konferens pers di
Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktur Eksekutif
Kantor PBB untuk Penyalahgunaan Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC),Yury Fedotov, menekankan pentingnya strategi anti-korupsi nasional dan usaha-usaha yang dilakukan oleh KPK. Memuji usaha-usaha
Indonesia dan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
terhadap independensi lembaga-lembaga anti-korupsi, Tn.Fedotov menawarkan
dukungan UNODC kepada Indonesia untuk memerangi korupsi dan kejahatan
antar negara, terutama yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan hidup.
"UNODC dan mitra kami siap untuk melanjutkan hubungan kerja yang sangat baik yang telah terjalin dengan KPK dan kami akan terus mendukung upaya nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Tn. Fedotov. "UNODC menghargai upaya KPK dalam merancang dan menerapkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Kami menegaskan kembali komitmen UNODC untuk mendukung rencana strategis KPK," tambahnya.
Tn Fedotov menyoroti terutama pekerjaan perintis UNODC di Indonesia untuk mendukung upaya pemerintah dalam memerangia ncaman yang muncul seperti korupsi, narkoba, kejahatan terorganisir antar negara, kejahatan lingkungan,satwa liar, dan hutan. Secara khusus, Tn.Fedotov menekankan hubungan yang tidak diinginkan antara korupsi, sistem peradilan pidana dan kejahatan kehutanan.
Tn Fedotov memberikan komentarnya selama sesi tanya jawab dengan para wartawan dalam konprensipers bersama dengan Ketua KPK Bapak Abraham Samad. Sesi bertajuk, Tantangan dan
Peluang dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, diadakan di KPK untuk mempromosikan kegiatan yang direncanakan di seluruh Indonesia untuk Hari Anti Korupsi Sedunia pada hari Minggu, 9 Desember.
Acara KPK berlangsung selama hari kedua dari misi empat-hari Tn.Fedotov ke Indonesia, yang merupakan bagian terakhir dari kunjungan ke lima negara, dari kunjunganperdana 12-hari ke Asia Tenggara untuk berjumpa dengan mitra pemerintah dan mitra masyarakat sipil. Sebelum ke Indonesia, Tn.Fedotov telah mengunjungi Thailand, Myanmar, Vietnam dan Laos di mana ia bertukar pandangan dengan para pemimpin regional dalam haltantangan terhadap keamanan manusia yang dihadapi wilayah tersebutdan bagaimana PBB bisa merespon dengan lebih baik.
Indonesia merupakan pusat regional penting dan merupakan pusat program negara terbesar UNODC di wilayah tersebut. Program UNODC di Indonesia memberikan dukungan kepada upaya anti-korupsi oleh Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sistem peradilan pidana dan penegakan hukum pada umumnya. Hal ini juga melibatkan mobilisasi masyarakat sipil untuk memerangi dengan lebih baik ancaman yang muncul seperti korupsi dan yang terkait dengan deforestasi.
"Sindikat kejahatan antar-negara terorganisir yang beroperasi di Indonesia dan kawasan berperan dalam ekstraksi sumber daya terlarang seperti sumber daya alam yang dilindungi, kayu, ikan dan satwa liar lainnya - dan kejahatan yang merugikan lingkungan. Mereka adalah ancaman bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ", kata Tn.Fedotov. "Mari kita basmi mereka!" Menyusul kedatangannya, Tn. Fedotov juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Dr.R.M.Negeri Marty Natalegawa, Menteri Kesehatan, Dr Nafsiah Mboi, Wakil Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Dr Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, dan pejabat penting pemerintah lainnya, seperti Pak Gories Mere, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Jenderal Polisi Timur Pradopo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam pertemuannya, Tn. Fedotov menekankan bahwa UNODC, dalam kemitraan dengan pemerintah Indonesia, didedikasikan untuk memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan kapasitas lembaga antikorupsi, memerangi kejahatan transnasional terorganisir, terorisme, reformasi lembaga pemasyarakatan, dan khususnya , memerangi kejahatan lingkungan, korupsi, penyalahgunaan narkoba dan HIV.
Praises President’s commitment to independent anti-corruption agencies at KPK event
Jakarta (Indonesia), 7 December 2012 – At a press event today at Indonesia’s Corruption Eradication Commission (KPK), UN Office on Drugs and Crime (UNODC) Executive Director Yury Fedotov stressed the importance of a national anti-corruption strategy and the work done by KPK. Praising the country’s efforts and the commitment of President Susilo Bambang Yudhoyono to independent anti-corruption agencies, Mr. Fedotov offered UNODC’s support to Indonesia to fight transnational crime and corruption, particularly as they relate to environmental crime.
“UNODC and our partners are ready to continue the excellent working relationship we have established with the KPK and we will continue to support the national efforts in corruption prevention and eradication,” said Mr. Fedotov. “UNODC recognizes KPK’s work in devising and implementing the National Strategy on Corruption Prevention and Eradication. We reaffirm UNODC’s commitment to supporting KPK’s strategic plan,” he added.
Mr. Fedotov highlighted in particular UNODC Indonesia’s pioneering work on supporting Government efforts to combat emerging threats such as corruption, illicit drugs, transnational organized crime, and wildlife, forest and environmental crimes. In particular, Mr. Fedotov stressed the unwelcome links between corruption, the criminal justice system and forest crimes.
Mr. Fedotov made his comments during a Q & A with reporters at a joint session with KPK Chairman Commissioner, Mr. Abraham Samad. The session, Challenges and Opportunities in Tackling Corruption in Indonesia, was held at KPK to promote activities planned throughout Indonesia for World Anti-Corruption Day, on Sunday 9 December.
The KPK event took place during the second day of Mr. Fedotov’s four-day mission to Indonesia, the concluding leg of his five-country, 12-day inaugural visit to Southeast Asia to engage both with government counterparts and civil society partners. Prior to Indonesia, Mr. Fedotov visited Thailand, Myanmar, Viet Nam and Lao PDR where he exchanged view with regional leaders on the human security challenges facing the region and how the United Nations could respond better.
Indonesia is a critical regional hub and is consequently home to the largest single UNODC country programme in the region. The UNODC programme in Indonesia provides support to anti-corruption efforts by the Supreme Court, the Corruption Eradication Commission (KPK), the criminal justice system and law enforcement generally. It also involves civil society mobilization to better combat emerging threats such as corruption and linked deforestation.
“Transnational organized criminal syndicates operating in Indonesia and the region play a role in illicit resource extraction – like protected natural resources, timber, fish and other wildlife – and crimes which harm the environment. They are a threat to public health and society’s well-being”, said Mr. Fedotov. “Let’s put them out of business!”
Following his arrival, Mr. Fedotov also met with Minister of Foreign Affairs Dr. R.M. Marty Natalegawa, the Minister of Health, Dr. Nafsiah Mboi, the Vice Minister of the National Development Planning Agency (BAPPENAS), Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, and other key Government officials, such as Mr. Gories Mere, the head of the National Narcotics Agency (BNN), and Police General Timur Pradopo, the Chief of the Indonesian National Police.
In his meetings, Mr. Fedotov emphasized that UNODC, in partnership with the Indonesian government, is dedicated to strengthening the rule of law and improving the capacity of anti-corruption institutions, fighting transnational organized crime, terrorism, implementing prison reform; and in particular, combating environmental crime, corruption, drug use and HIV.
"UNODC dan mitra kami siap untuk melanjutkan hubungan kerja yang sangat baik yang telah terjalin dengan KPK dan kami akan terus mendukung upaya nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Tn. Fedotov. "UNODC menghargai upaya KPK dalam merancang dan menerapkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Kami menegaskan kembali komitmen UNODC untuk mendukung rencana strategis KPK," tambahnya.
Tn Fedotov menyoroti terutama pekerjaan perintis UNODC di Indonesia untuk mendukung upaya pemerintah dalam memerangia ncaman yang muncul seperti korupsi, narkoba, kejahatan terorganisir antar negara, kejahatan lingkungan,satwa liar, dan hutan. Secara khusus, Tn.Fedotov menekankan hubungan yang tidak diinginkan antara korupsi, sistem peradilan pidana dan kejahatan kehutanan.
Tn Fedotov memberikan komentarnya selama sesi tanya jawab dengan para wartawan dalam konprensipers bersama dengan Ketua KPK Bapak Abraham Samad. Sesi bertajuk, Tantangan dan
Peluang dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, diadakan di KPK untuk mempromosikan kegiatan yang direncanakan di seluruh Indonesia untuk Hari Anti Korupsi Sedunia pada hari Minggu, 9 Desember.
Acara KPK berlangsung selama hari kedua dari misi empat-hari Tn.Fedotov ke Indonesia, yang merupakan bagian terakhir dari kunjungan ke lima negara, dari kunjunganperdana 12-hari ke Asia Tenggara untuk berjumpa dengan mitra pemerintah dan mitra masyarakat sipil. Sebelum ke Indonesia, Tn.Fedotov telah mengunjungi Thailand, Myanmar, Vietnam dan Laos di mana ia bertukar pandangan dengan para pemimpin regional dalam haltantangan terhadap keamanan manusia yang dihadapi wilayah tersebutdan bagaimana PBB bisa merespon dengan lebih baik.
Indonesia merupakan pusat regional penting dan merupakan pusat program negara terbesar UNODC di wilayah tersebut. Program UNODC di Indonesia memberikan dukungan kepada upaya anti-korupsi oleh Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sistem peradilan pidana dan penegakan hukum pada umumnya. Hal ini juga melibatkan mobilisasi masyarakat sipil untuk memerangi dengan lebih baik ancaman yang muncul seperti korupsi dan yang terkait dengan deforestasi.
"Sindikat kejahatan antar-negara terorganisir yang beroperasi di Indonesia dan kawasan berperan dalam ekstraksi sumber daya terlarang seperti sumber daya alam yang dilindungi, kayu, ikan dan satwa liar lainnya - dan kejahatan yang merugikan lingkungan. Mereka adalah ancaman bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ", kata Tn.Fedotov. "Mari kita basmi mereka!" Menyusul kedatangannya, Tn. Fedotov juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Dr.R.M.Negeri Marty Natalegawa, Menteri Kesehatan, Dr Nafsiah Mboi, Wakil Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Dr Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, dan pejabat penting pemerintah lainnya, seperti Pak Gories Mere, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Jenderal Polisi Timur Pradopo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam pertemuannya, Tn. Fedotov menekankan bahwa UNODC, dalam kemitraan dengan pemerintah Indonesia, didedikasikan untuk memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan kapasitas lembaga antikorupsi, memerangi kejahatan transnasional terorganisir, terorisme, reformasi lembaga pemasyarakatan, dan khususnya , memerangi kejahatan lingkungan, korupsi, penyalahgunaan narkoba dan HIV.
UNODC Executive Director pledges continued UN support to Indonesia’s anti-corruption efforts
Praises President’s commitment to independent anti-corruption agencies at KPK event
Jakarta (Indonesia), 7 December 2012 – At a press event today at Indonesia’s Corruption Eradication Commission (KPK), UN Office on Drugs and Crime (UNODC) Executive Director Yury Fedotov stressed the importance of a national anti-corruption strategy and the work done by KPK. Praising the country’s efforts and the commitment of President Susilo Bambang Yudhoyono to independent anti-corruption agencies, Mr. Fedotov offered UNODC’s support to Indonesia to fight transnational crime and corruption, particularly as they relate to environmental crime.
“UNODC and our partners are ready to continue the excellent working relationship we have established with the KPK and we will continue to support the national efforts in corruption prevention and eradication,” said Mr. Fedotov. “UNODC recognizes KPK’s work in devising and implementing the National Strategy on Corruption Prevention and Eradication. We reaffirm UNODC’s commitment to supporting KPK’s strategic plan,” he added.
Mr. Fedotov highlighted in particular UNODC Indonesia’s pioneering work on supporting Government efforts to combat emerging threats such as corruption, illicit drugs, transnational organized crime, and wildlife, forest and environmental crimes. In particular, Mr. Fedotov stressed the unwelcome links between corruption, the criminal justice system and forest crimes.
Mr. Fedotov made his comments during a Q & A with reporters at a joint session with KPK Chairman Commissioner, Mr. Abraham Samad. The session, Challenges and Opportunities in Tackling Corruption in Indonesia, was held at KPK to promote activities planned throughout Indonesia for World Anti-Corruption Day, on Sunday 9 December.
The KPK event took place during the second day of Mr. Fedotov’s four-day mission to Indonesia, the concluding leg of his five-country, 12-day inaugural visit to Southeast Asia to engage both with government counterparts and civil society partners. Prior to Indonesia, Mr. Fedotov visited Thailand, Myanmar, Viet Nam and Lao PDR where he exchanged view with regional leaders on the human security challenges facing the region and how the United Nations could respond better.
Indonesia is a critical regional hub and is consequently home to the largest single UNODC country programme in the region. The UNODC programme in Indonesia provides support to anti-corruption efforts by the Supreme Court, the Corruption Eradication Commission (KPK), the criminal justice system and law enforcement generally. It also involves civil society mobilization to better combat emerging threats such as corruption and linked deforestation.
“Transnational organized criminal syndicates operating in Indonesia and the region play a role in illicit resource extraction – like protected natural resources, timber, fish and other wildlife – and crimes which harm the environment. They are a threat to public health and society’s well-being”, said Mr. Fedotov. “Let’s put them out of business!”
Following his arrival, Mr. Fedotov also met with Minister of Foreign Affairs Dr. R.M. Marty Natalegawa, the Minister of Health, Dr. Nafsiah Mboi, the Vice Minister of the National Development Planning Agency (BAPPENAS), Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, and other key Government officials, such as Mr. Gories Mere, the head of the National Narcotics Agency (BNN), and Police General Timur Pradopo, the Chief of the Indonesian National Police.
In his meetings, Mr. Fedotov emphasized that UNODC, in partnership with the Indonesian government, is dedicated to strengthening the rule of law and improving the capacity of anti-corruption institutions, fighting transnational organized crime, terrorism, implementing prison reform; and in particular, combating environmental crime, corruption, drug use and HIV.
For further information, please contact:
John Bleho Zulkarnain Lubis
Media and Communications Consultant Communication Associate
UNODC Regional Centre for East Asia and the Pacific UNODC Indonesia
Telephone: (+66) 2288.2091 Telephone: +62-21-5292-0731
Mobile: (+66) 81.750.0539 Mobile: +62812-8214-6235
Email: john.bleho@unodc.org Email: zulkarnain.lubis@unodc.org
David Dadge
Spokesperson, UNODC ViennaJohn Bleho Zulkarnain Lubis
Media and Communications Consultant Communication Associate
UNODC Regional Centre for East Asia and the Pacific UNODC Indonesia
Telephone: (+66) 2288.2091 Telephone: +62-21-5292-0731
Mobile: (+66) 81.750.0539 Mobile: +62812-8214-6235
Email: john.bleho@unodc.org Email: zulkarnain.lubis@unodc.org
David Dadge
Telephone: (+43 1) 26060-5629
Mobile: (+43-699) 1459-5629
Email: david.dadge@unvienna.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar