LIPUTANSATU.COM: Februari 2013

Minggu, 24 Februari 2013

Ketua DPD RI akan Hadiri Pelantikan Presiden Perempuan Pertama Korea Selatan

SIARAN PERS KETUA DPD RI

Bertolak ke Seoul,

Ketua DPD RI akan Hadiri Pelantikan Presiden Perempuan Pertama Korea Selatan

Ketua DPD RI, Irman Gusman akan menghadiri Pelantikan Presiden Terpilih Korea Selatan, Park Geun-hye. Presiden perempuan pertama di Korea Selatan itu diharapkan dapat mendorong upaya peningkatan hubungan kerjasama dengan negara-negar lain, termasuk Indonesia. Hal ini dikatakan Irman saat menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Yeong Son di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat (22/2).

Menurut rencana, Irman berangkat pada Sabtu (23/2) besok, pukul 21.00 WIB menuju Seoul didampingi Wakil Ketua DPD RI, GKR. Hemas, Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Utara, Rudolf Pardede dan Anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Riau, Aida Zulaikha Ismeth.

Selain itu, Wakil Presiden RI, Budiono juga akan turut serta menghadiri upacara pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (25/2) pukul 11.00 waktu setempat di gedung Majelis Nasional.

Irman berharap hubungan kerjasama antara Indonesia-Korea Selatan dapat ditingkatkan, mengingat selama 40 tahun ini berbagai kerjasama telah berjalan dengan baik antara kedua negara.

"Saya harap hubungan kedua negara yang sudah erat ini dapat terus ditingkatkan tidak hanya disektor ekonomi namun juga di sektor-sektor lainnya,” ujar Irman.

Sementara itu, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Yeong Son menyampaikan penghargaannya atas kesediaan Ketua DPD RI Irman Gusman untuk menghadiri pelantikan presiden Korea Selatan. Menurutnya, pemerintah Korea Selatan berharap hubungan kerjasama dengan Indonesia dapat terus ditingkatkan.

Korea Selatan memandang penting hubungan diplomasi dengan Indonesia yang telah terjalin selama 40 tahun belakangan dan untuk itu Kedutaan Korea Selatan di Indonesia akan menggelar pertunjukan musik di Jakarta dalam rangka merayakan 40 tahun hubungan diplomatik sekaligus persahabatan dengan Indonesia.

"Sudah 40 tahun kami bersahabat sekaligus menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Untuk merayakannya, kami akan menggelar sebuah konser musik pada 9 Maret 2013 di Gelora Bung Karno, Jakarta," kata Yeong Son.

Kedatangannya kali ini juga adalah untuk mengundang Ketua DPD RI, Irman Gusman untuk turut menghadiri acara yang akan dimeriahkan sejumlah artis Korea Selatan antara lain Teen Top, 2PM, SHINee dan Super Junior.***

Keterangan Gambar :

Photo 1 :

Ketua DPD RI Irman Gusman menerima Duta Besar Korea Selatan, Kim Yeong Seon di Ruang Delegasi Ketau DPD RI. Pertemuan membahas sejumlah hal antara lain, Ketua DPD RI yang akan menghadiri pelantikan Presiden Korea Selatan dan rencana perayaan ke 40 Tahun hubungan persahabatan Indonesia-Korea Selatan.

Photo 2 :

Duta Besar Korea Selatan, Kim Yeong Seon berbincang dengan Ketua DPD RI, Irman Gusman mengenai sosok Presiden perempuan pertama Korea Selatan.

Photo 3 :
Duta Besar Korea Selatan, Kim Yeong Seon menyatakan kebanggaannya atas hubungan kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan yang berjalan hampir 40 tahun.

Penegakan Hukum di Papua Sangat Diperlukan, Operasi Militer Tunggu Dulu

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merasakan kesedihan dan duka cita yang sangat mendalam terhadap tewasnya delapan prajurit TNI di Papua. Peristiwa ini tak dapat diterima dan harus diusut tuntas. Pemerintah dapat melakukan segala hal yang mungkin dan legal untuk menegakkan hukum dan menjamin keamanan di seluruh Papua. Pilihan operasi militer boleh saja terbuka, namun tunggu dulu sampai semua jelas dan persyaratan menggelar operasi militer terpenuhi.

Hal terpenting dalam menegakkan keadilan pada kasus ini ialah agar hukum dapat diterapkan dengan tegas tanpa menimbulkan keresahan dan rasa takut warga. Pemerintah berkepentingan menjaga rasa aman masyarakat sebagai jaminan tidak terulangnya kasus ini. Peran serta masyarakat merupakan bagian utama sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta.

Menyeret pelaku dan memastikan keamanan teritorial merupakan mencerminkan kedaulatan bangsa dan negara. Pemerintah tak perlu ragu dan takut terhadap suara-suara pihak asing yang terkesan memojokan. Penegakan hukum dalam negara yang berdaulat sepenuhnya urusan dalam negeri demi kepentingan masyarakat bangsa.

Kepada keluarga yang ditinggalkan, Pemerintah hendaknya memberikan perhatian dan penghargaan yang cukup. Delapan prajurit yang gugur tersebut berhak mendapat penghormatan yang layak.

Jakarta, 22 Februari 2013

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

Wakil Ketua,

Gusti Kanjeng Ratu Hemas

BNN Jangan Terjebak Pencitraan, Pemberantasan Narkoba Sudah Darurat

Siaran Pers Kunjungan Kepala BNN ke DPD RI

BNN Jangan Terjebak Pencitraan, Pemberantasan Narkoba Sudah Darurat

Masalah narkoba di Indonesia sudah dapat dikatakan berada dalam kondisi darurat karena peredarannya meluas hingga ke kampung-kampung. Pada saat yang sama, masyarakat belum betul-betul merasakan manfaat keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN). Belakangan ini, BNN malah dipandang terjebak dalam pencitraan di media dengan rajin menangkap selebriti, tapi gagal menyeret bandar-bandar besar.

Karena itu, dalam kunjungan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar ke DPD RI, Jumat siang, GKR Hemas mengingatkan bahwa DPD RI mendorong BNN meningkatkan kinerjanya menyeret para pengedar dan bandar-bandar besar narkoba untuk menepis pandangan miring masyarakat. Keberhasilan tugas BBN akan terlihat bila peredaran narkoba menghilang dari tengah masyarakat, meskipun BNN tak terlihat di layar kaca televisi atau terpampang di media massa.

Kepala BNN Komjen Anang Iskandar menyatakan, tugas memberantas narkoba memerlukan peran serta masyarakat luas. Untuk itu, BNN menyampaikan berberapa masalah yang memerlukan peran serta masyarakat di tingkat propinsi dan mengharapkan bantuan DPD RI. Khusus untuk wilayah DI Yogyakarta, Kepala BNN mengharapkan GKR Hemas dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dan mendorong pembangunan pusat rehabilitasi. “Sebagai Kota Pelajar, Yogya akan menjadi contoh bagi wilayah lain,” kata Komjen Anang.

Menanggapi permintaan tersebut, GKR Hemas menyatakan akan membantu sepenuhnya dan melibatkan sebanyak mungkin anggota DPD RI. “Para anggota dapat menggerakkan masyarakat di daerahnya masing-masing,” kata GKR Hemas.*

Rabu, 20 Februari 2013

APJII Siap Lindungi ISP yang Dituding Korupsi

LIPUTANSATU.COM - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menolak tudingan LSM Realisasi Implementasi Pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (LSM RIP-KKN) yang menyatakan bahwa 16 perusahaan ISP (Internet Service Provider) melakukan korupsi dan merugikan negara.

"Tudingan LSM itu menurut kami mengada-ada. Mereka tampaknya ingin memperkeruh industri ISP yang saat ini berperan membuat masyarakat melek teknologi dan memberikan sumbangan besar pertumbuhan ekonomi negara sampai 6,3 persen," kata Ketua Umum APJII Semual A Pangerapan kepada wartawan, Selasa (19/2/2013).

Menurut Sammy -- panggilan Semuel -- APJII akan melindungi anggotanya dari tudingan pihak lain yang membahayakan industri internet dan telekomunikasi.

Pernyataan APJII ini disampaikan bekaitan dengan laporan LSM RIP-KKN ke Kejaksaan Agung pada Senin (18/2) kemarin.

Dalam laporannya RIP-KKN mengadukan 5 operator seluler dan 16 perusahaan ISP telah melakukan korupsi penggunaan jaringan frekuensi sejak tahun 2004 sehingga merugikan keuangan negara Rp 16,8 triliun. Kerugian tersebut dihitung oleh mereka dari biaya hak pemakaian (BHP) frekuensi para terlapor sejak tahun 2004.

Adapun 5 operator terlapor adalah Telkomsel Flash dengan Frekuensi 3G, XL Axiata dengan Frekuensi 3G, Indosat 3G dan Bakrie Telekom (FWA) dengan mempergunakan Fixed Wireless Access. Sedangkan 16 ISP terlapor adalah Indonet, IM2, AT&T LSP, Sistelindo, BizNet, CBN, Central Online, Centrin Online, IPNet, Jalawave, Radnet, Cepatnet/Moratel, Quasar, Andalas Internet, dan Lintasarta.

Tampaknya tindakan LSM ini terilhami dari kasus kriminalisasi yang sedang disidangkan tentang dakwaan korupsi yang dilakukan IM2 dan Indosat. Masalah kerjasama penggunaan jaringan Indosat oleh IM2 oleh LSM KTI -- yang melaporkan -- dituding sebagai penyalahgunaan frekwensi radio 2.1 GHz yang dialokasikan untuk 3G yang penunjukannya melalui tender.

Menurut Sammy, ada upaya terstruktur untuk melakukan kriminalisasi industri internet dan seluler di Indonesia. Yang mana, hal ini kian subur karena terkesan difasilitasi justru oleh Kejaksaan Agung.

Padahal, dalam kasus IM2-Indosat, jelas-jelas pentolan LSM KTI sebagai pelapornya, sudah terbukti melakukan pemerasan dan sudah diputus penjara. "Kami khawatir hal ini akan terus terjadi upaya-upaya untuk memeras pelaku usaha dengan berbagai dalih korupsi. Ini sangat mengganggu kenyamanan berusaha," tegas Sammy.

Kejagung Selektif
Dalm hal ini, APJII minta agar Kejagung selektif dalam menerima pengaduan-pengaduan LSM yang memiliki motif yang tidak baik untuk menghancurkan industri internet dan telekomunikasi yang sedang tumbuh dan terbukti memberikan sumbangan signifikan bagi kemajuan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Sammy, sesuai dengan Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi, bahwa yang berhak nyemprit apabila ada pelanggaran di bidang telekomunikasi dan internet adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang terdiri dari wakil masyarakat (KRT - Komite Regulasi Telekomunikasi), beserta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Artinya, pendapat mereka harus didengar juga oleh lembaga hukum lain.

Dengan adanya tudingan tersebut, APJII akan siap menghadapinya dengan kuasa hukum terbaik yang untuk melindungi anggotanya. "Kami akan melindungi anggota APJII. Kami akan siapkan pengacara profesional untuk anggota kami," jelas Sammy.

Dalam kesempatan ini dijelaskan, bahwa dalam bisnis telekomunikasi dan internet, adalah sudah menjadi hal yang tak bisa dipisahkan bahwa antar operator dan ISP saling berbagi (sharing) fasilitas jaringan.

Aturan MNVO
Bahkan dalam pemberian lisensi usaha, Kemkominfo membagi antara NAP (network access point) dan ISP . Yang mana, dalam hal ini, untuk untuk sambungan internasional pihak ISP harus membeli/mendapatkan dari NAP.

Selain itu, apabila di suatu tempat ISP tidak menggelar jaringan, ketika memberikan layanan di tempat tersebut bisa dengan sah menyewa jaringan perusahaan ISP lain yang sudah ada.

"Jadi nature bisnis kami itu sharing facility atau network. Kami selalu berbagi karena jaringan itu tidak bisa sendiri, pasti saling membutuhkan dan kami saling membantu," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, untuk menghindari ulah LSM-LSM iseng seperti ini, APJII juga mengimbau kepada pemerintah dalam hal ini Kemkominfo untuk lebih tegas dan melindungi ISP dan operator seluler.

Kominfo juga sudah saatnya untuk menerbitkan aturan tentang MVNO (Mobile virtual network operator), yakni operator jaringan virtual bergerak yang memungkinkan menjadi payung hukum dalam hal kerjasama antaroperator seluler dengan ISP dalam pemakaian fasilitas jaringan.

Selasa, 19 Februari 2013

SMART CITY

MENDUKUNG DKI MENUJU SMART CITY

Pemprov DKI dibawah kepemimpinan pasangan Gubernur dan wakil Gubernur Jokowi-Ahok berencana menertibkan tata kota khususnya papan reklame atau billboard agar terlihat rapi dan tertata. Langkah awal yang akan diambil oleh Pemprov DKI adalah dengan memperketat dan melarang izin pemasangan billboard berbentuk reklame. Sebagai gantinya, akan digunakan layar LED.

Infrastruktur berupa jaringan fiber optic pun telah disiapkan untuk medukung rencana tersebut. Pemprov akan mengambil keuntungan dari pemasangan jaringan fiber optic. Dengan sistem ini, diharapkan Jakarta akan menjadi smart city.

DUQSI Media yang telah menerapkan media iklan berbentuk TV LED pada tahun 2009 sangat mendukung gagasan Pemprov DKI tersebut. Hal ini sejalan dengan harapan DUQSI Media untuk menyediakan media luar ruang dengan tampilan modern dan ramah lingkungan.

Saat ini DUQSI Media telah menempatkan jaringan medianya berupa TV Luar Ruang di 8 stasiun kereta api seperti di stasiun Jakarta Kota, Gambir, Tanah Abang, Pasar Senen, Jatinegara, Manggarai, Sudirman (Dukuh Atas), dan Bogor. Jaringan Media TV Luar Ruang DU-QSi Media disebar pada titik-titik strategis yang eksklusif seperti di lobby, loket dan ruang tunggu untuk memberikan jangkauan yang luas. Sistem looping diatur setiap 5 menit untuk memberikan high exposure (204 kali-perhari-perdisplay) terhadap iklan-iklan yang ditayangkan.

Leading in Technology

DU-QSi Media mengusung konsep Digital Need Based Media yang menggabungkan informasi lokal dan iklan komersial dalam satu layar TV dengan kualitas full HD. Aplikasi teknologinya dirancang untuk dapat memberikan fleksibilitas dan transparansi kepada pengiklan sehingga menjadikan DU-QSi Media sebagai mitra bisnis yang memberikan solusi dan terpercaya.

Berikut adalah keunggulan teknologi dari Media TV Luar Ruang DUQSI Media :

Menggunakan layar TV berteknologi Full HD yang menjamin ketajaman gambar.
Jaringan yang terintegrasi melalui koneksi internet (over IP) dengan sistem kontrol terpusat memberikan efisiensi dalam pengoperasian dan perawatan.
Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penayangan atau penggantian materi iklan (fleksibel).
Fitur Alert system akan mengirimkan failure/ succeeded notification kepada media moderator dan pengiklan melalui email. Hal ini akan membantu dalam kecepatan penanganan masalah sekaligus memberikan transparansi kepada pengiklan.

Value for Money

DUQsi Media berkomitmen untuk menjadi mitra bisnis yang memahami kebutuhan pelanggannya. Efisiensi dan efektifitas organisasi dan pengelolaan bisnisnya terus ditingkatkan melalui teknologi dan sistem manajemen yang efektif. Pada akhirnya hal tersebut akan menjadikan DU-QSi Media mampu memberikan pelayanan terbaik dengan biaya yang sangat kompetitif.

Pricing yang diterapkan DU_QSi media dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pelanggannya dalam mengelola anggaran beriklannya. Harga penayangan iklan didasarkan pada lokasi stasiun dan durasi iklan (15”/30”/45”/60”) untuk periode 1 bulan.

Berikut adalah Ratecard untuk tahun 2013 :

Selain keunggulan dalam fleksibilitas dan transparansi, DUQSi Media juga memberikan benefit lain berupa free running text dan fantastic discount diawal tahun tahun 2013. Segera manfaatkan kesempatan ini dan kejar potensi pasar anda secara pintar melalui Media TV Luar Ruang DUQSi Media dengan menghubungi kami di 021-392 6237 atau email ke info@du-qsi.com.