Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
merasakan kesedihan dan duka cita yang sangat mendalam terhadap tewasnya
delapan prajurit TNI di Papua. Peristiwa ini tak dapat diterima dan harus diusut
tuntas. Pemerintah dapat melakukan segala hal yang mungkin dan legal untuk
menegakkan hukum dan menjamin keamanan di seluruh Papua. Pilihan operasi
militer boleh saja terbuka, namun tunggu dulu sampai semua jelas dan
persyaratan menggelar operasi militer terpenuhi.
Hal terpenting dalam menegakkan
keadilan pada kasus ini ialah agar hukum dapat diterapkan dengan tegas tanpa
menimbulkan keresahan dan rasa takut warga. Pemerintah berkepentingan menjaga
rasa aman masyarakat sebagai jaminan tidak terulangnya kasus ini. Peran serta
masyarakat merupakan bagian utama sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta.
Menyeret pelaku dan memastikan
keamanan teritorial merupakan mencerminkan kedaulatan bangsa dan negara.
Pemerintah tak perlu ragu dan takut terhadap suara-suara pihak asing yang
terkesan memojokan. Penegakan hukum dalam negara yang berdaulat sepenuhnya
urusan dalam negeri demi kepentingan masyarakat bangsa.
Kepada keluarga yang
ditinggalkan, Pemerintah hendaknya memberikan perhatian dan penghargaan yang
cukup. Delapan prajurit yang gugur tersebut berhak mendapat penghormatan yang
layak.
Jakarta, 22 Februari 2013
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
Wakil Ketua,
Gusti Kanjeng Ratu Hemas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar