Etika Berkendara Bagi Pengendara Sepeda Motor

Divisi Humas Mabes Polri

Etika Berkendara Bagi Pengendara Sepeda Motor

Etika berkendara itu perlu. Tujuannya adalah untuk menghormati, menghargai dan menjaga keselamatan orang lain. Kebanyakan pemakai jalan jarang yang punya motto sedia payung sebelum hujan, biasanya kehujanan dulu baru pakai payung. Nah, demikian pula dengan pengendara sepeda motor yang belum beretika, kalau belum kejadian belum jera.

Siapapun pasti tidak akan pernah mengharapkan celaka. Lalu solusinya bagaimana? Tentu saja dimulai dari diri kita sendiri. Adapun tips-tips untuk meminimalkan kejadian yang tidak menyenangkan saat berkendara seperti celaka atau mencelakakan orang lain adalah:

1. Pastikan kondisi fisik dan jiwa yang sehat, lakukan pemanasan sebelum berangkat ke tujuan.

2. Pastikan sepeda motor yang akan digunakan benar-benar siap selama dalam perjalanan, mulai dari kesiapan kondisi mesin kendaraan, ban, rem, kopling, oli, handle gas, lampu depan, lampu rem, sign, rantai, busi, bahan bakar dan surat-surat (SIM dan STNK).

3. Gunakanlah helm full face atau helm standar (SNI) baik bagi pengemudi maupun pembonceng. Memakai kacamata dengan UV (Ultra Violet) protection di siang hari agar tidak silau dan pandangan mata lebih jelas.

4. Menyangkut kemungkinan perubahan cuaca, pengendara sepeda motor harus mempersiapkan jaket, sepatu, body protector, sarung tangan, kacamata dan jas hujan.

5. Bagi pembonceng wanita, sebaiknya tidak duduk menyamping melainkan harus menghadap ke depan.

6. Untuk menyeberang pastikan lalu lintas aman, barulah menyeberang.

7. Perjalanan di kota kecepatan tidak lebih dari 60km/jam, jangan berjalan dengan zig-zag, apalagi jika memboncengkan balita atau orang tua.

8. Jangan membawa muatan yang melebihi ketentuan (lebih dari 2 Orang).

9. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas sepanjang rute perjalanan dan etika berlalu lintas.

10. Nyalakan lampu utama pada siang hari dan gunakan lajur jalan paling kiri.

11. Hal yang tak kalah penting adalah berdoa memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum mengawali perjalanan.

Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mau celaka, tetapi kalau bisa dicegah kenapa tidak? Disiplin berlalu lintas bukan hanya milik Petugas Kepolisian tetapi milik kita semua agar selamat sampai di tujuan.

Mr. Sakichi Toyoda masuk Syurga?

Kp Norman Pangerannorman

Ketika Mr. SAKICHI TOYODA meninggal dunia dan sampai di Pintu Gerbang Surga disambut oleh MALAIKAT.

"MALAIKAT: Karena anda adalah ORANG yang Baik & CIPTAkan mobil TOYOTA, telah merubah dunia.. Maka sebagai hadiahnya anda boleh memilih tinggal di Surga ini bersama siapa aja.

TOYODA: " Terima kasih " Saya memilih tinggal bersama ADAM, yg konon katanya orang PERTAMA di SURGA ini ".

Ketika bertemu ADAM, Toyoda Bertanya:
" Bukankah ANDA yang menCIPTAkan WANITA ? "

ADAM Menjawab: " ya ".

TOYODA: " DESIGN ciptaan ANDA banyak CACATnya.

1. Terlalu banyak TONJOLAN.

2. BERISIK

3. BODY bagian BELAKANG, GOYANGnya terlalu BANYAK..

4. Tempat peMASUKan terlalu dekat dengan tempat pemBUANGannya.

ADAM: " TUNGGU dulu ". " COBA saya PERIKSA ke KOMPUTER ".

ADAM mengetik beberapa Perintah ke Komputer dan beberapa saat Keluar HASIL

ADAM: " Ya, Memang ADA beberapa keLEMAHan dalam DESIGN saya, tapi menurut data dikomputer ternyata lebih banyak laki-laki yang SENANG mengendarai CIPTAAN saya daripada Mobil TOYOTA ciptaan Anda..

WANITA adalah kendaraan terbaik di DUNIA melebihi CIPTAANmu, karena :

- Memiliki 2 LAMPU DEPAN yang MENAWAN..

- Memiliki 2 BEMPER belakang yang INDAH Sekali.

- Mengeluarkan PELUMAS sendiri saat PANAS.

- DISTARTER hanya dengan SENTUHAN JARI saja.

- Ganti OLI Mesin Otomatis setiap Bulan GANTI Sendiri.

- Dapat digunakan oleh PISTON Ukuran apapun.

- Beraneka ragam POSISI berkendara & GAMPANG disesuaikan.

- ASESORIS Mengagumkan.

- IRIT bahan bakar, 9 bulan HANYA diisi 5 ml

Itulah Sebabnya Laki-laki tergila- gila MENGENDARAI WANITA dibandingkan "MOBIL TOYOTA" ciptaan Anda..

Peningkatan Kewenangan DPD RI Naik Kelas

 

Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan uji materil terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan sejumlah pasal yang termaktub dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Keputusan tersebut diumumkan oleh sembilan hakim konstitusi yang diketuai Mahfud MD di hadapan para pemohon, dalam hal ini DPD RI yang di Ketua Irman Gusman, di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (27/3).

Dengan dihasilkannya keputusan tersebut, mulai saat ini DPD RI memiliki kewenangan yang setara dengan DPR RI dan Presiden dalam hal pembahasan Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah, seperti otonomi daerah, perimbangan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya lam, pemekaran daerah, dan berbagai hal lainnya yang berkenaan dengan tugas dan wewenang DPD yang diamanatkan konstitusi UUD 1945.

Terdapat beberapa poin penting dari hasil putusan yang dibacakan dalam Sidang Pleno tersebut, yaitu DPD RI punya hak dan kewajiban yang setara dengan Presiden dan DPR dalam membahas undang-undang yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berhak mengajukan dan membahas RUU dari tahap pertama hingga tahap terakhir, bahkan pada tahap kedua DPD dapat mengajukan pendapat dan pandangan akhir di depan sidang paripurna DPR. Dalam pembahasan RUU yang berkenaan dengan daerah, sejak saat ini pembahasan RUU menjadi tripartit, yaitu antara Presiden, DPR, dan DPD.

Dengan kata lain, semua pembahasan undang-undang yang berkenaan dengan daerah tanpa melibatkan DPD RI, dapat dikatakan inkonstitusional

Dalam konferensi persnya di Ruang Lobi lantai 8 Gedung Nusantara III Komplek MPR/DPR/DPD RI, Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menorehkan sejarah baru dalam sistem keparlemenan Indonesia.

“DPD RI berterima kasih kepada Mahfud MD dan 9 hakim konstitusi lainnya yang telah mengabulkan hampir semua dari permohonan yang diajukan DPD RI. Hanya “ketok palu” terhadap UU saja yang belum dimiliki DPD. Namun Ini adalah kemajuan bersejarah dalam kelembagaan DPD RI dimana saat ini kewenangan DPD RI dapat dikatakan hampir setara dengan DPR RI”, tutur Irman Gusman.

Dalam kesempatan tersebut Irman atas nama DPD RI juga berterima kasih kepada tim pengacara DPD yang koordinatori oleh Todung Mulya Lubis.

Lebih lanjut Irman mengatakan bila sebelumnya RUU yang diajukan DPD kepada DPR masuk ke badan legislatif dan berganti baju menjadi milik DPR, maka kini karena DPD ikut pembahasan hingga tahap akhir maka RUU yang diajukan DPD tersebut tetap menjadi RUU milik DPD.

Kuasa hukum pemohon, dalam hal ini DPD RI, Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa dengan keputusan MK tersebut saat ini DPD dapat membahas dan memperjuangkan hal-hal yang menjadi aspirasi daerah. Ia mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi  untuk tidak mengabulkan permohonan DPD RI, karena permohonan DPD RI tersebut sesuai

dengan amanat yang diberikan konstitusi.

“Kini bisa dikatakan, tidak ada Indonesia tanpa daerah, dan tidak bisa Indonesia tanpa DPD RI” ungkap Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers menanggapi putusan MK hari ini.

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI I wayan Sudirta mengatakan bahwa permohonan DPD ke MK sesungguhnya bukan meminta penambahan kewenangan. Yang diminta DPD adalah haknya yang telah diberikan Undang-Undang Dasar selama ini. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi hari ini, maka kewenangan DPD RI yang diberikan konstitusi telah dimiliki. Daerahpun turut berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi atas dikabulkannya permohonan DPD RI tersebut.***

Keterangan Foto : Ketua DPD RI Irman Gusman bersama Koordinator kuasa hukum DPD RI Todung Mulya Lubis dan para Senator DPD RI saat konferensi pers menjelaskan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan DPD RI, di Ruang Lobi lantai 8 Gedung Nusantara III Komplek MPR/DPR/DPD RI Jakarta (27/3)

MK Putuskan DPD Berhak Mengajukan dan Membahas RUU

Mahkamah Konstistusi (MK) mengabulkan permohonan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD). MK memutuskan DPD berhak mengajukan dan membahas
Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu sejak awal hingga akhir. DPD
hanya tidak terlibat pengesahan.
Menurut Mahkamah, terdapat lima pokok persoalan konstitusional, yaitu
kewenangan DPD mengusulkan RUU yang diatur Pasal 22D ayat (1) UUD
1945, yang menurut DPD, RUU dari DPD harus diperlakukan setara RUU
dari Presiden dan DPR; kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebut
Pasal 22D UUD 1945 bersama DPR dan Presiden; kewenangan DPD memberi
persetujuan atas RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945; keterlibatan DPD
dalam penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) yang menurut
DPD sama dengan keterlibatan Presiden dan DPR; serta kewenangan DPD
memberi  pertimbangan terhadap RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945.
“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” demikian amar putusan
Rapat  Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim konstitusi yang
dibacakan bergiliran oleh sembilan hakim di Gedung MK, Jl Merdeka
Barat No 6, Jakarta, Rabu (27/3). Sidang pleno MK dipimpin Mohammad
Mahfud MD selaku ketua majelis hakim merangkap anggota. Ia didampingi
Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi,
Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, dan Anwar Usman.
MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tanggal 14 September 2012, DPD
mendaftarkan permohonan uji materi kedua UU guna mempertegas
kewenangan legislasi DPD sebagaimana ketentuan Pasal 22 D ayat (1) dan
Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.
Dalam pertimbangannya mengenai kewenangan DPD mengajukan RUU, MK
menilai DPD mempunyai posisi dan  kedudukan yang sama dengan DPR dan
Presiden menyangkut pengajuan RUU tertentu, ihwal otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan derah. “Mahkamah
menilai, menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU usul DPD, kemudian
dibahas oleh Badan  Legislasi  (Baleg) DPR, dan menjadi RUU dari DPR
adalah ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD untuk mengajukan RUU
yang telah ditentukan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945.”
Mengenai kewenangan DPD ikut membahas RUU, MK menilai DPD sebagai
lembaga negara mempunyai hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR
dan Presiden dalam membahas RUU. Dengan demikian, pembahasan RUU harus
melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada tingkat I oleh komisi
atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar
musyawarah, mengajukan, dan membahas daftar inventaris masalah (DIM)
serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan
di tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan
tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap
persetujuan. Menurut Mahkamah, pembahasan RUU dari DPD  harus
diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR.
Menyangkut kewenangan DPD ikut menyetujui RUU, DPD dapat saja ikut
membahas dan memberi pendapat pada saat rapat paripurna DPR yang
membahas RUU pada tingkat II, tetapi tidak memiliki hak memberi
persetujuan terhadap RUU yang bersangkutan. Persetujuan terhadap RUU
untuk menjadi undang-undang, terkait ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD
1945 yang menegaskan bahwa hanya DPR dan Presiden yang memiliki hak
memberi persetujuan atas semua RUU. “Kewenangan DPD yang demikian
sejalan dengan kehendak awal (original  intent) pada saat pembahasan
pembentukan DPD pada Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berlangsung sejak
tahun 2000 sampai tahun 2001.”
Mengenai keterlibatan DPD dalam penyusunan prolegnas, menurut
Mahkamah,  seharusnya merupakan konsekuensi norma Pasal 22D ayat (1)
UUD 1945. Norma undang-undang yang tidak melibatkan DPD dalam
penyusunan prolegnas telah mereduksi kewenangan DPD yang ditentukan
oleh UUD 1945. “Dengan demikian permohonan pemohon (DPD) beralasan
menurut hukum.”
Menyangkut kewenangan DPD memberikan pertimbangan terhadap RUU, makna
“memberikan pertimbangan” tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk
ikut membahas RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut
serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk
menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau
seluruhnya. “Hal terpenting adalah adanya  kewajiban dari DPR dan
Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.”
“Seluruh ketentuan UU 27/2009 dan UU 12/2011 yang telah mereduksi atau
mengurangi kewenangan pemohon yang ditentukan oleh UUD 1945 atau telah
mengurangi fungsi, tugas, dan kewenangan DPD sebagaimana yang
dikehendaki oleh konstitusi dan sebagaimana dimaksudkan pada saat DPD
dibentuk dan diadakan dalam konstitusi haruslah dinyatakan
inkonstitusional dan diposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan
UUD 1945,” ujar Mahfud yang membacakan amar putusan.
Lagi pula, menurut MK, sebuah lembaga negara yang cukup besar seperti
DPD dengan anggaran biaya negara yang cukup besar adalah sangat tidak
seimbang dengan kewenangan yang diberikan menurut kedua undang-undang
a quo. “Dengan anggota yang dipilih secara  langsung oleh rakyat di
masing-masing provinsi, tetapi tanpa kewenangan yang memadai
sebagaimana diatur dalam kedua undang-undang a quo dapat mengecewakan
para pemilih di masing-masing daerah yang bersangkutan.”
Oleh karena itu, seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD
Dalam kedua undang-undang a quo, baik yang dimohonkan atau yang tidak
dimohonkan oleh pemohon tetapi terkait kewenangan DPD, harus
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan bertentangan
secara bersyarat dengan UUD 1945 apabila tidak  sesuai dengan
pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah.
Atas putusan ini, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Tim Litigasi DPD I
Wayan Sudirta, dan Koordinator Kuasa Hukum DPD Todung Mulya Lubis,
menyambut baik. “Atas nama pimpinan DPD, kami bersyukur karena para
negarawan dengan independensi yang dimilikinya telah menerima semua
yang kami ajukan. Ini hari bersejarah dalam sistem ketatanegaraan
kita. Telah mendapatkan tempat sebagaimana seharusnya,” Irman
menyatakannya ketika konferensi pers usai sidang pleno MK disertai
sejumlah anggota DPD.
“Dengan pengabulan gugatan uji materi tersebut, DPD memiliki hak dan
kewenangan yang setara dengan DPR untuk mengajukan dan membahas RUU,”
ia menambahkan. “Keputusan MK merupakan peristiwa bersejarah.”
Bagi Todung, keputusan Mahkamah memulihkan kembali kewenangan
legislasi DPD yang selama ini dikebiri oleh DPR serta meluruskan
tafsiran terhadap UUD 1945.


Siaran pers ini dikeluarkan secara resmi oleh
Bidang Pemberitaan dan Media Visual
Sekretariat Jenderal DPD
       
Penanggungjawab:
Mahyu Darma

10 tips berkendara aman menembus kemacetan

Divisi Humas Mabes Polri · 78.810 menyukai ini

12 menit yang lalu ·

Pagi Mitra Humas, Ini 10 tips berkendara aman menembus kemacetan, disimak ya

1. Jagalah jarak aman dengan kendaraan di depan anda. Jika anda terburu-buru dan berkendara dengan kecepatan tinggi ditengah kemacetan, Anda sesungguhnya membahayakan keselamatan Anda sendiri.

2. Fokus! Pastikan anda berkonsentrasi dengan jalanan di hadapan anda.

3. Saat anda melihat ruang antara dua kendaraan, jangan terburu-buru memaksakan masuk kedalamnya. Pastikan ruang tersebut dapat dilalui mobil anda (sesuai dengan lebar mobil anda) dan pastikan tidak membahayakan pengendara lain (semisal motor).

4. Jangan memposisikan mobil anda parallel dengan kendaraan besar (seperti bus atau truck). Saat berada berdampingan dengan kendaraan besar, akan menyebabkan Anda kehilangan ruang pandang dan bahkan pengendara lain tidak akan melihat keberadaan mobil Anda. Hal tersebut dapat menyulitkan pergerakan Anda dan pengendara lain, yang berujung pada kecelakaan.

5. Saat ingin menyalip atau mendahului kendaraan lain pastikan ada ruang yang cukup di depan anda. Bijaklah saat memperkirakan ruang di sekitar anda. Saat ruang sudah cukup melajulah sesegera mungkin mendahului kendaraan yang ingin Anda dahului. Penting di ingat untuk sedikit menurunkan gear, agar kendaraan tidak melaju terlalu menghentak.
6. Patuhi semua peraturan lalu-lintas. Itu semua untuk keamanan anda. Hormati setiap rambu-rambu lalu-lintas dengan mematuhi sesuai kaidah yang berlaku. Hindari untuk membunyikan klakson saat melintasi sekolahan atau rumah sakit, serta melambat (berhenti) dibelakang zebra cross. Mamatuhi peraturan dan rambu lalu-lintas adalah salah satu cara termudah untuk ‘enjoy’ dan merasakan safety driving.

7. ‘good grip over the steering wheel’. Sebisa mungkin posisi duduk yang nyaman harus diterapkan agar Anda lebih leluasa dan sigap dalam mengoperasikan lingkar kemudi (stir). Disamping itu peting juga untuk memahami dan mampu mengoperasikan setiap teknologi yang ada di dalam mobil anda. Sebagai contoh pemahaman tetang rem ‘ABS’, jika sudah paham betul anda dapat memaksimalkan teknologi tersebut dalam keadaan darurat dan menghindarkan diri dari kecelakaan.

8. ‘Drinking and Driving’ (mengemudi usai minum minuman beralkohol) jelas sangat berbahaya. Hal tersebut bahkan telah menjadi factor besar mengakibatkan kecelakaan di jalan. Tak perduli anda berkendara di jalan yang sepi, jalan tol, terlebih di jalan perkotaan yang padat, mengemudi dalam pengaruh alcohol adalah sangat berbahaya dan Dilarang Undang-Undang.

9. Jangan mengoperasikan handphone saat anda mengemudi. Menerima telepon, menulis sms jelas mengganggu konsentrasi. Bahkan meskipun kita menelepon dengan perangkat handsfree, percakapan telefon jelas akan mengurangi konsentrasi berkendara dan perhatian kita terhadap lingkungan sekitar. Jika telepon atau pesan SMS yang masuk Anda rasa sangat penting, sebaiknya Anda menepi di tempat yang aman.

10. Rencanakan rute perjalanan dengan cermat. Dengan merencanakan rute perjalanan dan memperkirakan arus lalu lintas yang anda lalui, sedikit banyak anda telah menghemat waktu perjalanan anda. Mengetahui ‘jam-jam sibuk’ suatu jalur dapat menghindarkan diri Anda dari kemacetan. Jika memungkinkan gunakan pula perangkat navigasi (GPS) yang dapat membantu anda menentukan jalur / arah perjalanan. Beberapa perangkat GPS telah di lengkapi dengan data ‘traffic report’ yang member tahukan pada Anda lokasi-lokasi terjadinya kemacetan.

Tentang "Surga berada di telapak kaki Ibu

Mungkin sudah cukup lama kita mengetahui sebuah pepatah atau pesan/nasihat yang berbunyi,"Surga berada di telapak kaki Ibu." Sejak kita tahu hingga saat ini tentu belum ada yang membantahnya. Jika ada mungkin orang tersebut telah siap untuk di 'cap' durhaka oleh orang lain yang mendengar bantahannya.

Sudah tak terhitung berapa kali aku merenungi makna kalimat indah tersebut. Mungkin saking merasakan kedalaman maknanya hingga tak pernah merasa bosan selalu mengingat dan mengingat kembali kalimat nasehat sederhana itu.

Namun hari ini aku merasa beruntung, tentu juga bersyukur, ketika mendapatkan makna yg sedikit berbeda dari apa yang sering aku renungi. Sebab baru saja aku temui makna bahwa neraka juga ada di kaki Ibu!

Kenapa kok ternyata surga dan neraka juga berada di telapak kaki Ibu? Begini ceritanya.

Ibu saya berkata: “Sorga berada di bawah telapak kaki Ibu itu artinya bukan bahwa Ibumu ini berkuasa atasmu, sehingga tidak ada kebaikan bagimu kecuali mematuhi apa saja kata Ibu kepadamu”.

“Sorgamu ada di kakiku, Nak. Jadi amanat Tuhan kepada Ibumu sangat berat. Ibu wajib mensorgakan hidupmu. Ibumu harus memproses kesorgaanmu di dunia dan akhirat. Ibumu wajib bersikap terbuka dan adil agar engkau bisa merundingkan masa depan sorgamu sebaik-baiknya”.

“Sorga di kakiku ini disediakan untukmu, Nak. Tapi neraka di kakiku disediakan buat kita berdua. Kalau tak kusediakan pendidikan jalan ke sorga untukmu, Ibumu tercampak ke dalam neraka. Kalau hati Ibumu marah atau sakit hati kepadamu tanpa dasar yang Tuhan merelakannya, maka neraka bukan untukmu, melainkan untuk Ibumu”.

“Nak, kalau Ibumu menyediakan jalan neraka bagimu, ingatkanlah aku. Namun kalau kusediakan jalan sorga bagimu, engkau wajib patuh kepadaku”.

# Dikutip dari tulisan singkatnya Cak Nun," Surga Neraka di Kaki Ibu."

Yiiuukkk...kita renungi secara lebih mendalam! Semoga bermanfaat... Salam takzim.

JAKARTA SPECTACULAR JOB FAIR 2013

Jakarta Spectacular Job Fair 2013 by Jobforcareer.co­m kembali akan digelar dgn diikuti lbh dr 120 prshn Nas & Multinas:

02-03 April 2013,
Istora Senayan
Jl. Pintu 1 Senayan - Parkir Timur Senayan - Kawasan GBK, Jak-Pus
Waktu. : 09.00-17:00

Update Peserta:
- MNC Media Group
(RCTI, Global TV, MNC TV, Sindo TV,
Indovision, MNC Shop, MNC.
Channel, dan MNC Group Lainnya)
- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT. Bank CIMB Niaga Tbk
- PT. Bank BCA Tbk
- PT. Bank Danamon Ind. Tbk
- PT. Bank Bukopin Tbk
- PT. Bank Sahabat
- PT. Tunas Ridean Tbk
- PT. Indosat Tbk
- PT. Mustika Ratu Tbk
- PT. Ramayana Lestari Santosa Tbk
- PT. Asahimas Flat Glass Tbk
- PT. Home Credit Indonesia
- PT. Hosana Damai Putra
- PT. Transmedic Indonesia
- PT. Tempstaff Indonesia
- PT. Tozy Sentosa (Centro Dept. Store)
- PT. Dima Indonesia
- PT. Multi Screen Indonesia
- PT. Guna Layan Kuasa (Gulaku)
- PT. Elang Kurnia Sakti
- PT. Astrido Group
- PT. Cisarua Mountain Dairy (Cimory)
- Club Med International Hotel
- PT. Kenari Djaja Prima
- PT. Gewantika Konstruksi
- Century Healthcare
- Optik Melawai
- Textile One
- PT. Istana Makmur Sentosa
- PT. BPR Universal
- PT. CIMB Sun Life
- PT. AJ. Mega Life
- PT. Funworld Indonesia
- PT. Indobatt Industri Permai
- PT. Generali Indonesia
- PT. Fuji Bijak Prestasi
- PT. Nusantara Surya Sakti
- PT. Soekartono Prawirodirdjo
- PT. Pundee Associate
- PT. Karya Sejati Makmur
- PT. Indovisual Presentatama
- Dan lain2nya

Persyaratan:
☑ Bawa CV & Surat Lamaran lengkap (fc Ijasah/SKL, KTP, Pas Foto 4x6) dalam bentuk Hard Copy sebanyak2nya...
☑ Pendidikan SMA s/d S2 segala jurusan
☑ Fresh Graduate/­Berpengalaman
☑ Usia max 40thn & Bawa alat tulis.

Seminar dan Pembagian Hadiah Lomba Menulis “Menumbuhkan Wirausahawan Muda”

Kamis 21 Maret 2013 Indonesia Menulis, Univeritas Ciputra, dan FT-Unesa mengelar Seminar dan Pembagaian Hadiah Lomba Menulis “Menumbuhkan wirausahawan muda’. Acara ini dihelat di Auditorium Universitas Ciputra Surabaya yang berkapasitas 500 peserta dan megah. Juara lomba dibagi menjadi dua kategori,  yaitu  kategori  umum dan kategori pelajar/mahasiswa. Kategori umum disponsori olegh Bank UMUM dan kategori pelajar/mahasiswa disponsori oleh Action coach. Pemenang tiap kategori mendapat hadiah uang tunai,  Juara I  Rp 5 juta, Juara II  Rp 3 juta, dan Juara III  Rp 2 juta. Total hadiah untuk lomba ini Rp 20 juta rupiah, dari Acton Coach 10 juta dan dari Bank UMKM 10 juta. Masing-masing pemenang juga mendapat hadiah Paket Speedy  2 Mbps selama setahun gratis dari PT Telkom. Selain itu, pemenang mendapat tambahan hadiah dari Universitas Ciputra berupa Beasiswa S1 dan S2, khusus pemenang yang berstatus pelajar dan mahasiswa. Jumlah naskah lomba yang masuk ke panitia mencapai 550 naskah. Naskah ini akan diterbitkan menjadi 3 buku. Sebelum prosesi penganugerahan  hadiah yang berlangsung meriah tersebut, para pemenang yang berasal berbagai wilayah, yaitu Semarang, Kediri, jember, Palembang, Jakarta, dan Malang mengikuti seminar entrepreneursip  diisi oleh Action Coach, Dirut bank UMKM Jatim, dan Telkom. Selain para pemenag, yang hadir sebagai peserta seminar adalah mahasiswa dan dosen  dari UC dan Unesa serta undangan VIP. Mereka sangat antusias mengikuti prosesi seminar. Bersamaan dengan itu Indonesia menulis memperkenalkan logo dan portal baru. Saat ini tampilan portal tersebut sudah banyak berubah untuk menyongsong tantangan berikutnya. Selanjutnya, April 2013 Indonesia menulis akan meluncurkan lagi lomba menulis  bertema “Inspirasi Sang Guru”, dalam rangka menyongsong Hardiknas 2013 bekerja sama dengan Dinas pendidikan  dan “Green Property” bekerja sama PT Pakuwon Group dan Bank BTN. Pada bulan yang sama, Indonesia Menulis juga melanjutkan pelatihan di Kaltim dan Jatim. Detailnya akan diumumkan di portal Indonesia Menulis. Portal  yang sekarang tampil dengan wajah baru ini juga menyediakan pendampingan entrepreneur untuk pelajar dan koperasi sekolah. Program ini merupakan kerja sama Telkom, Disdik Jatim, Bank UMKM serta Action Coach. Salam,   Fafi Inayatillah Humas Indonesia Menulis www.indonesiamenulis.co

__._,_.___

KOPRAL SUBAGYO, PRAJURIT TNI TERKUAT (TAHAN DIPUKULI 100 TENTARA SELAMA 15 MENIT!!!)

Kalangan militer di Solo tahu betapa tangguhnya Kopral Subagyo. Bayangkan, dia sanggup lari 24 jam. Dia kuat push up 21 jam 40 menit. Tidak cukup sampai di situ. Pernah, pada peringatan Hari TNI, 5 Oktober 2011, Subagyo melakukan aksi ekstrem di depan puluhan warga dan penarik becak di sekitar SD Marsudirini Solo. Dia minum minyak rem, mandi air cabai, dan mematikan api rokok dengan cara dikunyah.

Atraksi itu hanya berlangsung 15 menit, Bagyo memulai atraksi dengan meminum minyak rem, lalu mandi dengan air bercampur ulekan cabai. Setelah itu Bagyo menghampiri puluhan penarik becak yang memegang rokok menyala dan mengambil rokok itu satu per satu lalu mematikan apinya dengan cara dikunyah.

Yang lebih mencengangkan, pernah pada peringatan Hari Juang Kartika di Ambarawa 2010, Kopral Subagyo 'rela' dipukuli oleh rekannya satu kompi. Kalau di TNI, satu kompi berkisar 100 orang prajurit.

"Saya meminta remaja-remaja polisi militer untuk menghajar saya," kata Subagyo. Menurut Subagyo, ada satu kompi prajurit yang memukuli tubuhnya, hingga 15 menit. Dia sanggup bertahan!

Lantas, apa rahasia Kopral Subagyo bisa sekuat itu? Subagyo mengaku tidak memiliki ilmu hitam atau ilmu kebal apapun. Sembari bertelanjang dada dan memamerkan dadanya yang bergerak-gerak, Subagyo berceloteh, kelebihan yang dia miliki itu karena berperilaku hidup sehat setiap hari. "Makan teratur, empat sehat lima sempurna," kata Subagyo kepada merdeka.com di kediamannya, Kadipiro, Solo, Senin (11/3).

Tetapi tentu ada resep khusus selain makan teratur empat sehat lima sempurna. Kopral Subago perlahan membuka rahasia. Apa itu? Ini rahasianya: minum telur kampung kuning dan putih telor sehari 15 butir.

Tentu saja tidak sekadar urusan makan untuk menjaga stamina. Dia juga rajin berolahraga lari dan karate. Subagyo sekarang tercatat sebagai pemegang DAN II karate. Resep lainnya adalah disiplin berlatih. Tanpa itu, Subagyo tidak akan mendapat predikat "prajurit kuat, tentara hebat."

Profil
Nama: Kopral Kepala Partika Subagyo Lelono
Jabatan: Anggota Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta,
Tempat/tgl lahir: Banyuwangi, 14 Des 1963
Istri: Windari Murwani Pancaningsih (50th)
Anak:
- Ika Partika (25)
- Yudha Bangun Partika (20) pendidikan Catam TNI
Menantu:
- Serka Mulyono, Anggota Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta,

Cucu:
Dhio Pablo Mulyono

KOPRAL SUBAGYO, PRAJURIT TNI TERKUAT (TAHAN DIPUKULI 100 TENTARA SELAMA 15 MENIT!!!)

Kalangan militer di Solo tahu betapa tangguhnya Kopral Subagyo. Bayangkan, dia sanggup lari 24 jam. Dia kuat push up 21 jam 40 menit. Tidak cukup sampai di situ. Pernah, pada peringatan Hari TNI, 5 Oktober 2011, Subagyo melakukan aksi ekstrem di depan puluhan warga dan penarik becak di sekitar SD Marsudirini Solo. Dia minum minyak rem, mandi air cabai, dan mematikan api rokok dengan cara dikunyah.

Atraksi itu hanya berlangsung 15 menit, Bagyo memulai atraksi dengan meminum minyak rem, lalu mandi dengan air bercampur ulekan cabai. Setelah itu Bagyo menghampiri puluhan penarik becak yang memegang rokok menyala dan mengambil rokok itu satu per satu lalu mematikan apinya dengan cara dikunyah.

Yang lebih mencengangkan, pernah pada peringatan Hari Juang Kartika di Ambarawa 2010, Kopral Subagyo 'rela' dipukuli oleh rekannya satu kompi. Kalau di TNI, satu kompi berkisar 100 orang prajurit.

"Saya meminta remaja-remaja polisi militer untuk menghajar saya," kata Subagyo. Menurut Subagyo, ada satu kompi prajurit yang memukuli tubuhnya, hingga 15 menit. Dia sanggup bertahan!

Lantas, apa rahasia Kopral Subagyo bisa sekuat itu? Subagyo mengaku tidak memiliki ilmu hitam atau ilmu kebal apapun. Sembari bertelanjang dada dan memamerkan dadanya yang bergerak-gerak, Subagyo berceloteh, kelebihan yang dia miliki itu karena berperilaku hidup sehat setiap hari. "Makan teratur, empat sehat lima sempurna," kata Subagyo kepada merdeka.com di kediamannya, Kadipiro, Solo, Senin (11/3).

Tetapi tentu ada resep khusus selain makan teratur empat sehat lima sempurna. Kopral Subago perlahan membuka rahasia. Apa itu? Ini rahasianya: minum telur kampung kuning dan putih telor sehari 15 butir.

Tentu saja tidak sekadar urusan makan untuk menjaga stamina. Dia juga rajin berolahraga lari dan karate. Subagyo sekarang tercatat sebagai pemegang DAN II karate. Resep lainnya adalah disiplin berlatih. Tanpa itu, Subagyo tidak akan mendapat predikat "prajurit kuat, tentara hebat."

Profil
Nama: Kopral Kepala Partika Subagyo Lelono
Jabatan: Anggota Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta,
Tempat/tgl lahir: Banyuwangi, 14 Des 1963
Istri: Windari Murwani Pancaningsih (50th)
Anak:
- Ika Partika (25)
- Yudha Bangun Partika (20) pendidikan Catam TNI
Menantu:
- Serka Mulyono, Anggota Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta,

Cucu:
Dhio Pablo Mulyono

Bedol-bedolan untuk rusun Kemayoran

Catatan Dahlan Iskan Bedol-bedolan untuk rusun Kemayoran Manufacturing Hope 70 Saya (Dahlan Iskan) ajak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mojok sebentar. Itu terjadi saat kami menunggu kedatangan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan meresmikan dimulainya proyek terbesar dalam sejarah BUMN di bidang pelabuhan, Jumat sore lalu. Kami pun bisik-bisik agar tidak menarik perhatian orang sekitar. Di situ, di ruang tunggu direksi PT Indonesia Port Corporation, nama baru PT Pelindo II (Persero) Tanjung Priok, saya bisikkan ide tentang fungsi rumah susun untuk perbaikan perkampungan kumuh di Jakarta. Ide itu sebenarnya sudah saya pidatokan saat peletakan batu pertama pembangunan rumah susun Perumnas di Kemayoran sehari sebelumnya. Sebelum upacara itu saya mampir dulu ke rumah susun yang sudah lebih dulu berdiri di sebelahnya. Itulah dua tower rumah susun 18 lantai yang dibangun BUMN Perum Perumnas di awal pemerintahan SBY-JK. Rusun itu awalnya dirancang sebagai awal dari program pembangunan 1.000 tower rumah susun di seluruh Indonesia. Tapi pelaksanaannya tidak mulus. Perizinan yang waktu itu dijanjikan serba ferari, ternyata seperti Tucuxi. Berhenti sama sekali. Namun dengan semangat Jokowi yang berjanji memperlancar segala perizinan, saya minta Perumnas untuk kembali membangun tower-tower rumah susunnya. Kalau bisa, tekad saya, rumah susun Perumnas ini menjadi rumah susun pertama yang menjadi kenyataan di era Jokowi ini. Untuk membuktikan benarkah birokrasi di DKI sudah berubah. Dalam kunjungan saya ke lantai 17 rumah susun Kemayoran itu, saya merasakan seperti berada di sebuah apartemen yang enak. Lokasi rumah susun ini sungguh istimewa. Pemandangan sisi utaranya adalah laut Jawa yang biru. Sedang pemandangan arah sebaliknya adalah lapangan golf yang indah. Dalam hati, saya berkata: pantas penghuni rumah susun ini terlihat sangat sejahtera. Rupanya yang masuk rumah susun di Kemayoran ini adalah mereka yang pendapatannya sudah relatif baik. Terbukti dari fasilitas yang mereka miliki di kamar masing-masing. Saya pun berkesimpulan pola penghunian rumah susun seperti ini tidak akan bisa memperbaiki perkampungan Jakarta yang padat dan kumuh. Yang masuk rumah susun ini bukanlah mereka yang berasal dari perkampungan yang sangat miskin. Penghuni rumah susun seperti ini adalah mereka yang minimal sudah punya tabungan Rp 15 juta (untuk membayar uang muka). Akibatnya, rumah susun bisa saja terus tumbuh, tapi perkampungan padat dan kumuh tidak bisa berkurang. Itulah yang saya bisikkan ke Jokowi. “Ayo kita ubah cara berpikir seperti itu,” bisik saya. Caranya: rumah susun yang pemancangan tiang pertamanya saya lakukan Kamis lalu itu tidak lagi untuk mereka yang mendaftar. Tapi untuk menampung “bedol RT” atau “bedol RW”. Saya bisikkan: kita cari satu atau dua RT daerah padat dan miskin. Kalau seluruh warga RT yang sangat miskin itu sepakat boyongan serentak bersama-sama ke rumah susun yang hebat itu, maka merekalah yang harus ditampung Mereka tidak perlu membayar uang muka (karena memang tidak akan punya). Namun mereka harus menyerahkan lokasi satu atau dua RT tersebut ke BUMN. Di lokasi yang ditinggalkan tersebut (katakanlah luasnya satu atau dua hektar) dibangun rumah susun 18 lantai oleh BUMN. Kalau rumah susun di lokasi bekas “bedol RT” tersebut sudah berdiri, kita cari lagi satu atau dua RT yang mau bedol RT lagi. Di lokasi bekas “bedol RT” tersebut dibangun lagi rumah susun oleh BUMN. Begitu seterusnya. Bergulir tidak henti. Sampai tidak ada lagi RT atau RW kumuh di DKI. Dengan demikian maka rumah susun yang dibangun akan bisa ikut menyelesaikan masalah lingkungan kawasan kumuh. “Setuju!” jawab Jokowi. “Hanya pak Jokowi yang bisa merayu warga untuk mau bedol RT. Saya tidak punya kewenangan,” kata saya. “Saya yakin bisa. Banyak yang akan mau,” jawab Jokowi. Begitulah. Hasil mojok kami berdua sangat konkret. Sayang sekali rumah susun yang dibangun dengan mahal tidak bisa ikut membantu memperbaiki lingkungan kumuh di Jakarta. Saya pun lantas minta kepada direksi Perumnas untuk melaksanakan ide ini. Tidak boleh lagi menjual rumah susun itu hanya kepada yang mampu membayar uang muka. Rumah susun ini sungguh murah. Karena biayanya ditanggung oleh BUMN. Dalam waktu dua tahun, harga rumah susun ini sudah akan naik lima kali lipat di pasar bebas. Lokasinya begitu strategis. Bangunannya begitu bagus. Pemandangan sekitarnya begitu indah. Tidak ada salahnya sekali-sekali warga yang sangat miskin mendapat haknya untuk berada di lingkungan yang lebih baik. Bahkan kali ini biarlah golongan yang miskin itu yang akan mendapat gain yang amat besar itu. Saya tahu bahwa ide seperti ini bisa saja akan mendapat penolakan dari jajaran internal Perumnas sendiri. Secara bisnis, ide seperti ini memang kurang menarik. Tapi karena dana pembangunan rumah susun ini dari BUMN (bukan hanya dari Perumnas yang juga BUMN), maka saya minta kali ini berbeda. Saya juga tahu, sebagian penolakan itu berlatar belakangan khusus: model “bedol RT” seperti itu tidak memberikan peluang untuk ngobyek. Dirut Perum Perumnas, Himawan Arief Sugoto, saya minta untuk terus melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI. Di atas kertas ide seperti ini kelihatannya mudah, tapi di lapangan bisa jadi seperti mbah-mbah. Ada dua terobosan lagi yang saya jadikan pembicaraan saat mojok dengan Jokowi sore itu. Di bidang transportasi dan penanggulangan banjir. Dua-duanya disetujui dan akan kami laksanakan bersama secara cepat. Namun rumah susun Kemayoran akan kami jadikan model dulu. Saya ingin melihat apakah dalam tiga bulan ke depan sudah bisa ditemukan satu atau dua RT yang mau “bedol” ke rumah susun Kemayoran. Rumah susun itu akan terdiri dari dua tower. Saya sudah minta kontraktor BUMN, PT Hutama Karya untuk menyelesaikannya dalam waktu sembilan bulan. Dirut Hutama Karya, Tri Widjajanto Joedosastro, menyanggupinya. Ini berarti RT yang siap “bedol” ke rumah susun Kemayoran sudah harus ditemukan dalam waktu tiga bulan ke depan. Saya tahu soal rumah susun menjadi salah satu janji kampanye Jokowi dulu. Untuk rumah susun yang sudah ada pun masih banyak persoalan. Sayangnya tidak banyak yang bisa dibantu oleh BUMN. Kecuali satu: keinginan Jokowi agar rumah susun bisa dialiri gas untuk dapur-dapur mereka. Dirut BUMN yang menangani gas, PT PGN (Persero) Tbk, Hendi Priyo Santoso, sudah menyanggupinya. Tentu dengan syarat bahwa perizinan di bidang pembangunan jaringan pipa gas bisa dipermudah. Selama ini Hendi sering mengeluh sulitnya mendapatkan izin perluasan jaringan gas di Jakarta. Kini, dengan permintaan Jokowi itu, tidak ada jalan lain kecuali jaringan pipa gas memang harus diperluas di Jakarta. Pak Jokowi pun menyanggupi percepatan perizinan itu. Dan Jokowi rupanya betul-betul bergerak cepat. Dua hari setelah pembicaraan itu justru staf Pemprov DKI yang menelepon Hendi untuk mengambil izin yang sudah bertahun-tahun nyangkut di sana. Tentu saya juga ingin tower pertama yang dibangun Perumnas di saat saya menjadi menteri BUMN ini ada plusnya. Misalnya, sejak saat dirancang sudah sekalian disiapkan jaringan internet ke seluruh kamarnya. Dengan demikian masyarakat miskin yang menjadi penghuni rumah susun itu nanti bisa menyiapkan anak-anak mereka menjadi generasi baru yang akan memutus mata rantai kemiskinan mereka. Itu tidak sulit. Begitulah cara Tiongkok menyiapkan rumah susun untuk masyarakat miskin mereka. Rumah susun tidak hanya dipergunakan untuk mengubah wajah perkampungan, tapi juga untuk memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan. Saya ingat Jokowi pernah melakukan “bedol kaki lima” yang amat terkenal di Solo. Saya ingin tahu gaya kemeriahan Jokowi dalam melakukan “bedol RT” di Betawi! Dahlan Iskan (*) Menteri BUMN

KESUKSESAN TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN USIA ANDA !

5 FAKTA SUKSES

1. KESUKSESAN TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN USIA ANDA !

- Nelson Mandela, baru jadi presiden pada usia 76 tahun setelah masuk bui selama 27 Thn.

- Steve Jobbs, sudah jadi jutawan usia 21 tahun

- Kolonel Sanders (KFC), memulai bisnis pd umur 65 tahun

- Winston Churchill, Seringkali gagal dan banyak hambatan, baru baru jadi PM Inggris usia 52 tahun.

- Bill Gates, sudah jadi manusia terkaya di dunia usia 41 tahun.

--

2. KESUKSESAN TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN SUKU, AGAMA,BANGSA, WARNA KULIT DAN KETURUNAN.

- Barrack Obama : Keturunan Kulit Hitam pertama yg jadi Presiden Amerika Serikat saat ini

- Jenderal Colin Powell & Martin Luther King : juga berkulit hitam

- Confusius: anak yatim di negeri Tiongkok yg akhirnya menjadi Penasehat Kerajaan dengan sebutan Sang Bijak dan diakui sbg Nabi oleh para pengikutnya .

- Charles Dickens : penulis cerita kanak-kanak Inggris, menulis di gudang, banyak naskahnya dibuang ke tong sampah oleh editornya.

--

3. KESUKSESAN TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN ( CACAT ) FISIK.

- Hellen Keller : Seorang Tuna Netra dan Tuna Rungu tapi berhasil menjadi Penulis dan Pendidik terkenal dunia.

- William Shakespeare: seorang penderita cacat kaki yg bisa menjadi penulis novel yg sangat terkenal yg sangat fenomenal dengan karya2 nya .

- F.D. Roosevelt: waktu kecil terkena sakit polio tapi ia berhasil menjadi Presiden AS ke 32.

- Beethoven: Seorang Tuna Rungu tapi bisa menjadi komposer musik.

- Napoleon Bonaparte : Tubuhnya sangat pendek, wajah pun tidak men... http://wwwnomor1.tk/xeoc4455/5-fakta-sukses.htm

Who deserves the Citizens Medal?

Friday, March 22, 2013

Who deserves the Citizens Medal? Each year President Obama honors a handful of extraordinary Americans with the Citizens Medal, one of our nation's highest civilian honors. The Citizens Medal recognizes Americans for exemplary deeds of service outside of their regular jobs -- people who feed the needy, who take care of our veterans, or who support our children. Is there someone in your life who deserves to be recognized by President Obama? There are 9 days left before we close nominations on the 2013 Citizens Medal. Complete this easy nomination process before the public submission period closes: Will you nominate a hero in your community? Last year, people like you nominated over six thousand Americans from across the country and staff at the White House reviewed every single submission. Here are just a few examples: Mary Jo Copeland has offered a safety net for Minneapolis families since 1985 -- offering food, clothing, shelter, and medical assistance to the needy.    Adam Burke, an Iraq combat veteran, runs "Veterans Farm," a 19-acre, handicap-accessible farm that helps returning veterans.    Janice Jackson founded a Baltimore nonprofit to serve women with varying degrees of disabilities. Citizenship is fundamental to who we are as Americans. That's why, at the last award ceremony, President Obama stressed the role it plays: "We're home to 315 million people who come from every background, who worship every faith, who hold every single point of view," he said. "But what binds us together, what unites us is a single sacred word: citizen." There are thousands of people across the country making a difference, but we need your help to find them. Nominate a hero in your community today: http://www.whitehouse.gov/citizensmedal/submit-a-nomination

 

The MINI Paceman: The first Sports Activity Coupé in the premium compact segment.

MINI Cooper S Paceman (11/2012)

Show all media

The MINI Paceman:
The first Sports Activity Coupé in the premium compact segment.

Singapore. The MINI brand is once again combining the expansion of its model range with a foray into a new vehicle class with the first Sports Activity Coupé in the premium small and compact segment – the MINI Paceman.

Driven by the same hallmark MINI go-kart feeling that the British premium brand is renowned for, the MINI Paceman comes with powerful dynamically stretched coupé lines and a variable-usage interior with an exclusive ambience. With its two doors and large tailgate, plus two full-size individual rear seats, the seventh model in the MINI family complements the elegant sportiness of its proportions with a new rendering of the familiar MINI interior.

“As a pioneer in the urban environment, the character of the MINI Paceman is vividly imbued with the innovative and inimitable style of the MINI brand. It targets at a modern group who appreciates a car with a confident appearance and one that offers infectious driving fun at the same time,” said Mr Neil Fiorentinos. “The MINI Paceman qualifies itself as a premium compact Sports Activity Coupé that offers sporting flair, practicality and rugged versatility, coupled with an offering of extensive standard equipment to add to the intoxicating driving fun that it is capable of delivering.”

Design: powerful stature, sporty and elegant coupé lines.
The innovative concept of a compact Sports Activity Coupé is expressed in an exterior design that faithfully embodies the MINI Paceman’s multifaceted driving properties within the template of the established MINI design language. The front end exudes muscularity and presence, while dynamically sweeping lines and powerfully curved surfaces lace the flanks of the car with sporting elegance. The coupé-style roof, swooping downwards towards the rear, sits almost seamlessly atop the passenger compartment and its distinctive contours fit neatly into the coupé mould. The most eye-catching new feature of the rear end is the taillights which, in a first for MINI, feature a horizontal design.

Interior: exclusive ambience, impressive variability.
The MINI Paceman has been designed as a four-seater. Sports seats for the driver and front passenger are included as standard, and the pair of individual seats in the rear offer impressive shoulder room and headroom, outstanding lateral support and exceptional comfort. The side window controls, meanwhile, are integrated into the prominently three-dimensional door trim. The high-opening tailgate of the MINI Paceman and its low boot sill allow the luggage area to be accessed in comfort. Load capacity stands at 330 litres, increasing to 1,080 litres when the rear seat backrests are folded down.

The drivetrain: powerful engines.
The MINI Paceman is available in four powerful and efficient petrol variants from launch, ranging from the MINI Cooper Paceman (120 hp) to the MINI Cooper S Paceman (184 hp). Plans are in place to add a MINI John Cooper Works Paceman variant to the range in due course.

The chassis: a new take on the go-kart feeling.
The MINI Paceman’s cutting-edge chassis - consisting of a MacPherson spring strut front axle and forged cross members in tandem with a multi-link rear axle - underpins its hallmark MINI agility. The new model comes as standard with lowered sports suspension and DSC (Dynamic Stability Control). Electric Power Steering with standard Servotronic function likewise enhances the ever-present go-kart feeling on board the MINI Paceman.

Comprehensive safety equipment and high-quality comfort-enhancing features.
The high torsional rigidity of the MINI Paceman’s body plays an important role in both its agile handling and its impressive passive safety. Its standard-fitted safety arsenal includes front and side airbags, as well as side curtain airbags for both rows of seats. All seats are fitted with three-point inertia-reel seat belts. Front seat occupants will also find belt tensioners and belt force limiters, while in the rear ISOFIX child seat attachments are in place should they be required.

The MINI Paceman comes with high-quality standard equipment including, automatic air conditioning, comfort access, electrically adjustable exterior mirrors, Rear Park Distance Control, the Centre Rail and full leather seats. Other standard equipment in the MINI Cooper S Paceman (optional on the MINI Cooper Paceman) includes an electrically operated glass roof, Radio MINI Visual Boost and Xenon headlights.

-END-
Additional information enclosed:
1. The MINI Paceman price list.
2. The MINI Paceman specifications.

About MINI in Asia
MINI is headquartered and manufactured in Oxford, UK and is a brand of BMW Group. In East Asia, this iconic car is sold in Brunei, Indonesia, New Caledonia, Philippines, Singapore and Tahiti. The full range of MINI is available in these market – MINI Hatchback, MINI Cabriolet, MINI Clubman, MINI Countryman, MINI Coupé, MINI Roadster and MINI John Cooper Works.
For more information: www.mini.com.sg.
 
The BMW Group
The BMW Group is one of the most successful manufacturers of automobiles and motorcycles in the world with its BMW, MINI and Rolls-Royce brands. As a global company, the BMW Group operates 29 production and assembly facilities in 14 countries and has a global sales network in more than 140 countries.

In 2012, the BMW Group sold about 1.85 million cars and more than 117,000 motorcycles worldwide. The profit before tax for the financial year 2011 was euro 7.38 billion on revenues amounting to euro 68.82 billion. At 31 December 2011, the BMW Group had a workforce of approximately 100,000 employees.

The success of the BMW Group has always been built on long-term thinking and responsible action. The company has therefore established ecological and social sustainability throughout the value chain, comprehensive product responsibility and a clear commitment to conserving resources as an integral part of its strategy. As a result of its efforts, the BMW Group has been ranked industry leader in the Dow Jones Sustainability Indexes for the last eight years.

www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

For more information:
BMW Asia Pte Ltd

Corporate Affairs Department
Sethipong Anutarasoti
Tel: +65 6838 9630
Email: sethipong.anutarasoti@bmwasia.com

Daniel Chan
Tel: +65 6838 9639
Email: daniel.chan@bmwasia.com
Media Website: BMW Group PressClub Asia
www.press.bmwgroup.com

Documents for downloading:

• The MINI Paceman: The first Sports Activity Coupé in the premium compact... (PDF, EN , 180.73 KB)

The following AV media material regarding this press release was compiled for you. You can also find additional material using the navigation items "Photo", "Audio" and "Video and TV".

Compilation: 1 set with 14 photos. |  Show only portrait format 

Selection Settings

Set No. 1

• Link to detailed page
  
  
  
  
• Link to detailed page
  
  
  
  
• Link to detailed page
  Low

  High
• Link to detailed page
  Low

  High
• Link to detailed page
  Low

  High
• Link to detailed page
  Low

  High
• Link to detailed page
  Low

  High
• Link to detailed page
  Low

  High
• Link to detailed page
  Low

  High
• Link to detailed page
  Low

  High
• Link to detailed page
  Low

  High
• Link to detailed page

Bank Mandiri Sponsor Bumi Purnati Indonesia di Venezie

Bumi Purnati Indonesia, produser seni pertunjukan dan pagelaran seni rupa, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ingin mengundang rekan-rekan media sekalian untuk menghadiri konferensi pers mengenai Paviliun Indonesia di Pameran Seni Rupa Internasional Bienal Venesia ke-55 (The Indonesia National Pavilion at the 55th International Art Exhibition of la Biennale di Venezia), yang akan berlangsung mulai 1 Juni hingga 28 November 2013. Pameran pendahuluan akan digelar hari ini sebelum karya para seniman diberangkatkan pada 28 Maret 2013.

Paviliun Indonesia akan menjadi sumbangan berarti mengangkat posisi Indonesia di mata dunia sekaligus tonggak penting dalam seni rupa kontemporer Indonesia. Pameran yang digelar hari ini akan memperlihatkan bakat mengesankan dari lima perupa Indonesia kepada dunia dalam paviliun yang dibangun secara khusus, yang di dalamnya pengunjung juga bisa menikmati komposisi yang digubah oleh komposer ternama Rahayu Supanggah. Untuk menghadirkan pameran ini, Bumi Purnati Indonesia bermitra dengan Change Performing Arts yang berkantor di Milan.

Bank Mandiri dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bangga dan terhormat menjadi bagian prioyek yang akan mengangkat pamor Indonesia yang pada gilirannya akan membantu kita—sebuah negara dengan banyak sekali budaya—untuk berkiprah di banyak sektor, tak hanya seni rupa.

Untuk paparan lebih lanjut mengenai Paviliun Indonesia, atas nama jajaran Bumi Purnati Indonesia dan Direksi Bank Mandiri, kami mengundang rekan-rekan media untuk datang pada acara konferensi pers pada: Sabtu, 23 Maret 2013. Bertempat di The Lounge, Lobi Selatan, Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190.

Acara ini akan dihadiri oleh Direktur Utama Bank Mandiri Zukifli Zaini, Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Pahala Mansury, Wakil Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif Sapta Nirwandar, Restu Imansari Kusumaningrum dari Bumi Purnati, Franco Laera dan Elisabetta di Mambro dari Change Performing Arts kurator independen dari Italia Achille Bonito Oliva, Direktur Artistik Paviliun Indonesia Carla Bianpoen, dan kurator Paviliun Indonesia Rifky Effendy.

Acara akan ditutup dengan kunjungan ke Paviliun dan bincang-bincang dengan para seniman: Albert Yonathan Setiawan, Eko Nugroho, Entang Wiharso, Sri Astari, Titarubi, arstiek I Wayan Wimba Anenggata dan desainer interior Djanti Soekirno.

Paviliun Indonesia
55th International Art Exhibition la Biennale di Venezia

KETUA DPD RI IRMAN GUSMAN SERAHKAN SPT PPh Tahunan

Ketua DPD RI Irman Gusman hari ini menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2012 bersama Presiden SBY dan Wakil Presiden Wapres Boediono. Penyerahan SPT Tahunan dilakukan di ruang Mezzanine, Kementerian Keuangan, Kamis (21/3).

Acara penyerahan SPT itu diikuti juga oleh Ketua MPR RI Taufik Kiemas, Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua MK Mahfud MD, dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II seperti Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono dan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Irman berharap wajib pajak (WP), baik pribadi maupun perusahaan dapat memenuhi kewajibannya membayar pajak tepat waktu, mengingat penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar dari penerimaan negara.

 “Semua wajib pajak harus sadar akan kewajibannya untuk bayar pajak, karena ini menyangkut pertumbuhan perekonomian bangsa”, ujar Irman.

Disisi lain, kata Irman, petugas pajak juga harus memberikan contoh yang baik kepada wajib pajak dengan tidak berbuat kecurangan dan terbuka dalam proses penggunaan pajak.

KETERANGAN FOTO :

Photo 1 :
Ketua DPD RI, Irman Gusman didampingi menteri Keuangan Agus Martowardojo (kanan) dan Dirjen Pajak Ahmad Fuad Rahmany (kiri) memasukkan SPT PPh tahunannya ke dalam "drop box" yang tersedia  di atas panggung di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Kamis (21/3).

Photo 2 :
Ketua DPD RI, Irman Gusman berbincang dengan Kepala Badan Pertanahan Hendarman Supandji dan Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto sesaat sebelum mengikuti acara penyerahan SPT PPh Tahunan Presiden RI, Pejabat Tinggi Negara dan Pejabat Negara di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Kamis (21/3).

Photo 3 :
Ketua DPD RI, Irman Gusman dan sejumlah pejabat tinggi negara seperti Ketua MPR RI Taufik Kiemas, Ketua BPK RI Hadi Purnomo, Ketua MA RI Hatta Ali dan Ketua MK RI Mahfud MD ikut menyerahkan SPT PPh Tahunannya di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Kamis (21/3).

Photo 4 :
Ketua DPD RI, Irman Gusman didampingi menteri Keuangan Agus Martowardojo (kanan) dan Dirjen Pajak Ahmad Fuad Rahmany (kiri) memasukkan SPT PPh tahunannya ke dalam "drop box" yang tersedia  di atas panggung di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Kamis (21/3).

Istilah Makanan Yang Berkaitan dengan Babi

Mungkin banyak umat Islam tidak tahu bahwa label label yang bertulis 'This product contain substance from porcine.Sebenarnya bermaksud 'Produk ini mengandungi bahan daripada babi. Selain itu, antara label yang kerap digunakan adalah 'The source of gelatin capsule is porcine' yang bermaksud 'Kapsul dari gelatin babi.

Berikut antara istilah sains yang digunakan dalam produk yang mengandungi unsur babi:

1. Pork:Istilah yang digunakan untuk daging babi di dalam masakan.

2. Swine:Istilah yang digunakan untuk keseluruhan kumpulan spesis babi.

3. Hog:Istilah untuk babi dewasa, berat melebihi 50 kg.

4. Boar:Babi liar.

5. Lard:Lemak babi yang digunakan bagi membuat minyak masak dan sabun.

6. Bacon:Daging haiwan yang disalai, termasuk babi.

7. Ham:Daging pada bahagian paha babi.

8. Sow:Istilah untuk babi betina dewasa (jarang digunakan).

9. Sow Milk:Susu babi.

10.Pig:Istilah umum untuk seekor babi atau sebenarnya bermaksud babi muda, berat kurang daripada 50 kg.

11.Porcine:Istilah yang digunakan untuk sesuatu yang berkaitan atau berasal daripada babi. Porcine sering digunakan di dalam bidang perubatan untuk menyatakan sumber yang berasal daripada babi.

Sebarkan kepada semua saudara-saudara kita agar lebih berhati-hati..Moga Allah S.W.T akan membalas jasa baik anda dan semoga Allah memelihara kita di dunia dan di akhirat.

-Aiman Aziz-

Komite II DPD Menggambarkan Arsitektur Hukum di Bidang Kelautan

SIARAN PERS
BIDANG PEMBERITAAN
DAN MEDIA VISUAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL
Telp. (021) 5789 7346, Faks. (021) 5789 7323


Jakarta, 20 Maret 2013





Menjawab tuntutan rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) setelah penyerahan draft Rancangan Undang-Undang (RUU
Kelautan) beserta naskah akademiknya, Komite II Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) menggambarkan arsitektur hukum di bidang kelautan ketika
rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3). UU
Kelautan adalah atapnya, sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Informasi Geospasial sebagai plafon, 20 undang-undang sektor
sebagai pilar, dan 14 undang-undang sektor sisanya sebagai fondasi.
“Dalam arsitektur hukum di bidang kelautan, UU Kelautan adalah
atapnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
sebagai plafon, 20 undang-undang sektor sebagai pilar, dan 14
undang-undang sektor sisanya sebagai fondasi,” Ketua Komite II DPD
Bambang Susilo (senator asal Kalimantan Timur) menjelaskannya di
hadapan rapat pleno Baleg DPR. Pimpinan/anggota Tim Kerja (Timja) RUU
Kelautan Komite II DPD juga menghadirinya.
Kendati mayoritas fraksi menerima RUU Kelautan, di antara mereka
menuntut Komite II DPD menjelaskan posisi RUU Kelautan di tengah 35
existing law (hukum positif). “Kita setuju panja tapi ada fraksi yang
masih ingin tambahan penjelasan atau keterangan,” Ignatius Mulyono
(Fraksi Partai Demokrat/F-PD) selaku ketua memberikan pengantar.
Wakil-wakil ketua, Anna Mu’awanah (Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa/F-PKB) dan Achmad Dimyati N (Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan/F-PPP), mendampinginya.
Mengapa UU Informasi Geospasial sebagai plafon? Ia beralasan, karena
UU Informasi Geospasial mengamanatkan pengolahan data-data lokasi
geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik kelautan
sehingga menjadi bahan perumusan kebijakan, keputusan, dan/atau
kegiatan yang terkait kelautan. “Saya bayangkan betapa berseraknya
data-data kelautan dalam banyak UU sektor. Setelah RUU disahkan
menjadi undang-undang maka data-data tersebut rahasia negara.”
Di luar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945), UU Kelautan adalah atapnya sedangkan UU 4/2011 tentang
Informasi Geospasial sebagai plafon. Ke-20 undang-undang sektor
sebagai pilar ialah UU 5/1984 tentang Perindustrian, UU 5/1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU 16/1992
tentang Karantina, UU 10/1995 tentang Kepabeanan, UU 41/1999 tentang
Kehutanan, UU 9/2001 tentang Imigrasi, UU 22/2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi, UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU
3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU 18/2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu dan Teknologi; UU 16/2006
tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; UU
27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU
26/2007 tentang Penataan Ruang, UU 39/2007 tentang Perubahan Atas UU
11/1995 tentang Cukai, UU 17/2008 tentang Pelayaran, UU 43/2008
tentang Wilayah Negara, UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, UU 10/2009 tentang Kepariwisataan, UU 45/2009 tentang
Perubahan Ketiga UU 9/1985 (UU 31/2004) tentang Perikanan, UU 11/2010
tentang Cagar Budaya.
Ke-14 undang-undang sektor sisanya sebagai fondasi ialah UU 1/1973
tentang Landas Kontinen Indonesia, UU 8/1981 tentang Hukum Acara
Pidana, UU 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UU 17/1985
tentang Pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), UU 6/1996
tentang Perairan, UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU
25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU 32/2004
tentang Pemerintahan Daerah, UU 34/2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia, UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025, UU 21/2009 tentang Pengesahan Agreement for
the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention
on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation
and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish
Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982
yang Terkait Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya
Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh), UU 32/2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Senin (18/3), Bambang menyerahkan RUU Kelautan beserta naskah
akademiknya kepada pimpinan Baleg DPR. Dalam acara tersebut mengemuka
beberapa pendapat hal ihwal pemantapan konsepsi RUU Kelautan versi
DPD. Rapat pleno memutuskan pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU
Kelautan yang diketuai oleh Anna, bertugas untuk membahas substansi
dan mengharmonisasikannya.
RUU Kelautan adalah usul Komite II DPD yang terdaftar dalam Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2013. Prolegnas
merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang
terencana, terpadu, dan sistematis.
Merujuk ketentuan penyusunan undang-undang dalam Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal
43 ayat (3) menyatakan bahwa RUU yang berasal dari DPD harus disertai
naskah akademik. Peraturan DPR tentang Tata Tertib menyatakan, untuk
pengharmonisasian, pembulatan, dan  pemantapan konsepsi RUU Kelautan,
Baleg DPR membentuk panja.
Bambang menjelaskan, apabila dalam pembahasan bersama Komite II DPD –
Baleg DPR menemukan masalah teknis, substansi, dan/atau asas
pembentukan peraturan perundang-undangan, Komite II DPD menyangggupi
untuk menyampaikan tambahan penjelasan atau keterangan. Apabila dalam
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Kelautan
memerlukan perumusan ulang, Komite II DPD ingin melakukannya bersama
Baleg DPR.
Aspek penting RUU Kelautan meliputi penataan ruang kelautan, pola
pembangunan kelautan berkelanjutan, peran serta masyarakat dalam
pembangunan kelautan, penguatan tata kelola dan kelembagaan, serta
kerjasama internasional. Setidaknya 12 institusi negara  mengelola
kelautan di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),
Kementerian Perhubungan (Kemhub), Kementerian Keuangan (Kemkeu),
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepolisian Republik
Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya TNI
Angkatan Laut, Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Kemneg Ristek),
serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf).

Siaran pers ini dikeluarkan secara resmi oleh
Bidang Pemberitaan dan Media Visual
Sekretariat Jenderal DPD
       
Penanggungjawab:
Mahyu Darma