Ketua
Komisi Luar Negeri Parlemen Bahrain, Abdul Rahman Rahsid Bumjaid mendorong
terwujudnya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Bahrain, dibidang ekonomi,
politik dan pendidikan. Dirinya sangat
berharap kerjasama dapat dilakukan secara intensif baik melalui diskusi antar
parlemen ataupun kunjungan timbal balik antar kedua negara. Hal ini
disampaikannya saat mengunjungi Ketua DPD RI Irman Gusman di Ruang Delegasi,
Gedung MPR/DPR, Jakarta, (14/3).
“Kami sangat
berharap DPD RI mau berkunjung ke Bahrain. Selain untuk memperkokoh hubungan
diplomasi, DPD juga dapat memperkenalkan potensi wisata di Indonesia kepada
negara-negara Teluk, mengingat Bahrain merupakan pintu masuk menuju
negara-negara Teluk,” tutur Bumjaid.
Lanjutnya,
sebagai wujud komitmen Bahrain untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia, dalam
waktu dekat pemerintah Bahrain berencana menempatkan duta besarnya di
Indonesia. Diharapkan dengan adanya perwakilan pemerintah Bahrain di Indonesia,
kedua negara dapat mencapai kesepakatan untuk lebih meningkatkan hubungan yang
ada baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Menanggapi
hal tersebut, Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan sebagai 2 negara yang
bersahabat, Indonesia dan Bahrain memiliki sejumlah kesamaan antara lain,
mayoritas penduduknya beragama muslim. Kesamaan ini akan memudahkan upaya untuk
memperluas kerjasama antara kedua negara.
“Seperti
yang kita ketahui, Bahrain merupakan salah satu pusat perbankan syariah
terbesar di dunia dan saat ini di Indonesia perbankan syariah sedang berkembang
dengan pesat. Ini dapat menjadi jembatan dalam meningkatkan hubungan kerjasama
antara Indonesia dan Bahrain di sektor ekonomi,” ujar Irman.
Tambahnya,
Indonesia memiliki pangsa pasar yang luas dengan pertumbuhan ekonominya yang
berkembang dengan pesat sehingga masuk dalam peringkat ke 15 di dunia dan
peringkat ke 2 di Asia. “Untuk itu, saya yakin upaya peningkatan kerjasama ini
akan menguntungkan bagi kedua negara,” jelasnya.
Sementara
itu, Wakil Ketua DPD RI, G.K.R. Hemas menyoroti mengenai peranan dan kedudukan
perempuan di Bahrain. Ketua Kaukus Parlemen Perempuan tersebut mempertanyakan
persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, khususnya politik
dan pemerintahan yang ada di Bahrain.
Menjawab
hal itu, Bumjaid menegaskan bahwa Bahrain menjunjung tinggi dan melindungi
hak-hak kaum perempuan. Hal ini dibuktikan dengan besarnya jumlah keterwakilan
perempuan dalam lembaga legislatif.
“Jumlah
perempuan yang duduk di Dewan Shura/Majelis Tinggi mencapai 10% dari total 40
anggota, sementara di dalam Majelis Rendah (DPR) terdapat sebanyak 11 perempuan
dari 40 anggota,” ungkap Bumjaid.
Lebih
lanjut mengatakan Bahrain merupakan negara yang terbuka dan perempuan
mendapatkan tempat yang terhormat. Bahrain
juga memiliki dewan tertinggi urusan perempuan yang dipimpin oleh Ratu Bahrain
dan bertugas memperjuangkan hak perempuan.
“Kami memiliki 3 menteri
perempuan dan 3 duta besar perempuan. Tidak hanya itu, Bahrain bahkan
mengirimkan perempuan menjadi wakil di PBB,” jelas Bumjaid. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar