"Kami akan lakukan gugatan class action terhadap Gubernur DKI, jika larangan itu tetap diberlakukan," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Rabu (19/11) melalui siaran pers yang diterima merdeka.com.
Berdasarkan penjelasan pihak Pemprov DKI, dasar hukum yang melandasi larangan tersebut adalah UU No 22 Tahun 2009, PP 32 Tahun 2011, kemudian Perda No 1 Tahun 2012 yang mengatur diatur tentang pembatasan kendaraan bermotor. Serta Perda No 5 Tahun 2011.
Menurut Edison, pihaknya akan menguji dasar hukum yang digunakan Pemprov DKI, dan pengadilanlah yang akan menentukan. Kalau nanti terbukti bahwa Pemprov DKI belum memenuhi amanat UU, diharapkan pengadilan akan membatalkan kebijakan tersebut.
Edison memaparkan, seharusnya Pemprov DKI memahami tiga tujuan pokok yang wajib diwujudkan sesuai dengan amanat UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertama, terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar (Kamseltibcar) dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
Kemudian Kedua, terwujudnya etika berlalu lintas sebagai budaya bangsa. Dan Ketiga terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Artinya, lanjut Edison, langkah awal pemerintah adalah mewujudkan tiga amanat UU No 22 tahun 2009 tersebut. "Apakah sudah terwujud pelayanan lalu lintas sesuai amanat UU, apakah pemerintah sudah bisa menjadikan tertib lalu lintas sebagai budaya bangsa, dan bagaimana penegakan hukum? " kata Edison.
Upaya itu yang seharusnya menjadi fokus pemerintah sebagai penyelenggara dan pembina lalu lintas dan angkutan jalan. Bukan justru sebaliknya, menjadikan pelayanan lalu lintas sebagai lahan bisnis untuk mengisi pundi-pundi kas Pemprov DKI. Dengan menerapkan sistim Electronic Road Pricing (ERP) di ruas jalan yang masih semrawut.
Edison mengakui ada kewenangan yang diberikan UU kepada pemerintah untuk melakukan pengendalian pergerakan lalu lintas dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas lalu lintas. Tetapi, pemerintah sebagai penyelenggara dan pembina lalu lintas dan angkutan jalan harus lebih dulu melaksanakan kewajiban. "Kalau hanya melarang, siapa saja bisa, tidak perlu harus Gubernur," katanya.
Sebelumnya, ITW sudah meminta agar Pemprov DKI lebih dulu menyiapkan infrastruktur sarana prasarana yang memadai sebelum melaksanakan kebijakan berupa larangan. Karena, jauh sebelumnya ruas jalan Thamrin dan Merdeka Barat, sudah menjadi jalur utama bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas, baik itu pengendara roda dua maupun roda empat. "Tentu ada dampak dari larangan tersebut, nah itulah yang harus disiapkan pemprov DKI, bukan ngotot terus," kata Edison.
Menurutnya, Pemprov DKI harus menyiapkan parkir gratis di seputar kawasan yang dilarang untuk dilintasi sepeda motor. Bukan hanya menyiapkan bus gratis, lalu pemprov DKI merasa sudah melaksanakan kewajiban. " Memang warga bisa langsung dari rumah naik ke bus itu, kan tidak?" pungkasnya.
[bal]
Kunjungi portal hao123 untuk akses internet
Awang Awung · Top Commenter · Kepemilikan at UsahaDirumah
ITW sangat terlambat, harusnya gugatnya pada zaman bahelak saat becak2 digusur dan dibuang dari jalan2dijkt.
Effendy Effendi Slawat Slawat · Top Commenter · Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sama2 bayar Pajak kendaraan kok..alasan macam2 saja kecelakaan lah bla..bla..mobil aja banyak yg Nyungsep di kolam HI dinihari ..yg bener Motor hrs di jalur Kiri kl melanggar Tilang begono HOK..ingat karyawan tulang punggung perusahaan disekitar jln tsb banyak yg pakai motor,pikir2 lagilah jangan diskriminasi spt itu..buat saja Garis batas di jalan unt motor..malah bagus jd pada gak ngebut kasih juga jam2 nya hrs dlm jalur tsb..bye
Dicki Dik · Top Commenter · 31B, 79T asst. at Bulan national high school
Ah...paling d sogok produsen speda motor lo.ga mikir sampe kapn lautan speda motor d jakarta mau d benahin,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar