Jakarta,
25 Februari, 2015. Pertama kalinya
dalam sejarah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) merangkul
perwakilan organisasi masyarakat sipil se-Indonesia demi perbaikan kebijakan
pendidikan di Indonesia. Kolaborasi erat antara pemerintah dan rakyat ini
terjalin dalam sebuah simposium pendidikan nasional bersama Menteri dan jajaran
pejabat tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta puluhan orang
penggiat pendidikan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk
Transformasi Pendidikan (KMSTP). Simposium ini melahirkan sejumlah rekomendasi
penting bagi Kemendikbud untuk memperbaiki pelayanan pendidikan bagi masyarakat
Indonesia dan komitmen kedua belah pihak untuk bekerjasama mewujudkannya.
“Kolaborasi
yang baru pertama kali terjadi ini merupakan salah satu cara mewujudkan
pendidikan sebagai sebuah gerakan bersama.” kata Anies Baswedan, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, dalam pidato pembukaan simposium pendidikan kemarin.
Terkait dengan tata kelola pemerintahan, praktik keterbukaan dan pelibatan
publik ini juga dapat memfasilitasi implementasi kebijakan yang diambil oleh
Kementerian. “Partisipasi publik di berbagai tingkat – nasional dan daerah –
akan meningkatkan akuntabilitas dan membantu memastikan bahwa keputusan
kebijakan yang diambil memang berdasarkan kebutuhan.”
Enam
isu strategis yang didiskusikan secara paralel oleh enam kelompok pemerintah
dan non-pemerintah membuahkan sejumlah rekomendasi penting antara lain akses
dan keterjangkauan sekolah, anggaran pendidikan dasar gratis, revitalisasi
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, mutu dan kurikulum pendidikan, peningkatan
mutu dan kesejahteraan guru, serta penataan dan pemerataan guru.
“Partisipasi publik aktif untuk menangkap masukan-masukan maupun
melakukan pemantauan terhadap pelayanan negara yang merupakan wujud penguatan akuntabilitas negara, harus menjadi bagian dari
standar tata kelola pemerintahan,” kata Kangsure Suroto, perwakilan dari KMSTP.
Kebijakan yang diambil, jika dikonsultasikan kepada publik secara terbuka, maka
dapat menekan konflik pada tahap implementasi. “Kami, masyarakat
sipil, sangat mengapresiasi terobosan Pak Menteri dalam
mendorong partisipasi publik dalam proses kebijakan pendidikan.”
Kemendikbud
dan KMSTP menyepakati beberapa hal dan rekomendasi penting yang akan
ditindaklanjuti dan dikawal bersama, antara lain:
Pertama,
membuat Rancangan Peraturan Pemerintah terkait penataan dan pemerataan guru
untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan, rekrutmen, dan pendistribusian
guru;
Kedua,
memprioritaskan pembentukan Dewan Pendidikan Nasional dan merevisi
Peraturan Pemerintah No. 17/2010 untuk merevitalisasi Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah dalam rangka pengawasan dan perencanaan pengelolaan sekolah yang
transparan dan akuntabel;
Ketiga,
mengembangkan mekanisme untuk memastikan bahwa sertifikasi guru bertujuan murni
untuk peningkatan mutu guru dan bukan difungsikan sebagai mekanisme peningkatan
kesejahteraan guru, serta membuat kerangka pengembangan kompetensi guru.
Simposium
pendidikan nasional ini merupakan rangkaian acara tiga hari yang dimulai dengan
pertemuan akbar koalisi masyarakat sipil se-Indonesia untuk membahas isu
terpenting bidang pendidikan, dan diakhiri dengan kesepakatan bersama oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, dan Koalisi Masyarakat Sipil
untuk Transformasi Pendidikan di Jakarta, 25 Februari 2015.
Simposium
pendidikan nasional terselenggara atas dukungan dari USAID/Program Representasi,
sebuah program tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dari
Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). ProRep bertujuan untuk
menghubungkan warga, akademisi, dan pembuat kebijakan demi terwujudnya
keterwakilan efektif dan kebijakan publik yang pro-rakyat di Indonesia.
Kontak Media:
--
Permintaan foto, poin-poin rekomendasi, dan infografis enam
klaster yang dibahas dalam simposium:
Catatan
untuk editor:
-
Koalisi Masyarakat untuk
Transformasi Pendidikan-kumpulan OMS yang bekerja melakukan kerja dan advokasi
untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia-terdiri dari Indonesia
Corruption Watch (ICW), Article 33 Indonesia, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK),
Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Pattiro, NEW Indonesia.
-
Program Representasi-sebuah
proyek terkait demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat
(USAID)-bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat untuk Transformasi Pendidikan
dan menginisiasi komunitas kebijakan pendidikan. Informasi lebih lanjut www.representasiefektif.org
Salam,
Sheila
Kartika
Communication
Assistant
Program
Representasi (ProRep) │ Chemonics International (USAID
Partner)
Wisma GKBI Suite
2105 | Jl. Jend. Sudirman no. 28, Jakarta 10210
P: +62 (0) 21
5793 0407 | F: +62 (0) 21 5793 0408 | M: +62 (0) 811 944 7128
Tidak ada komentar:
Posting Komentar