STOP LIBERALISASI APEC, JALANKAN KEMANDIRIAN NASIONAL

Rilis Pers

Resistance and Alternatives to Globalization (RAG)

atas Konperensi APEC, 1-8 Oktober 2013, di Bali Indonesia

STOP LIBERALISASI APEC,

JALANKAN KEMANDIRIAN NASIONAL

Forum APEC yang diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 1-8 Oktober 2013 merupakan forum tahunan dari para pengambil keputusan negara dan para pimpinan korporasi (di APEC lewat APEC Business Advisory Council/ABAC) dalam menyetir agenda perdagangan bebas di wilayah Asia Pasifik. Forum APEC juga seringkali dijalankan untuk memenuhi hasrat dominasi Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik.

Tahun ini agenda perdagangan bebas mendominasi agenda pertemuan. Ini karena dunia sedang mengalami perubahan besar kepada perdagagan abad-21. Saat ini secara definitif hendak ditetapkan agenda perdagangan Rantai Pasokan untuk menjadi tema utama dari puncak pertemuan perdagangan bebas di APEC dan di WTO pada Desember 2013 nanti. APEC akan menjadi pendorong utama agar perundingan Putaran Doha di WTO yang mengalami kemacetan dan kebuntuan, dapat kembali bergerak dinamis, mengarah kepada pengadopsian rantai pasokan sebagai perspektif utama model perdagangan abad 21 ini. Karenanya tujuan APEC dan WTO kali ini sangat bersesuaian, karena sama-sama akan diadakan di Bali dalam rentang waktu yang pendek. Ini tidak lepas juga dari peran Indonesia yang secara sukarela menjadi relawan dalam mengatasi kebuntuan ini dengan menawarkan menjadi tuan rumahnya. Padahal Indonesia sebenarnya tidak mempunyai kepentingan utama dalam mempromosikan ekonomi rantai pasokan, karena Indonesia tidak terintegrasi secara penuh ke dalamnya.

Kami bertanya, apakah ada kepentingan nasional Indonesia yang akan diperjuangkan, ketika menjadi tuan rumah pertemuan APEC? Apa maksud ucapan presiden SBY yang menyatakan dirinya sebagai “Chief Salesperson Indonesia Inc.? Apakah mau menjual dan menggadaikan Indonesia? Karena Indonesia sampai saat ini ekonominya masih bersifat primitif, yaitu lebih banyak didominasi ekspor bahan mentah dan komoditas pertanian. Indonesia dalam era rantai pasokan hanya menjadi pemasok bahan-bahan mentah di bagian hulu dan pasar serba terbuka di bagian hilir. Indonesia bahkan oleh badan PBB (UNIDO/United Nations Industrial Development Organization) belum dapat disebut sebagai Negara industri, karena sumbangan sektor industrinya terhadap PDB masih sangat lemah (di bawah 25%). Indonesia menurut pemerintah berkepentingan terhadap dijalankannya agenda konektivitas dan proyek-proyek infrastruktur. Akan tetapi bisa dilihat bahwa hal ini hanyalah untuk kepentingan elit-elit Indonesia yang bersifat pemburu rente (rent-seekers) yang berkepentingan atas proyek-proyek infrastruktur dan konektivitas, dan bukan untuk membangun bangsa dan negaranya.

Oleh karena itu kami hendak menyampaikan pandangan-pandangan kami berikut ini:

1.       Bahwa pertemuan APEC kali ini di tengah-tengah krisis ekonomi, justru akan memperkuat terjadinya krisis ekonomi lanjutan. Hal ini bisa dilihat dari batalnya kedatangan presiden AS Barrack Obama dikarenakan krisis ‘shutdown’ negaranya. AS sebenarnya sedang menghadapi krisis utang yang luar biasa besarnya, yang terutama dikarenakan dampak dari liberalisasi keuangan dan utang.

2.      Agenda APEC yang berusaha mendorong pencapaian semangat Bogor Goals (rezim perdagangan dan investasi yang semakin terbuka dan bebas) justru membuktikan bahwa Bogor Goals adalah jalan sesat yang memperkuat krisis semakin besar, karena liberalisasi perdagangan dan investasi merupakan penyebab utama krisis global 1997/98, 2008/09 dan sekarang ini (2012/13).  Liberalisasi import telah menjadi penyebab terjadinya kelangkaan bahan-bahan pangan dan naiknya harga-harga di Indonesia, akibat pasar yang tidak bisa dikontrol oleh Negara, dan dijalankannya skema import besar-besaran sebagai alat penanggulangan krisis.

3.      Agenda APEC mendorong diadakannya perdagangan rantai pasokan, yang akan dibawa ke dalam forum WTO Desember mendatang. Perdagangan rantai pasokan ini sejatinya hanya akan memperkuat jaringan rantai produksi korporasi-korporasi global yang akan mengikat negara-negara untuk menjadi ‘pelayan’ di dalam titik-titik mata rantai produksi barang, jasa dan modal. Ini akan memperkuat kekuatan korporasi dunia atas negara-negara berdaulat. Langkah pertamanya adalah menjalankan kesepakatan Trade Facilitation (fasilitasi perdagangan) baik di APEC maupun yang akan dibawa ke WTO, sebagai alat membebaskan perdagangan dari segala hambatan perbatasan serta memaksakan subsidi Negara dalam membiayai berbagai modernisasi aspek-aspek logistik yang baru untuk kepentingan korporasi.

4.      Agenda APEC bagi peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur juga terkait dengan perdagangan rantai pasokan, yaitu agar Negara membiayai kelancaran arus distribusi barang, jasa, modal dan gerak kaum bisnis, sehingga pihak korporasi dapat menjalankan operasi usahanya dengan lebih efisien dan efektif serta meningkatkan keuntungan (profit) lebih banyak lagi. Hal ini dapat dilihat dari program MP3EI yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, yang menambah utang baru bagi pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur maupun memfasilitasi penguasaan swasta atas fasilitas dan aset publik untuk dikuasai pihak korporasi. Contohnya adalah proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang sebenarnya dijalankan untuk kepentingan pihak swasta tertentu dan proyek rente birokrat.

5.      Karenanya resep yang dibawakan oleh APEC bagi rezim perdagangan dan investasi yang semakin bebas akan menjerumuskan kembali dunia dan kawasan kedalam krisis yang akan terus berulang. Pernyataan presiden SBY untuk melanjutkan liberalisasi perdagangan adalah salah-kaprah. Liberalisasi adalah jalan kepada krisis tak berujung, akan tetapi justru dipakai sebagai obat untuk menyembuhkan krisis. Akibatnya malah krisis akan semakin sering terjadi dan terus berulang tiada henti.

6.      Kami meminta agar pemerintah RI menyadari kekeliruan kebijakannya selama ini, dan harus berganti arah kepada penguatan kemandirian nasional. Indonesia harus kembali kepada amanat konstitusi sebagai Negara berdaulat yang mandiri dan tidak terus menerus didikte ke dalam arus liberalisasi seperti sekarang. Liberalisasi perdagangan dan investasi sebagaimana yang dibawakan oleh APEC adalah bertentangan dengan konstitusi Negara - UUD 1945 dan Pancasila.  

Jakarta, 8 Oktober 2013

Bonnie Setiawan, 081315540553

Edy Burmansyah, 08192277637