1.
Saya memberikan diskusi dalam acara “Press Gathering” dalam tema:
“Peran DPD RI dalam menyikapi Situasi Politik dan Ekonomi Bangsa”
2.Ada beberapa poin yang saya sampaikan dalam acara tersebut dengan memaparkan beberapa fakta menyangkut ekonomi dan politik yang kita hadapi.
3. ada permasalah mendasar bidang ekonomi yang kita hadapi saat ini.
5.Kemiskinan (dimana sebanyak 10,96 persen atau 27,8 juta orang Indonesia masuk kategori warga miskin)
6. pengangguran (Dimana 7,24 juta orang Indonesia saat ini menganggur). Data ini bersumber dari BPS tahun 2014.
7. kesenjangan atau ketimpangan. Gini ratio Indonesia sekarang adalah 0,41 yang merupakan ketimpangan ekonomi terlebar sejak Indonesia merdeka.
8.masalah utang. Pada Januari 2014, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang luar negeri (LN) pemerintah sebesar USD 127,9 Milyar.
9. Utang dalam negeri (DN) pemerintah sebesar Rp 734,4 Triliun. Jika ditambah dengan utang LN swasta yang besarnya mencapai USD 141,4 Milyar.
10. Utang Indonesia (pemerintah dan swasta) saat ini mencapai sekitar Rp 3.800 Triliun pada kurs Rp 11.500,‐ per USD.
11. Jika kurs saat ini nilai tukar Rp12.900 per USD maka nilainya jauh lebih besar.
12. masalah ketergantungan terhadap luar negeri.
13. makin eratnya pasar keuangan Indonesia dengan pasar keuangan internasional menyebabkan perekonomian nasional rentan terhadap gangguan‐gangguan eksternal.
14. problem mendasar ekonomi di atas terdapat sejumlah masalah bidang ekonomi yang beberapa waktu terakhir ini cukup membebani masyarakat:
15. Pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang menyentuh angka Rp13 ribu per dollar AS selama sebulan terakhir menunjukkan perlunya pengelolaan tim ekonomi yang lebih kuat dan baik.
16.Penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah dengan mendekatkannya kepada harga keekonomian atau harga pasar menambah berat beban masyarakat.
17.Pemerintah perlu mengelola harga BBM dengan lebih baik dan memikirkan dampak bergandanya (multiplier effect) kepada rakyat.
18. Kenaikan harga beras beberapa waktu lalu yang mencapai 30 persen menambah beban masyarakat yang masuk kategori miskin dan hampir miskin.
19. Kondisi nasional ini menjadi cermin bagaimana rapuhnya strategi dan pendekatan pemerintah dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan yang menjadi salah satu program dalam Nawacita.
20.Bidang Politik dan Hukum
21. Pengelolaan kabinet di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terkesan kurang terkonsolidasi dengan baik.
22. Pmerintah perlu mengelola konflik partai politik dengan lebih baik.
23. Jika tidak dikelola dengan baik, misalnya konflik Partai Golkar dan PPP yang berlarut-larut akan bisa mendorong lahirnya instabilitas.
24.Pelaksanaan pilkada serentak Desember 2015, jika tidak disiapkan dengan baik bisa menimbulkan risiko misalnya memicu potensi kekerasan dan konflik horisontal yang bisa menyebabkan instabilitas.
25. Peran Strategis DPD Sebagai Jangkar Republik
26. Kondisi-kondisi politik dan ekonomi dewasa ini jika tidak terkelola dan terkonsilidasi dengan baik bisa berkembang menuju kondisi instabilitas sosial dan politik.
27. ini bisa terlihat dari ekspresi kekecewaan masyarakat atas berbagai policy pemerintah. Di sejumlah daerah mulai terjadi aksi-aksi mahasiswa dan kabarnya di bulan Mei mendatang akan membesar.
28.Menghadapi potensi ketidakpastian ini, DPD akan mengambil peran sebagai “jangkar” terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
29.Caranya DPD akan semakin aktif “turun ke bawah”, menggali dan menampung serta menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah-daerah dan pelosok Indonesia.
30. DPD RI akan mengkonstruksi jalur aspirasi publik atau menyalurkan ‘pipa-pipa’ aspirasi jalan ketiga.
31. DPD RI perlu menjadi pipa aspirasi ketiga untuk memoderasi menguatnya potensi-potensi konflik sosial politik itu sendiri.
32. DPD RI akan mendorong pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla untuk mengkonsolidasikan kabinet dengan baik
33Bentuk konsolidasi itu bisa dengan memperbaiki formasi kabinet ataupun mengevaluasi kabinet.
34. DPD RI dengan segenap kemampuannya akan “turun ke bawah” mengonsolidasi masyarakat dan pemerintah daerah.
35. DPD RI juga akan mendorong Kemendagri, dan KPU, Bawaslu, serta stake holder yang concern dengan proses pilkada dan pelembagaan demokrasi untuk menyiapkan pilkada serentak berkualitas, dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang bermartabat berdasarkan konstitusi.
2.Ada beberapa poin yang saya sampaikan dalam acara tersebut dengan memaparkan beberapa fakta menyangkut ekonomi dan politik yang kita hadapi.
3. ada permasalah mendasar bidang ekonomi yang kita hadapi saat ini.
5.Kemiskinan (dimana sebanyak 10,96 persen atau 27,8 juta orang Indonesia masuk kategori warga miskin)
6. pengangguran (Dimana 7,24 juta orang Indonesia saat ini menganggur). Data ini bersumber dari BPS tahun 2014.
7. kesenjangan atau ketimpangan. Gini ratio Indonesia sekarang adalah 0,41 yang merupakan ketimpangan ekonomi terlebar sejak Indonesia merdeka.
8.masalah utang. Pada Januari 2014, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang luar negeri (LN) pemerintah sebesar USD 127,9 Milyar.
9. Utang dalam negeri (DN) pemerintah sebesar Rp 734,4 Triliun. Jika ditambah dengan utang LN swasta yang besarnya mencapai USD 141,4 Milyar.
10. Utang Indonesia (pemerintah dan swasta) saat ini mencapai sekitar Rp 3.800 Triliun pada kurs Rp 11.500,‐ per USD.
11. Jika kurs saat ini nilai tukar Rp12.900 per USD maka nilainya jauh lebih besar.
12. masalah ketergantungan terhadap luar negeri.
13. makin eratnya pasar keuangan Indonesia dengan pasar keuangan internasional menyebabkan perekonomian nasional rentan terhadap gangguan‐gangguan eksternal.
14. problem mendasar ekonomi di atas terdapat sejumlah masalah bidang ekonomi yang beberapa waktu terakhir ini cukup membebani masyarakat:
15. Pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang menyentuh angka Rp13 ribu per dollar AS selama sebulan terakhir menunjukkan perlunya pengelolaan tim ekonomi yang lebih kuat dan baik.
16.Penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah dengan mendekatkannya kepada harga keekonomian atau harga pasar menambah berat beban masyarakat.
17.Pemerintah perlu mengelola harga BBM dengan lebih baik dan memikirkan dampak bergandanya (multiplier effect) kepada rakyat.
18. Kenaikan harga beras beberapa waktu lalu yang mencapai 30 persen menambah beban masyarakat yang masuk kategori miskin dan hampir miskin.
19. Kondisi nasional ini menjadi cermin bagaimana rapuhnya strategi dan pendekatan pemerintah dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan yang menjadi salah satu program dalam Nawacita.
20.Bidang Politik dan Hukum
21. Pengelolaan kabinet di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terkesan kurang terkonsolidasi dengan baik.
22. Pmerintah perlu mengelola konflik partai politik dengan lebih baik.
23. Jika tidak dikelola dengan baik, misalnya konflik Partai Golkar dan PPP yang berlarut-larut akan bisa mendorong lahirnya instabilitas.
24.Pelaksanaan pilkada serentak Desember 2015, jika tidak disiapkan dengan baik bisa menimbulkan risiko misalnya memicu potensi kekerasan dan konflik horisontal yang bisa menyebabkan instabilitas.
25. Peran Strategis DPD Sebagai Jangkar Republik
26. Kondisi-kondisi politik dan ekonomi dewasa ini jika tidak terkelola dan terkonsilidasi dengan baik bisa berkembang menuju kondisi instabilitas sosial dan politik.
27. ini bisa terlihat dari ekspresi kekecewaan masyarakat atas berbagai policy pemerintah. Di sejumlah daerah mulai terjadi aksi-aksi mahasiswa dan kabarnya di bulan Mei mendatang akan membesar.
28.Menghadapi potensi ketidakpastian ini, DPD akan mengambil peran sebagai “jangkar” terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
29.Caranya DPD akan semakin aktif “turun ke bawah”, menggali dan menampung serta menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah-daerah dan pelosok Indonesia.
30. DPD RI akan mengkonstruksi jalur aspirasi publik atau menyalurkan ‘pipa-pipa’ aspirasi jalan ketiga.
31. DPD RI perlu menjadi pipa aspirasi ketiga untuk memoderasi menguatnya potensi-potensi konflik sosial politik itu sendiri.
32. DPD RI akan mendorong pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla untuk mengkonsolidasikan kabinet dengan baik
33Bentuk konsolidasi itu bisa dengan memperbaiki formasi kabinet ataupun mengevaluasi kabinet.
34. DPD RI dengan segenap kemampuannya akan “turun ke bawah” mengonsolidasi masyarakat dan pemerintah daerah.
35. DPD RI juga akan mendorong Kemendagri, dan KPU, Bawaslu, serta stake holder yang concern dengan proses pilkada dan pelembagaan demokrasi untuk menyiapkan pilkada serentak berkualitas, dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang bermartabat berdasarkan konstitusi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar