LIPUTANSATU.COM - Konflik adalah salah satu permasalahan bagi
negara dengan pluralisme yang tinggi seperti Indonesia. Pada tahun 1997-2004 Indonesia mengalami kekerasan yang sangat masif dengan terjadinya konflik di beberapa
daerah, seperti konflik indentitas, separatisme, dan sebagainya. Pada masa
pasca-transisi demokrasi, eskalasi dan intensitas konflik kekerasan komunal cenderung
menurun dengan munculnya berbagai perjanjian perdamaian di beberapa daerah yang
berkonflik. Hal yang penting dicermati adalah menurunnya
angka konflik ini secara signifkan beriringan dengan meningkatnya angka insiden
kekerasan yang baru, para ahli
menyebutnya dengan konsep kekerasan rutin (routine
violence). Kekerasan tersebut tidak memiliki tujuan politik yang eksplisit,
seperti separatisme atau upaya penggulingan rezim berkuasa. Kekerasan rutin
bersifat spontan dan tidak memiliki akar konflik yang mendasar. Beberapa
contohya adalah seperti aksi pengeroyokan terhadap pelaku pencurian,
penganiayaan atau pengeroyokan karena tersinggung,
pemerkosaan, termasuk kejadian-kejadian kriminalitas dengan kekerasan.
Data SNPK mencatat bahwa 40% dari kekerasan rutin terjadi di wilayah ibu
kota provinsi di Indonesia. Sayangnya,
fenomena kekerasan ini kerap luput dari pengamatan
ataupun analisis para peneliti maupun penggiat perdamaian. Padahal, jika tidak ditangani dengan serius,
kekerasan ini akan menjadi persoalan besar karena berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BPS,
2013), tingkat
urbanisasi di Indonesia akan mencapai 66,6% pada tahun 2035. Oleh sebab itu hal
ini menjadi isu yang strategis bagi kebijakan pemerintah untuk pembangunan
perkotaan.
The Habibie Center telah melakukan analisa terhadap data
SNPK dan membangun indeks intensitas kekerasan (IIK), mempublikasikan secara
reguler kajian-kajian terkait konflik kekerasan, dan studi-studi mendalam tentang
isu-isu utama terkait resolusi konflik dan pembangunan perdamaian di Indonesia.
IIK dibangun sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan memantau insiden
kekerasan dari waktu ke waktu, mengembangkan pemahaman yang lebih baik dari
berbagai aspek yang dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi, serta mendukung
segala usaha dalam mengembangkan dan memprioritaskan strategi untuk mengurangi
potensi kejadian, dan akhirnya untuk menentukan strategi pencegahan dan
penanganan yang efektif. Analisis berbasis data yang komprehensif diharapkan
dapat memberikan masukan yang komprehensif dalam usaha berbagai pihak dalam
pembuatan kebijakan/program yang responsif terhadap konflik/kekerasan. Analisis tersebut
juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran di kalangan pembuat kebijakan dan memberikan
kerangka kerja untuk mencari solusi yang efektif dalam mengatasi
konflik/kekerasan tersebut.
Prestasi Presiden Jokowi Akan tercatat dalam sejarah indonesia
Submitted by STP on Fri, 04/03/2015 - 23:18
Diam-diam
Presiden Jokowi menorehkan sebuah prestasi yang layak dicatat dengan
tinta emas namun tidak banyak dipahami oleh mereka yang sibuk
memperdebatkan hal yang remeh-temeh untuk kepentingan bangsa secara
luas. Mereka yang tidak mau memikirkan masa depan negeri ini, masih saja
berkutat dengan masa lalu yang mengharukan, namun tak memberi solusi
yang bisa memacu semangat untuk berkarya dengan lebih baik.
Dalam sejarah Indonesia, baru Presiden Jokowi yang mampu meningkatkan anggaran infrastruktur Indonesia Rp. 290 triliun, meningkat 41 persen dari tahun lalu. Kenapa bisa? Karena pemerintah berani melakukan pengurangan subsidi BBM dengan signifikan alias turun drastis. Anggaran itu tertulis dalam APBN-P RP. 290,5 triliun dan jumlah terbesar dalam sejarah anggaran Indonesia.
Dalam APBN-P 2015, subsidi BBM tidak lagi menyandera anggaran negara. Bahkan alokasinya lebih rendah daripada subsidi pangan Rp 74,3 triliun. Tiga kementrian yang mendapatkan porsi alokasi terbesar dari anggaran infrastruktur ini adalah :
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 105 triliun.
- Kementrian Perhubungan Rp 52,5 triliun.
- Kementrian ESDM Rp 5,9 triliun.
Anggaran infrastruktur juga dialokasikan bagi belanja non kementrian dan lembaga melalui :
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 29,7 triliun.
- Dukungan Tunai Infrastruktur (VGF) Rp 1,2 triliun.
- Tambahan dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Rp 3,8 triliun. -
- Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yang meningkat drastis dari Rp 3 triliun di APBN-P 2014 menjadi Rp 64,8 triliun. Peningkatan alokasi PMN diberikan dengan syarat tidak boleh digunakan untuk membayar utang.
Menurut Menteri Bappenas Adrianof Chaniago, maksud pemberian PMN oleh pemerintah memang bukan untuk penyehatan BUMN, melainkan untuk menunjang program pemerintah dalam mengejar pembangunan infrastruktur.
Betapa teliti dan cermatnya Jokowi dalam menata keuangan negara demi mengejar ketertinggalan negeri ini dalam pembangunannya akibat SUBSIDI yang tidak tepat. Walau pilihannya itu menuai banyak kritik atau demo karena mereka memang tidak mengerti atau memang sulit memahami, namun Jokowi bersama jajarannya berusaha sabar namun terus bekerja untuk mewujudkan segala misi dan visinya untuk masa depan rakyat Indonesia.
Tentu saja rakyat tetap harus mengawasi dengan hati-hati dan teliti, agar apa yang diharapkan presiden sesuai dengan target yang ditentukan dan keuangan negara tidak bocor hingga menghambat jalannya pembangunan. Jika ada kejanggalan, laporkan saja secara cepat daripada hanya ngomel dan mencela tanpa tindakan berarti.
Yang jujur harus terus ditegur
Yang baik harus terus diingatkan
Agar kejujuran dan kebaikannya itu TIDAK diselewengkan.
Salam NKRI Raya!
Penulis : Stefanus Toni aka Tante Paku
Dalam sejarah Indonesia, baru Presiden Jokowi yang mampu meningkatkan anggaran infrastruktur Indonesia Rp. 290 triliun, meningkat 41 persen dari tahun lalu. Kenapa bisa? Karena pemerintah berani melakukan pengurangan subsidi BBM dengan signifikan alias turun drastis. Anggaran itu tertulis dalam APBN-P RP. 290,5 triliun dan jumlah terbesar dalam sejarah anggaran Indonesia.
Dalam APBN-P 2015, subsidi BBM tidak lagi menyandera anggaran negara. Bahkan alokasinya lebih rendah daripada subsidi pangan Rp 74,3 triliun. Tiga kementrian yang mendapatkan porsi alokasi terbesar dari anggaran infrastruktur ini adalah :
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 105 triliun.
- Kementrian Perhubungan Rp 52,5 triliun.
- Kementrian ESDM Rp 5,9 triliun.
Anggaran infrastruktur juga dialokasikan bagi belanja non kementrian dan lembaga melalui :
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 29,7 triliun.
- Dukungan Tunai Infrastruktur (VGF) Rp 1,2 triliun.
- Tambahan dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Rp 3,8 triliun. -
- Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yang meningkat drastis dari Rp 3 triliun di APBN-P 2014 menjadi Rp 64,8 triliun. Peningkatan alokasi PMN diberikan dengan syarat tidak boleh digunakan untuk membayar utang.
Menurut Menteri Bappenas Adrianof Chaniago, maksud pemberian PMN oleh pemerintah memang bukan untuk penyehatan BUMN, melainkan untuk menunjang program pemerintah dalam mengejar pembangunan infrastruktur.
Betapa teliti dan cermatnya Jokowi dalam menata keuangan negara demi mengejar ketertinggalan negeri ini dalam pembangunannya akibat SUBSIDI yang tidak tepat. Walau pilihannya itu menuai banyak kritik atau demo karena mereka memang tidak mengerti atau memang sulit memahami, namun Jokowi bersama jajarannya berusaha sabar namun terus bekerja untuk mewujudkan segala misi dan visinya untuk masa depan rakyat Indonesia.
Tentu saja rakyat tetap harus mengawasi dengan hati-hati dan teliti, agar apa yang diharapkan presiden sesuai dengan target yang ditentukan dan keuangan negara tidak bocor hingga menghambat jalannya pembangunan. Jika ada kejanggalan, laporkan saja secara cepat daripada hanya ngomel dan mencela tanpa tindakan berarti.
Yang jujur harus terus ditegur
Yang baik harus terus diingatkan
Agar kejujuran dan kebaikannya itu TIDAK diselewengkan.
Salam NKRI Raya!
Penulis : Stefanus Toni aka Tante Paku
Prestasi Presiden Jokowi Akan tercatat dalam sejarah indonesia
Submitted by STP on Fri, 04/03/2015 - 23:18
Diam-diam
Presiden Jokowi menorehkan sebuah prestasi yang layak dicatat dengan
tinta emas namun tidak banyak dipahami oleh mereka yang sibuk
memperdebatkan hal yang remeh-temeh untuk kepentingan bangsa secara
luas. Mereka yang tidak mau memikirkan masa depan negeri ini, masih saja
berkutat dengan masa lalu yang mengharukan, namun tak memberi solusi
yang bisa memacu semangat untuk berkarya dengan lebih baik.
Dalam sejarah Indonesia, baru Presiden Jokowi yang mampu meningkatkan anggaran infrastruktur Indonesia Rp. 290 triliun, meningkat 41 persen dari tahun lalu. Kenapa bisa? Karena pemerintah berani melakukan pengurangan subsidi BBM dengan signifikan alias turun drastis. Anggaran itu tertulis dalam APBN-P RP. 290,5 triliun dan jumlah terbesar dalam sejarah anggaran Indonesia.
Dalam APBN-P 2015, subsidi BBM tidak lagi menyandera anggaran negara. Bahkan alokasinya lebih rendah daripada subsidi pangan Rp 74,3 triliun. Tiga kementrian yang mendapatkan porsi alokasi terbesar dari anggaran infrastruktur ini adalah :
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 105 triliun.
- Kementrian Perhubungan Rp 52,5 triliun.
- Kementrian ESDM Rp 5,9 triliun.
Anggaran infrastruktur juga dialokasikan bagi belanja non kementrian dan lembaga melalui :
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 29,7 triliun.
- Dukungan Tunai Infrastruktur (VGF) Rp 1,2 triliun.
- Tambahan dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Rp 3,8 triliun. -
- Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yang meningkat drastis dari Rp 3 triliun di APBN-P 2014 menjadi Rp 64,8 triliun. Peningkatan alokasi PMN diberikan dengan syarat tidak boleh digunakan untuk membayar utang.
Menurut Menteri Bappenas Adrianof Chaniago, maksud pemberian PMN oleh pemerintah memang bukan untuk penyehatan BUMN, melainkan untuk menunjang program pemerintah dalam mengejar pembangunan infrastruktur.
Betapa teliti dan cermatnya Jokowi dalam menata keuangan negara demi mengejar ketertinggalan negeri ini dalam pembangunannya akibat SUBSIDI yang tidak tepat. Walau pilihannya itu menuai banyak kritik atau demo karena mereka memang tidak mengerti atau memang sulit memahami, namun Jokowi bersama jajarannya berusaha sabar namun terus bekerja untuk mewujudkan segala misi dan visinya untuk masa depan rakyat Indonesia.
Tentu saja rakyat tetap harus mengawasi dengan hati-hati dan teliti, agar apa yang diharapkan presiden sesuai dengan target yang ditentukan dan keuangan negara tidak bocor hingga menghambat jalannya pembangunan. Jika ada kejanggalan, laporkan saja secara cepat daripada hanya ngomel dan mencela tanpa tindakan berarti.
Yang jujur harus terus ditegur
Yang baik harus terus diingatkan
Agar kejujuran dan kebaikannya itu TIDAK diselewengkan.
Salam NKRI Raya!
Penulis : Stefanus Toni aka Tante Paku
Dalam sejarah Indonesia, baru Presiden Jokowi yang mampu meningkatkan anggaran infrastruktur Indonesia Rp. 290 triliun, meningkat 41 persen dari tahun lalu. Kenapa bisa? Karena pemerintah berani melakukan pengurangan subsidi BBM dengan signifikan alias turun drastis. Anggaran itu tertulis dalam APBN-P RP. 290,5 triliun dan jumlah terbesar dalam sejarah anggaran Indonesia.
Dalam APBN-P 2015, subsidi BBM tidak lagi menyandera anggaran negara. Bahkan alokasinya lebih rendah daripada subsidi pangan Rp 74,3 triliun. Tiga kementrian yang mendapatkan porsi alokasi terbesar dari anggaran infrastruktur ini adalah :
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 105 triliun.
- Kementrian Perhubungan Rp 52,5 triliun.
- Kementrian ESDM Rp 5,9 triliun.
Anggaran infrastruktur juga dialokasikan bagi belanja non kementrian dan lembaga melalui :
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 29,7 triliun.
- Dukungan Tunai Infrastruktur (VGF) Rp 1,2 triliun.
- Tambahan dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Rp 3,8 triliun. -
- Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yang meningkat drastis dari Rp 3 triliun di APBN-P 2014 menjadi Rp 64,8 triliun. Peningkatan alokasi PMN diberikan dengan syarat tidak boleh digunakan untuk membayar utang.
Menurut Menteri Bappenas Adrianof Chaniago, maksud pemberian PMN oleh pemerintah memang bukan untuk penyehatan BUMN, melainkan untuk menunjang program pemerintah dalam mengejar pembangunan infrastruktur.
Betapa teliti dan cermatnya Jokowi dalam menata keuangan negara demi mengejar ketertinggalan negeri ini dalam pembangunannya akibat SUBSIDI yang tidak tepat. Walau pilihannya itu menuai banyak kritik atau demo karena mereka memang tidak mengerti atau memang sulit memahami, namun Jokowi bersama jajarannya berusaha sabar namun terus bekerja untuk mewujudkan segala misi dan visinya untuk masa depan rakyat Indonesia.
Tentu saja rakyat tetap harus mengawasi dengan hati-hati dan teliti, agar apa yang diharapkan presiden sesuai dengan target yang ditentukan dan keuangan negara tidak bocor hingga menghambat jalannya pembangunan. Jika ada kejanggalan, laporkan saja secara cepat daripada hanya ngomel dan mencela tanpa tindakan berarti.
Yang jujur harus terus ditegur
Yang baik harus terus diingatkan
Agar kejujuran dan kebaikannya itu TIDAK diselewengkan.
Salam NKRI Raya!
Penulis : Stefanus Toni aka Tante Paku
Tidak ada komentar:
Posting Komentar