Wakil Ketua DPD GKR Hemas: “DPD menolak rencana kenaikan harga BBM”

Jakarta, 29 Maret 2012

Wakil Ketua DPD GKR Hemas: “DPD menolak rencana kenaikan harga BBM”

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu Hemas menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan mendesak Pemerintah fokus membahas opsi lain. ”Kenaikan harga BBM harus dibatalkan demi rakyat. Pemerintah jangan memaksakan kehendak.”

Menurutnya, masih ada cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran. ”Kreativitas sangat dibutuhkan. Kuncinya adalah menghentikan penghamburan uang dan sumberdaya. Beberapa penghematan memang diperlukan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.”

DPD mengamati bahwa penentangan rakyat murni didasari tekanan ekonomi yang kelewatan. ”Pemerintah tak dapat mengabaikan begitu saja, terutama karena masih terdapat opsi lain yang memungkinkan. Sangat disayangkan bila Pemerintah ngotot hanya menyodorkan opsi kenaikan harga BBM sedangkan opsi lain dikesampingkan. Pertanyaan kami, apa tujuan utama drama ini?”

”Kenaikan harga BBM jelas memicu kenaikan harga bahan pokok. Muaranya peningkatan beban bagi rakyat. Bagaimana mungkin pemerintah dapat berdalih bahwa tujuannya demi kesejahteraan rakyat?” Hemas menjelaskannya di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3)

Bila bukan untuk kesejahteraan rakyat, DPD mempertanyakan tujuan kenaikan harga BBM. ”Pihak yang berpotensi mendapat keuntungan adalah peritel bensin asing atau SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) yang menjamur di Jakarta. Kenaikan harga bensin memberi kesempatan bagi mereka bersaing menjajakan bensin dengan harga setara.”

”Margin harga yang setara memberi ruang yang luas dan menjadi insentif peritel asing berekspansi ke daerah-daerah untuk mengalahkan Pertamina dan SPBU yang berafiliasi. Margin keuntungan dari ekspansi ini akan sangat besar mengalir ke luar negeri. Sedangkan Pertamina tidak lagi tuan di negerinya sendiri.”

Dikatakan, Pemerintah saatnya mendengar dan mengabulkan suara rakyat. Makin sering rakyat diabaikan makin berbahaya situasi negeri ini. ”Pemerintah sudah terlalu sering mengecewakan rakyat.”

Sidang Paripurna DPD tanggal 15 Maret 2012 yang lalu menolak rencana kenaikan harga BBM. DPD menyampaikan resmi hasil kajian yang memungkinkan Pemerintah mengatasi defisit anggaran tanpa menaikkan harga BBM. ”Seluruh anggota DPD meminta Pemerintah membatalkan rencana itu. Namun Pemerintah tidak antusias menanggapinya. Pemerintah lebih bersemangat menaikkan.”

Siaran pers ini dikeluarkan secara resmi oleh

Bidang Pemberitaan dan Media Visual

Sekretariat Jenderal DPD

                           

Penanggungjawab:

M Linda Wahyuningrum