Sidang Paripurna DPD Mengesahkan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD

 

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengesahkan 10 pimpinan alat kelengkapan DPD tahun sidang 2014-2015. Bersama pimpinan juga disahkan anggota alat kelengkapan bersangkutan.

“Dapat disetujui?” Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad (senator asal Nusa Tenggara Barat) bertanya kepada para senator sebelum mengetok palunya di Kompleks Parlemen, Senayan - Jakarta, Jumat (10/10). Dia memimpin acara bersama Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas (senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta). Jadwalnya pengesahan pimpinan alat kelengkapan DPD.

“Setuju.” Serentak para senator menjawab.

“Alhamdulillahirabbil ‘alamin,” Farouk menimpali.

Dia mengaku merasa berbahagia karena sejumlah senator yang berpengalaman pada pelaksanaan fungsi legislasi, termasuk mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menjadi pimpinan alat kelengkapan DPD. Sehingga, diharapkan pengembangan kapasitas kelembagaan akan terwujud.

“Saya merasa berbahagia, karena pimpinan beberapa alat kelengkapan utama diduduki oleh para senator yang bisa menjembatani hubungan kelembangaan dengan DPR. Sehingga, yang kita idam-idamkan, penguatan posisi DPD sebagai fokus kerja-kerja politik kita selama ini, akan terwujud.”

Tanggal 7 Oktober 2014, Sidang Paripurna DPD mengesahkan keanggotaan alat kelengkapan DPD. Sehari berikutnya, seluruh alat kelengkapan memilih pimpinannya masing-masing. Sesuai Tata Tertib DPD, pimpinan DPD memimpin pemilihannya. “Pemilihan sesuai cara yang kita sepakati, dan berlangsung tertib, lancar, dan demokratis.”

Berdasarkan keputusan rapat, pimpinan alat kelengkapan DPD tahun sidang 2014-2015 sebagai berikut.

Akhmad Muqowam (Jawa Tengah), mantan anggota DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), terpilih sebagai ketua Komite I DPD. Lelaki kelahiran Salatiga, 1 Desember 1960, ini anggota DPR periode 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014 yang mewakili daerah pemilihan di Jawa Tengah. Akhmad Muqowam pernah bertugas di Komisi II DPR yang melingkupi antara lain pemerintahan daerah, dan otonomi daerah.

Dua wakil ketuanya adalah Fachrul Razi (Aceh) dan Benny Rhamdani (Sulawesi Utara). Komite I DPD melingkupi antara lain pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah serta antar-daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; politik, hukum, dan hak asasi manusia (HAM); pertanahan dan tata ruang; serta pemukiman dan kependudukan.

Parlindungan Purba (Sumatea Utara) terpilih sebagai Ketua Komite II DPD. Lelaki kelahiran Medan, 22 Oktober 1963, ini petahana yang pernah bertugas sebagai wakil ketua Komite II DPD. Dua wakil ketuanya adalah Ahmad Nawardi (Jawa Timur) dan La Ode Muhammad Rusman Emba (Sulawesi Tenggara).

Komite II  DPD melingkupi antara lain pertanian dan perkebunan; perhubungan; kelautan dan perikanan; energi dan sumber daya mineral; kehutanan dan lingkungan hidup; perindustrian dan perdagangan; penanaman modal; pekerjaan umum; perumahan dan permukiman; serta meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Untuk Komite III DPD, Hardi Selamat Hood (Kepulauan Riau) terpilih sebagai ketua bersama dua wakil ketua, yakni Abraham Liyanto (Nusa Tenggara Timur) dan Fahira Idris (Daerah Khusus Ibukota Jakarta). Hardi Selamat Hood kelahiran Karimun, 6 Maret 1963, yang petahana dan pernah bertugas sebagai ketua Komite III DPD.

Komite III DPD melingkupi antara lain pendidikan; agama; kebudayaan; kesehatan; pariwisata; pemuda dan olahraga; kesejahteraan sosial; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; tenaga kerja dan transmigrasi; ekonomi kreatif; keluarga berencana; dan perpustakaan.

Sedangkan untuk Komite IV DPD, Cholid Mahmud (Daerah Istimewa Yogyakarta) terpilih sebagai ketua bersama dua wakil ketua, yakni Ajiep Padindang (Sulawesi Selatan) dan Ghazali Abbas Adan (Aceh). Cholid Mahmud kelahiran Semarang, 31 Januari 1966, yang petahana dan pernah bertugas sebagai ketua Komite IV DPD.

Komite IV DPD melingkupi antara lain anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); pajak; perimbangan keuangan pusat dan daerah; lembaga keuangan dan perbankan; serta koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Gede Pasek Suardika (Bali) terpilih sebagai ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD. Lelaki kelahiran Singaraja, 21 Juli 1969, ini anggota DPR Fraksi Partai Demokrat (F-PD) periode 2009-2014 yang mewakili daerah pemilihan di Bali. Gede Pasek Suardika pernah bertugas sebagai ketua Komisi III DPR yang melingkupi hukum dan mantan anggota/ketua panitia khusus (pansus) dan panitia kerja (panja) sejumlah RUU bidang perundang-undangan.

Dia menggantikan posisi mantan senator asal Bali, I Wayan Sudirta, yang pernah terpilih aklamasi untuk ke-10 kali berturut-turut selaku ketua PPUU DPD. Dua wakil ketua ialah Anang Prihantoro (Lampung) yang petahana dan mantan wakil ketua PPUU DPD, serta Muhammad Afnan Hadikusumo (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang juga petahana.

Sedangkan Muhammad Asri Anas (Sulawesi Barat) terpilih sebagai Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD bersama dua wakil ketuanya, Aidil Fitri Syah (Sumatera Selatan) dan Habib Ali Alwi (Banten). Muhammad Asri Anas kelahiran Pare-Pare, 12 Juli 1975, yang petahana dan pernah bertugas sebagai ketua PURT DPD. Aidil Fitri Syah juga petahana yang mantan wakil ketua PURT DPD dan tergolong senator tertua.

Andi Mapetahang Fatwa (DKI Jakarta) terpilih sebagai ketua Badan Kehormatan (BK) DPD bersama dua wakil ketua, yaitu Maimanah Umar (Riau) dan Lalu Suhaimi Ismy (Nusa Tenggara Barat). Andi Mapetahang Fatwa kelahiran Bone, 12 Februari 1939, adalah pada periode lalu mantan ketua BK DPD dan tergolong senator tertua bersama Maimanah Umar yang juga petahana.

Abdul Gafar Usman (Riau) terpilih sebagai ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD yang nomenklatur sebelumnya ialah Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD. Dia kelahiran Kampar, 10 Juni 1950, yang petahana dan mantan wakil ketua PAP DPD bersama Farouk Muhammad yang mantan ketua PAP DPD. Dua wakil ketua, Ayi Hambali (Jawa Barat) dan Abdullah Manaray (Papua Barat).

Mohammad Saleh (Bengkulu) terpilih sebagai ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD yang nomenklatur sebelumnya ialah Panitia Hubungan Antar-Lembaga (PHAL) DPD bersama dua wakil ketua, Emilia Contessa (Jawa Timur) dan Maya Rumantir (Sulawesi Utara). Emilia Contessa dan Maya Rumantir adalah penyanyi era 80-an.

Sedangkan Bambang Sadono terpilih sebagai Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) DPD. Lelaki kelahiran Blora, 30 Januari 1957, yang mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Tengah ini adalah anggota DPR periode 2004-2009 Fraksi Partai Golkar (F-PG) daerah pemilihan di Jawa Tengah yang pernah bertugas di Komisi III DPR, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah periode 2009-2014. Dua wakil ketua, Muhammad Asri Anas (Sulawesi Barat) dan Muhammad Syukur (Jambi)--keduanya petahana.

Sebagai alat kelengkapan, BPKK DPD bertugas antara lain mengkaji sistem ketatanegaraan guna mewajudkan lembaga perwakilan daerah yang mengejawantahkan nilai demokrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok DPD dibantu anggota/pimpinan BPKK DPD. Bambang Sadono ex officio ketua Kelompok DPD bersama Muhammad Asri Anas dan Muhammad Syukur yang masing-masing sekretaris dan wakil ketua.

Dalam memimpin pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPD, Ketua DPD Irman Gusman (senator asal Sumatera Barat) bersama Farouk Muhammad dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas (senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta) menjelaskan prinsip keterwakilan gugus kepulauan atau wilayah, pemerataan provinsi, dan musyawarah mufakat.