Undangan Diskusi Institut Peradaban : "Narkoba dan Hukuman Mati"

 

Undangan Diskusi Institut Peradaban 

 

 Institut Peradaban (IP) dengan hormat mengundang Anda untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara diskusi bulanan  yang kali ini akan diadakan pada:  

 

Hari  Rabu, 22 April 2015 pukul 13.30 

di Wisma Intra Asia 

Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 58 Tebet, Jakarta Selatan 

(500 m dari Tugu Pancoran)

  

 Topik diskusi bulan ini:

 

"Narkoba dan Hukuman Mati"

Pembicara :

- Komjen Pol (Purn.) Gories Mere

(Mantan Kepala BNN)

- Romo Frans Magnis Suseno

(Budayawan)

- Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.

(Mantan Ketua MK)

 Mengingat relevan dan pentingnya topik ini, kami sangat mengharapkan kedatangan dan partisipasi Anda.  Berhubung dengan terbatasnya tempat, kami berharap kesediaan Anda untuk konfirmasi kedatangan  melalui email:

 

mailto:admin@institutperadaban.org

Atau SMS ke 0877 2111 8855

 

Atas nama 

Institut Peradaban (IP)

Prof. Dr. Salim Said, M.A., MAIA



============================================================================================================================================

TOR Diskusi Bulanan

Institut Peradaban, Maret 2015

 

"Narkoba dan Hukuman Mati"

   

Indonesia  menyandang status negara ketiga terbesar dalam peredaran narkoba setelah Meksiko dan Kolombia. Sekitar  5 juta pecandu di negeri ini. 1,2 juta di antaranya tak bisa direhabilitasi. Bahkan, 10 persen dari 60 pecandu yang mati di seluruh dunia, korbannya adalah anak bangsa ini. Tingginya angka kematian itu selaras dengan giur uang yang beredar di bisnis narkoba.

Indonesia pasar yang sangat menggiurkan. Ditaksir sekitar Rp1 triliun per hari. Setahun bisa Rp360 triliun uang beredar dalam bisnis narkoba. Pengedar jaringan internasional berlomba memasok dengan berbagai cara. Bahkan dari balik dinding penjara para mafia narkoba aktif mengendalikan bisnis mereka.  Indonesia  akhirnya dinyatakan sebagai berada dalam keadaan darurat narkoba. Nampaknya itulah dasar untuk memberlakukan hukuman mati bagi para gembong narkoba tersebut.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan ada 66 terpidana mati kasus narkotika menunggu eksekusi, setelah eksekusi 6 terpidana mati di Jawa Tengah, Januari lalu. 39 di antaranya warga negara asing (WNA) dan sisanya adalah WNI.

Hukuman mati ini menciptakan pro kontra, meski sejumlah negara juga menerapkannya. Hingga Juni 2006, selain Indonesia  masih ada  68 negara yang juga menerapkan praktik hukuman mati.

Perlawanan  terhadap penerapan hukuman mati ini tidak kecil. Aktivis kemanusiaan terus  menyatakan penolakan dengan alasan  hukuman paling kejam dan tidak manusiawi. Mereka menganggap hukuman mati merupakan  pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup (right to life). Hak fundamental (non-derogable rights) ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana.

Melalui hukuman mati, Indonesia sedang mencoba memperlihatkan kedaulatan hukum di mata International.

Sayang, terkesan goyah akibat protes kuat yang datang dari Australia dan Brasil, serta ketidakterampilan Jaksa Agung dalam melaksanakan eksekusi mati tersebut.

Akhirnya, narkoba dan hukuman mati menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar untuk dijawab.

Benarkah hukuman mati bagi pengedar narkoba yang sudah menyebabkan ratusan nyawa generasi melayang ini melanggar HAM? Di mana wajah kedaulatan hukum bangsa ini jika eksekusi mati dibatalkan  akibat derasnya tekanan negara luar? Cukup efektifkah hukuman mati memberi efek jera bagi pengedar?

========================================================================================